Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomain Susiwijono Moegiarso mengatakan payung hukum program ini berupa Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja.
Dia tak menampik peresmian Jumat mendatang masih berupa soft launching. Kesiapan yang masih kurang, katanya, tinggal penetapan kantor manejemen proyek yang berpotensi ditempatkan di kantornya. Namun, urgensi pelaksanaan ini, kata Susiwijono, cukup tinggi di tengah situasi ekonomi yang melambat sejak beberapa tahun terakhir plus adanya pendemik Virus Covid-19 yang dipastikan melambatkan laju ekonomi dunia lebih dalam lagi sejak akhir tahun lalu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kartu prakerja jadi program prioritas. Menurutnya, target minimal tahap awal untuk menyerap 500 ribu tenaga kerja penting sebagai salah satu instrumen social safety nett dengan alokasi yang sudah tersedia Rp 2 triliun. "APBN bakal difokus-ulangkan alokasinya, jadi kami memastikan anggaran program social safety nett berjalan," kata Sri.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance Mirah Midadan Fahmid, mengatakan keterbatasan fiskal negara bakal bikin program ini kurang efektif. Sebab angka pengangguran negara saja ada di kisaran tujuh juta orang. "Harus benahi dari hulu, yakni pembenahan kurikulum sekolah dari tingkat dasar dan seterusnya ke atas," ujarnya.
