TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta para menterinya untuk memberitahukan kepada perusahaan-perusahaan agar tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terkait dengan adanya wabah virus Corona atau Covid-19.
"Usahakan beritahukan kepada perusahaan-perusahaan agar tidak melakukan pemutusan hubungan kerja baik Menteri Perindustrian, baik Menteri UKM, yang berkaitan dengan ini," kata Presiden dalam Rapat Terbatas Percepatan Agenda Kerja Kementerian melalui konferensi video dari Istana Bogor, Jawa Barat, Senin, 16 Maret 2020.
Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga meminta Menteri Desa dan Menteri Dalam Negeri mengarahkan seluruh kepala daerah dan kepala desa agar segala hal berkaitan dana desa diarahkan kepada hal-hal yang bersifat cash forward dan padat karya.
Dengan begitu, kata Jokowi, masyarakat desa bisa menikmati dana desa sebesar Rp 72 triliun. "Diarahkan ke sana. Jangan dipakai ke hal-hal yang tidak menyasar ke konsumsi dan daya beli masyarakat," ujarnya.
Jokowi menyatakan saat ini Indonesia berada pada situasi yang tidak biasa, terkait dengan perlambatan ekonomi akibat pandemi Corona. Oleh karena itu ia meminta seluruh program yang ada difokuskan dalam rangka mengedukasi masyarakat terkait Corona.
Sebagai contoh, kata Presiden, Mendagri fokus memberitahukan kepada seluruh kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota agar berhati-hari membuat kebijakan agar tidak membuat kepanikan di masyarakat. Kebijakan yang dibuat harus tepat sasaran, sehingga bisa mengurangi pergerakan, pertemuan, agar mengurangi dampak dari Covid-19.
Jokowi juga memberi contoh lain seperti Mendikbud yang dapat melihat setiap daerah memiliki kekhususan sendiri sehingga keputusan meliburkan sekolah harus dihitung betul. "Kalau memang diperlukan, silakan. Tapi memang kita harus memulai belajar dari rumah kalau memang harus diliburkan," katanya.
Ketua Umum Gabungan Perusahaan Industri Elektronik dan Alat-alat Listrik Rumah Tangga Indonesia (GABEL) Oki Widjaja sebelumnya menyatakan industri kini mengalami kesulitan pasokan bahan baku dari China yang tertekan akibat virus Corona.
Selain itu, Oki mengatakan kondisi ini juga semakin sulit ditambah dengan kenaikan harga komponen akibat kenaikan nilai tukar Dolar Amerika Serikat. "Hal ini juga membuat pelemahan daya beli masyarakat, sehingga turut membuat kinerja perusahaan elektronik semakin sulit," ujar Oki kepada Tempo, Selasa, 10 Maret 2020.
Oki mengatakan kenaikan harga bahan baku juga dipicu karena ongkos logistik yang meningkat lantaran sejumlah akses pelabuhan tertutup. Menurut dia, perusahaan bisa saja membeli pasokan namun ketersediaannya tidak ada. Perusahaan juga tidak bisa menaikkan harga karena rentan kehilangan daya beli masyarakat.
Selain insentif uang ditawarkan pemerintah beberapa waktu lalu, kata dia, tak cukup banyak bisa membantu kinerja sektor industri elektronik, terlebih dari ancaman PHK akibat produksi terhenti. Bahkan, Oki memperkirakan penurunan penjualan bisa mencapai 30-40 persen dari target. Hal ini, kata dia, akan berdampak pada penurunan kinerja perusahaan.
ANTARA | LARISSA HUDA
