TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berpeluang memperketat aturan naik KRL guna mengurangi risiko penularan Virus Corona alias COVID-19. "Ke depan mungkin akan makin ketat, mungkin akan kami minta surat kesehatan dan surat di mana bekerja. Itu sederhana enggak masalah," ujar dalam rapat bersama dengan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa, 21 April 2020.
Ia mengatakan saat ini pun pemerintah telah menggandeng Kepolisian, TNI, dan Satpol PP untuk memeriksa orang yang akan naik ke KRL. Selain diperiksa suhu, mereka juga akan ditanyai mengenai tujuan perjalanan. Menurut Luhut, kedisiplinan itu diperlukan untuk mengurangi angka penyebaran penyakit di KRL.
Luhut hingga kini berkeras tidak akan memberhentikan operasi KRL selama masa pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar guna mencegah virus Corona alias COVID-19. Ia mengatakan alasan tersebut juga berdasarkan kepada studi di Kementerian Perhubungan.
"Soal krl Bogor-Jakarta ada studi ternyata banyak penumpang itu adalah pekerja yang bersihkan rumah sakit dan operator kesehatan. Kalau dia enggak bisa diangkut dan ada yang sakit siapa yang bersihkan dan merawat di rumah sakit?" ujar Luhut. Ia memastikan kebijakan yang ia ambil itu sudah berdasarkan perhitungan risiko dan untung rugi.
Ketimbang menyetop operasional KRL, Luhut telah meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menindak tegas kantor yang masih buka pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar. Hal ini berkaitan dengan masih padatnya angkutan umum, khususnya KRL, oleh para pekerja di tengah risiko wabah Virus Corona alias COVID-19.
"Jadi saya bilang sama Pak Anies agar Pak Anies perbaiki di hulu. Jadi kantor yang masih buka suruh tutup. Nah Pak Anies bilang ke saya bahwa akan patroli dan kasih pinalti Rp 100 juta kalau masih buka," ujar Luhut.
Menurut Luhut, saat ini pemerintah telah menggandeng Polisi, TNI, hingga Satpol PP untuk memeriksa para penumpang yang mau naik KRL. Selain diperiksa suhunya, mereka juga akan ditanyai tujuannya ke mana. Dengan begitu, ia merasa semakin hari keamanan di KRL terus meningkat. "Laporan KRL tadi pagi saya rasa sudah jauh lebih bagus, jaga jarak sudah dipenuhi dan isi tujuan pergi."
Keputusan pemerintah tetap mengoperasikan KRL dipertanyakan salah satunya oleh anggota DPR dari Fraksi PDIP Lasarus. ia mengatakan operasi KRL harus diawasi ketat agar tidak menjadi media penularan Corona. "Sejauh mana pemerintah bisa memperkuat pengawasan? Kita kan sepakat agar Covid ini segera diselesaikan," ujarnya.
