TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno meminta pemerintah lebih bergerak cepat dalam mengeksekusi penyaluran bantuan sosial untuk menekan potensi dampak penyebaran wabah virus corona. Dia menilai, Indonesia saat ini masih kalah cepat dengan negara lain dalam mendistribusikan bantuan secara menyeluruh.
"Perlu gercep (gerak cepat). Saya bandingkan, negara lain sejak diumumkan adanya bantuan, 2 minggu kemudian sampai lapangan. Sedangkan ini (di Indonesia) sudah lebih dari dua bulan," tutur Sandiaga dalam siaran langsung bersama Tempo, Sabtu, 9 Mei 2020.
Selain mempercepat pendistribusian bantuan, Sandiaga menjelaskan perlu adanya penyesuaian model stimulus yang diberikan oleh pemerintah ke masyarakat. Menurut dia, dalam keadaan darurat, pemerintah semestinya memperbanyak komponen bantuan tunai atau cash ketimbang komponen lainnya.
Ia menyebutkan, komponen cash yang selama ini sudah dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat adalah pemotongan pembayaran listrik. Kemudian, relaksasi pajak dan berbagai keringanan kredit lainnya.
Bantuan dalam bentuk komponen cash, kata dia, tidak hanya dirasakan masyarakat umum, tapi juga akan membantu menyelamatkan nasib UMKM. Dia khawatir, jika pemerintah tak memikirkan model stimulus tersebut, sektor UMKM akan tumbang begitu roda perekonomian kembali berputar lantaran pengusaha kecil tak memiliki kemampuan bangkit.
"Jadi harus disentuh dengan kebijakan itu karena sekarang cashflow UMKM tidak ada. Jangan cuma kebijakan fiskal," ucapnya.
Sandiaga mengimbuhkan, berdasarkan perhitungan tim ekonominya yang tergabung dalam sandinomics, wabah corona akan memberikan dampak yang dalam terhadap munculnya pengangguran. Dia menjelaskan, potensi orang kehilangan pekerjaan akibat wabah ini bisa mencapai 10 hingga 15 juta orang.
Jumlah pengangguran akan bertambah seandainya pemerintah molor menyumbat penyebaran virus corona. Dengan potensi melonjaknnya tingkat pengangguran ini, Sandiaga memandang masyarakat di level rentan miskin akan menghadapi ancaman selanjutnya, yakni kemiskinan. "Sekitar 37 juta masyarakat Indonesia yang rentan miskin bisa masuk ke garis miskin," tuturnya.
FRANCISCA CHRISTY ROSANA