Tempo.Co, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo meminta semua semua aparatur sipil negara yang berada di wilayah penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk bekerja dari rumah alias Work From Home (WFH). Satu-satunya daerah yang kini sudah berstatus PSBB adalah DKI Jakarta.
“Kementerian memandang pentingnya WFH secara penuh, namun tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pejabat atau pegawai yang bersangkutan, serta kebutuhan minimum untuk pelayanan perkantoran,” demikian keterangan resmi dari Kemenpan RB di Jakarta, Jumat, 10 April 2020.
Keputusan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah yang Berada di Wilayah dengan Penetapan PSBB. Sehingga, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada masing-masing instansi pun diminta melakukan penyesuaian sistem kerja bagi PNS di wilayah PSBB.
Meski demikian PPK juga diminta mengatur PNS yang memiliki tugas dan fungsi bersifat strategis. Kondisi ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
Sehingga, PNS ini dapat melaksanakan tugas kedinasan di kantor, namun dengan memperhatikan jumlah pejabat atau pegawai seminimum mungkin. Namun kehadiran tersebut, kata pihak kementerian, tetap mengutamakan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 (pemutusan rantai penularan) sesuai dengan protokol kesehatan di tempat kerja.
Terakhir, kementerian menyatakan penyesuaian sistem kerja ini dilaksanakan sepanjang masa berlakunya PSBB.
Adapun di DKI Jakarta, penerapan PSBB sudah dimulai sejak hari ini, Jumat, 10 April 2020 hingga 23 April 2020. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan masa penerapan PSBB pun dapat diperpanjang sesuai dengan situasi dan kondisi. Selain DKI, daerah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi juga sedang mengusulkan pemberlakuan PSBB, seperti Jakarta.
