Program Kartu Pra Kerja Berupa Platform Bursa Kerja

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan keterangan pers terkait penangangan virus Corona di Istana Bogor, Jawa Barat, Ahad, 15 Maret 2020. ANTARA/Sigid Kurniawan

TEMPO.CO, JAKARTA - Pemerintah memastikan bakal meluncurkan kebijakan kartu pra kerja. Direktur Eksekutif Pelaksana Kartu Pra kerja Denni Puspa Purbasari mengatakan kebijakan yang juga termasuk dalam paket stimulus kebijakan ekonomi pertama ini bakal diresmikan paling lambat Jumat mendatang.

"Presiden Joko Widodo sudah meminta cepat diberlakukan, yang perlu diluruskan ialah ini bukan program bantuan sosial," kata Denni ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Rabu 18 Maret 2020.

Menurutnya, Program Kartu Pra Kerja merupakan sub sektor dari fungsi pendidikan seperti vokasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Nantinya, kata Denni, ada platform yang disediakan pemerintah untuk mempertemukan pencari kerja dan pihak swasta. Platform tersebut akan menggunakan sistem Informasi Tenaga Kerja yang telah dimiliki oleh Kementerian Ketenagakerjaan. 

"Pakai platform yang ada tapi sudah diperbaiki," ujar Denni. Adapun sasaran masyarakat yang bisa ikut program ini, kata Denni, merupakan warga negara minimal berumur 18 tahun yang sedang tidak memiliki pekerjaan dan tak sedang dalam program pendidikan formal. Secara berkelanjutan, ada potensi 130 juta tenaga kerja yang disasar program yang disuarakan Presiden Joko Widodo ketika pemilihan presiden 2019-2024 tahun lalu.

Denni tak menampik tetap akan ada persaingan memperebutkan lowongan pekerjaan dalam platformnya kelak. Meski begitu, dia menjamin kecocokan kebutuhan tenaga kerja di pihak swasta bakal lebih akurat. Sebab, pihak swasta menginput langsung kebutuhan tenaga kerjanya dan dikurasi langsung oleh pemerintah. "Kalau cepat terserap kan bagus, nanti ada pelatihan lagi baik dari swastanya langsung ataupun rekan lembaga pendidikan, di situ negara yang bayar," ujarnya.

Tak kurang anggaran pemerintah dialokasikan sekitar Rp 10 triliun untuk menyukseskan program ini. Untuk tahap awal, program ini bakal menyasar dua juta orang dengan penerbitan 500 ribu kartu fisik dan 1,5 juta kartu digital. Setiap peserta tahap awal akan ditanggung biaya pelatihannya dengan biaya minimal Rp 3 juta.






Bahlil: Etos dan Kualitas Tenaga Kerja Indonesia Kurang

2 jam lalu

Bahlil: Etos dan Kualitas Tenaga Kerja Indonesia Kurang

Bahlil Lahadalia mengatakan tenaga kerja Indonesia belum bisa diandalkan untuk bekerja di perusahaan berstandar internasional


Menteri Bahlil Catat Sektor UMKM Tahun 2022 Serap Tenaga Kerja 7 Juta Orang

15 jam lalu

Menteri Bahlil Catat Sektor UMKM Tahun 2022 Serap Tenaga Kerja 7 Juta Orang

Bahlil Lahadalia menyebut, serapan tenaga kerja pada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada tahun 2022 mencapai 7.608.201 orang.


Pemkot Semarang Siapkan Anggaran Rp 1,2 Miliar untuk 2 Mobil Listrik

1 hari lalu

Pemkot Semarang Siapkan Anggaran Rp 1,2 Miliar untuk 2 Mobil Listrik

Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah, saat ini telah mengalokasikan anggaran untuk pembelian dua unit mobil listrik pada 2023.


Sri Mulyani Ungkap Keengganan Masyarakat Kembali Kerja di Luar Rumah Jadi Penyebab Inflasi

4 hari lalu

Sri Mulyani Ungkap Keengganan Masyarakat Kembali Kerja di Luar Rumah Jadi Penyebab Inflasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan pandemi Covid-19 tidak hanya menimbulkan luka dalam tetapi jua menimbulkan dampak baru dari cara masyarakat bersikap.


Anggaran Pembangunan Transportasi di IKN Mencapai Rp 15,87 Miliar

5 hari lalu

Anggaran Pembangunan Transportasi di IKN Mencapai Rp 15,87 Miliar

Ditjen Hubdat Kementerian Perhubungan telah melaporkan jumlah anggaran untuk membangun transportasi darat di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.


Cara ESDM Tingkatkan Daya Saing Tenaga Lokal Agar Tak Kalah dengan Asing

5 hari lalu

Cara ESDM Tingkatkan Daya Saing Tenaga Lokal Agar Tak Kalah dengan Asing

ESDM fokus meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia (TKI) di sektor ESDM agar tak kalah dengan tenaga kerja asing (TKA).


Komisi VII Rekomendasikan Audit dan Ganti Kepala BRIN, MPI Beri Apresiasi

6 hari lalu

Komisi VII Rekomendasikan Audit dan Ganti Kepala BRIN, MPI Beri Apresiasi

Selain pergantian Kepala BRIN, MPI juga mengusulkan untuk melakukan koreksi total terhadap segenap kebijakan BRIN selama ini.


Menpan RB Sebut Anggaran Pengentasan Kemiskinan Rp 500 Triliun Habis untuk Rapat dan Studi Banding di Hotel, Begini Faktanya

7 hari lalu

Menpan RB Sebut Anggaran Pengentasan Kemiskinan Rp 500 Triliun Habis untuk Rapat dan Studi Banding di Hotel, Begini Faktanya

Pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Azwar Anas tentang anggaran pengentasan kemiskinan Rp 500 triliun yang habis untuk rapat dan studi banding di hotel menuai kontroversi. Bagaimana faktanya?


Heboh Anggaran Kemiskinan Rp 500 T Bocor, Ini Rincian Biaya Perjalanan Dinas dan Rapat Pejabat Negara

7 hari lalu

Heboh Anggaran Kemiskinan Rp 500 T Bocor, Ini Rincian Biaya Perjalanan Dinas dan Rapat Pejabat Negara

Kabar dana anggaran pengentasan kemiskinan Rp 500 triliun habis untuk rapat dan studi banding membuat heboh. Berapa biaya perjalanan dinas sebenarnya?


Kronologi Hebohnya Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun Habis untuk Rapat di Hotel dan Studi Banding

7 hari lalu

Kronologi Hebohnya Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun Habis untuk Rapat di Hotel dan Studi Banding

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas menyentil penggunaan anggaran kemiskinan di Kementerian/Lembaga.