Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kemenhub Terbitkan Protokol Pembatasan Pembangunan Prasarana Perkeretaapian

image-gnews
Pejalan kaki melintas di depan Gedung Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin, 16 Maret 2020.Pasca instruksi Presiden RI agar PNS atau Aparatur Sipil Negara bekerja dari rumah, gedung Kemenhub terpantau sepi. TEMPO/Muhammad Hidayat
Pejalan kaki melintas di depan Gedung Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin, 16 Maret 2020.Pasca instruksi Presiden RI agar PNS atau Aparatur Sipil Negara bekerja dari rumah, gedung Kemenhub terpantau sepi. TEMPO/Muhammad Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan atau Kemenhub membatasi kegiatan pembangunan fisik prasarana perkeretaapian yang melibatkan banyak pekerja menyusul digalakkannya gerakan jaga jarak interaksi atau physical distancing. Kebijakan tersebut diambil untuk mencegah meluasnya penyebaran virus corona atau Covid-19 sesuai protokol yang dirilis Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Langkah itu juga dilakukan untuk memberikan perlindungan serta mewujudkan keselamatan dan kesehatan konstruksi," kata Direktur Prasarana Perkeretaapian Heru Wisnu Wibowo dalam keterangannya, Sabtu, 28 Maret 2020.

Heru menjelaskan, Kementerian Perhubungan saat ini memiliki beberapa balai yang tersebar di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Masing-masing balai itu tengah menggarap proyek pembangunan jalur, stasiun, serta fasilitas perkeretaapian lainnya.

Adapun protokol pembatasan kegiatan pembangunan prasarana ini termaktub secara resmi dalam Surat Edaran Nomor KA.008/A.98/DJKA/20 tentang Tindak Lanjut Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada pelaksanaan pembangunan perkeretaapian. Surat ini akan menjadi panduan bagi seluruh balai perkeretaapian serta stakeholders dalam menjalankan pekerjaan.

Heru berharap, dengan surat ini, pihak-pihak terkait bisa menerbitkan standar operasional prosedur atau SOP untuk mencegah meluasnya infeksi Covid-19 di tengah pengerjaan proyek. Meski begitu, dia meminta kebijakan ini tidak mengganggu keberlangsungan pembangunan.

Adapun secara rinci, Heru menjelaskan protokol itu berisi sekitar tujuh poin. Pertama, pekerjaan Switch Over yang melibatkan jumlah personel yang banyak (tidak dimungkinkan untuk menjaga jarak) ditunda sementara.

Kedua, pihak terkait mesti melaksanakan pembatasan personel. Pekerja juga harus menjaga jarak serta menggunakan alat pelindung diri (APD) serta masker untuk proyek melibatkan banyak orang. Ketentuannya adalah kegiatan pra-konstruksi dan konstruksi untuk pekerjaan jalur dan bangunan KA termasuk track laying, pengecoran bantalan, menggeser atau mengangkat rel/ wesel. Kemudian, kegiatan instalasi atau test and commissioning peralatan fasilitas operasi kereta.

Ketiga, adanya pengaturan shifting, jaga jarak, dan penggunaan APD serta masker pada saat melaksanakan HTT, MTT dan pengelasan rel/setting wesel. Keempat, adanya pengaturan shifting, jaga jarak, serta penggunaan masker dalam pengawasan pekerjaan konstruksi prasarana perkeretaapian.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kelima, pengguna jasa, konsultan dan kontraktor harus membatasi interaksi langsung antar-orang. Sebagai gantinya, komunikasi bisa dilakukan menggunakan media elektronik dan telekomunikasi (teleconference) untuk rapat, pemeriksaan dokumen shop drawing/as built drawing, dan diskusi.

Keenam, untuk kegiatan verifikasi dan pembayaran pengadaan atau penertiban lahan yang melibatkan orang banyak, pelaksana harus menerapkan shifting atau pengaturan waktu. Pelaksana juga mesti mengatur jumlah orang dan mengatur jaraknya.

Ketujuh, seumpama proyek harus diberhentikan sementara, mekanismenya dilakukan sesuai dengan klausul dalam kontrak. Kebijakan ini juga harus mempertimbangkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat.

Kedelapan, penanggung jawab proyek harus melakukan pengendalian dan mitigasi terkait dampak pandemi Covid-19 terhadap proyek yang menjadi tanggung jawabnya.

Di samping itu, Direktur Jenderal Perkeretaapian juga menerbitkan Surat Edaran NO. UM.006/A.95/DJKA/20 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 pada Sarana dan Prasarana Perkeretaapian. Dalam surat edaran tersebut, semua stakeholder perkeretaapian, baik pemerintah maupun swasta, harus melakukan pencegahan penularan Covid-19 di sarana dan prasarana perkeretaapian dengan berpedoman pada protokol pencegahan yang sudah dikeluarkan pemerintah.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Evaluasi Pelaksanaan Haji 2024, Kemenhub Lapor 157 Kloter Penerbangan Mengalami Keterlambatan

2 hari lalu

Jamaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede melakukan sujud syukur setibanya di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa, 4 Juli 2023. Sebanyak 371 jamaah haji kloter empat embarkasi Jakarta Pondok Gede menjadi penerbangan perdana yang tiba di tanah air setelah melakukan rangkaian ibadah haji Arab Saudi. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
Evaluasi Pelaksanaan Haji 2024, Kemenhub Lapor 157 Kloter Penerbangan Mengalami Keterlambatan

Selain masalah teknis, kendala operasional turut menjadi faktor penyebab keterlambatan penerbangan haji pada tahun 2024.


