TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir menjelaskan skema pemerintah memberikan Kartu Prakerja di tengah pandemi virus Corona untuk pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).
Penjelasan ini Iskandar sampaikan untuk menjawab pelbagai kritik terhadap pelaksanaan kartu janji kampanye Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dipandang tak efektif. "Yang mengkritik tidak memahami Kartu Prakerja. Kartu Prakerja selain untuk meningkatkan skill (kemampuan) calon pekerja, juga digunakan sebagai jaring pengaman sosial untuk pekerja yang terkena PHK," katanya kepada Tempo, Kamis, 16 April 2020.
Iskandar menuturkan, penerima Kartu Prakerja nantinya akan memperoleh honor sebesar Rp 600 ribu dalam empat bulan yang bisa dimanfaatkan sebagai uang saku. Uang itu akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing peserta penerima manfaat.
Selain itu, penerima manfaat juga akan memperoleh uang sebesar Rp 1 juta yang dapat dimanfaatkan untuk pelatihan. Paket pelatihan ini dapat dibeli dari mitra-mitra yang telah diseleksi oleh pemerintah.
Selanjutnya, setelah kelar pelatihan, penerima manfaat akan memperoleh insentif sebesar Rp 150 ribu dengan syarat mengisi tiga survei. Untuk masing-masing survei, peserta akan menerima uang Rp 50 ribu.
Iskandar mengatakan, dengan Kartu Prakerja, masyarakat yang terdampak PHK dapat meningkatkan keterampilan selama menganggur. Sehingga, setelah pandemi virus corona usai, mereka dapat siap diserap pencari kerja dengan keterampilan yang sudah meningkat.
"Kalau hanya uang yang diberikan, itu hanya untuk membantu biaya hidupnya. Tapi skill-nya tidak bertambah," ucap Iskandar.
Kritik terkait pelaksanaan kartu prakerja sebelumnya datang dari peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati. Ia menilai pemerintah gagal paham dalam mengambil kebijakan kartu prakerja di masa pandemi. Musababnya, ia menilai penganggur yang terkena imbas lesunya industri akibat virus corona bukan lagi pekerja baru yang membutuhkan pelatihan.
Namun, menurut Enny, pekerja lama yang memerlukan bantuan tunai untuk bertahan hidup dan menjaga konsumsi rumah tangganya. "Kalau pemerintah mengotot memberikan Kartu Prakerja, ini berarti pemerintah gagal paham. Karena yang sangat dibutuhkan itu bagaimana saat ini kita bisa menjaga survival masyarakat."
Enny mengatakan, dalam menjaga perekonomian di tengah maraknya PHK, pemerintah semestinya berfokus menjaga konsumsi masyarakat. Sebab, berdasarkan struktur perekonomian Indonesia, kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi domestik.
Menurut Enny, pemerintah semestinya bisa menambah anggaran bantuan itu dari dana Kartu Prakerja. Maksudnya, anggaran senilai Rp 5,6 triliun untuk pelatihan dari total anggaran Rp 20 triliun Kartu Prakerja sebaiknya direalokasikan ke bantuan langsung. Bantuan langsung ini dianggap lebih tepat sasaran dan jelas pemanfaatannya ketimbang Kartu Prakerja yang sifatnya masih trial and error atau uji coba.
Lebih jauh Enny menilai dalam kondisi darurat seperti saat ini, respons pemerintah semestinya bukan business as usual. "Tidak usah bikin kebijakan yang trial and error. Sebab, kebijakan yang jauh lebih efektif seperti social safety net untuk menggerakkan ekonomi saja sudah ada," tuturnya.