Jalur Kereta Api Simpang Joglo Solo Ditargetkan Beroperasi 1 November 2024, Kemenhub Lakukan Uji Beban

3 hari lalu

Menhub Budi Karya Sumadi meninjau rel layang di Simpang Joglo Solo, Jawa Tengah, Minggu, 13 Oktober 2024. ANTARA/Aris Wasita
Jalur Kereta Api Simpang Joglo Solo Ditargetkan Beroperasi 1 November 2024, Kemenhub Lakukan Uji Beban

Jalur kereta api simpang Joglo di Kota Solo, Jawa Tengah, ditargetkan beroperasi paling lambat 1 Novermber 2024.


Menhub Budi Karya Pastikan Simpang Joglo Siap Beroperasi

17 hari lalu

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau progres pembangunan jembatan rel kereta api layang di Simpang Joglo, Solo,
pada Minggu, 13 Oktober 2024. Dok. Kemenhub
Menhub Budi Karya Pastikan Simpang Joglo Siap Beroperasi

Jalur kereta api simpang joglo, di Solo, Jawa Tengah dapat beroperasi paling lambat pada 1 November 2024


Kemenhub Revitalisasi Stasiun Klaten untuk Perkuat Sektor Pariwisata

17 hari lalu

Menhub Budi Karya Sumadi meninjau Stasiun Klaten, Jawa Tengah, Minggu (13/10/2024). ANTARA/Aris Wasita
Kemenhub Revitalisasi Stasiun Klaten untuk Perkuat Sektor Pariwisata

Kemenhub merevitalisasi Stasiun Klaten di Jawa Tengah untuk memperkuat sektor pariwisata di kawasan tersebut.


Panjang Landasan Pacu Bertambah, Bandara Nusantara Akan Kembali Lakukan Uji Coba Pendaratan

20 hari lalu

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (tengah) meninjau progres pembangunan Bandara Nusantara di IKN, Kalimantan Timur, Minggu 6 Oktober 2024. Dok Kemenhub
Panjang Landasan Pacu Bertambah, Bandara Nusantara Akan Kembali Lakukan Uji Coba Pendaratan

Landasan pacu atau runway Bandara Nusantara kini telah mencapai panjang 2.200 meter dengan lebar 45 meter.


Kementerian Perhubungan Raih Penghargaan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan 2024

21 hari lalu

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kanan) menerima Penghargaan Pelayanan Publik dalam acara Gebyar Pelayanan Prima yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di Jakarta, Selasa 8 Oktober 2024. Dok. Kemenhub
Kementerian Perhubungan Raih Penghargaan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan 2024

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) lewat unit kerja Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (LRT Sumsel), meraih Penghargaan Pelayanan Publik pada kategori Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan


Menhub Dorong Penguatan Fondasi Digitalisasi Sektor Transportasi Berbasis Teknologi

22 hari lalu

Melalui Tol Laut pemerintah berkomitmen mendukung pembangunan wilayah-wilayah tertinggal, terdepan, terluar dan perbatasan (3TP). Dok. Kemenhub
Menhub Dorong Penguatan Fondasi Digitalisasi Sektor Transportasi Berbasis Teknologi

Menhub Budi Karya Sumadi menegaskan pentingnya penguatan fondasi digital di sektor transportasi guna menghadapi tantangan teknologi masa depan dan memastikan keamanan dari ancaman siber.


Terminal Leuwipanjang jadi Percontohan Pengembangan Terminal Tipe A

23 hari lalu

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi saat meninjau Terminal Leuwipanjang di Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 28 September 2024. Dok. Kemenhub
Terminal Leuwipanjang jadi Percontohan Pengembangan Terminal Tipe A

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menetapkan Terminal Leuwipanjang di Bandung, Jawa Barat, sebagai model percontohan pengembangan terminal tipe A di Indonesia


Sepuluh Tahun Jokowi, Kemenhub Bangun 521 Infrastruktur Transportasi

24 hari lalu

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi (tengah) foto bersama jajaran Eselon I, II dan para insan pers usai kegiatan Konferensi Pers Kinerja Sektor Transportasi 10 Tahun Pemerintahan Joko Widodo di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa 1 Oktober 2024. Dok. Kemenhub
Sepuluh Tahun Jokowi, Kemenhub Bangun 521 Infrastruktur Transportasi

Pemerintahan Jokowi fokus membangun konektivitas melalui 521 infrastruktur transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian.


Selama 10 Tahun Muatan Tol Laut Naik Signifikan, Menhub: Terus Ditingkatkan dan Kembangkan

26 hari lalu

Keberadaan kapal perintis dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui perdagangan, pariwisata, dan sektor lainnya. Dok. Kemenhub
Selama 10 Tahun Muatan Tol Laut Naik Signifikan, Menhub: Terus Ditingkatkan dan Kembangkan

Dalam beberapa tahun terakhir aksesibilitas pelayanan publik semakin mudah, konektivitas antarpulau yang belum terlayani transportasi laut komersial meningkat, distribusi barang semakin lancar, integrasi nasional semakin kuat, serta pertumbuhan ekonomi lokal, pendapatan masyarakat, lapangan kerja, dan jumlah wisatawan meningkat.