TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyiapkan sejumlah langkah melalui instrumen fiskal untuk mengatasi dampak penyebaran virus Corona terhadap perekonomian Indonesia.
"Hari ini kita akan memutuskan langkah-langkah kebijakan fiskal dalam mendorong ekonomi kita, baik dari sisi konsumsi, baik dari investasi," kata Presiden Joko Widodo di kantor Presiden Jakarta, Selasa, 25 Februari 2020.
Presiden menyampaikan hal tersebut dalam rapat terbatas dengan topik "Lanjutan Pembahasan Dampak Virus Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia" yang dihadiri oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, menteri kabinet Indonesia Maju dan sejumlah pimpinan lembaga terkait.
Presiden juga meminta agar seluruh instrumen disiapkan dan dipergunakan dalam rangka memperkuat daya tahan dan daya saing ekonomi Indonesia baik instrumen moneter maupun instrumen fiskal.
"Dalam meningkatkan kembali sektor pariwisata terutama di Bali, Sulawesi Utara dan Kepulauan Riau, dimana daerah-daerah destinasi wisata inilah yang banyak dikunjungi turis-turis dari RRT (Republik Rakyat Tiongkok) dan kita tahu kita sedang menghadapi tekanan akibat penurunan kunjungan wisatawan dari RRT," kata Presiden.
Presiden juga meminta untuk memaksimalkan kegiatan konferensi di dalam negeri.
"MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) di daerah-daerah tersebut serta ditingkatkan promosi yang menyasar ceruk pasar wisatawan mancanegara yang sedang mencari alternatif destinasi wisata karena batal mengunjungi RRT, Korea dan Jepang. Saya minta agar insentif dan upaya mendorong ekonomi ini dilakukan secara bersamaan dan saling dukung mendukung," ujarnya.
Selanjutnya Presiden juga mengingatkan agar seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah mempercepat belanja.
"Kita semuanya, kementerian dan lembaga, mempercepat belanja dan untuk Menteri Dalam Negeri saya mengingatkan agar diingatkan kepada gubernur, bupati, wali kota agar segera merealisasikan belanja APBD-nya di daerah masing-masing," ucap Jokowi.
Ia meminta adanya percepatan pencairan dana desa. "Saya tahu beberapa sudah sampai di desa tetapi segera dorong mereka agar belanja sesuai dengan rencana yang sudah mereka miliki," ungkap Presiden.
Presiden selanjutnya memerintahkan agar program-program perlindungan sosial, bantuan sosial segera dieksekusi.
"Baik itu yang namanya PKH (Program Keluarga Harapan) dan bansos (bantuan sosial) yang lainnya, juga program 'cash for work', program-program padat karya yang berdampak langsung pada masyarakat itu dilakukan kembali. Saya kira ini di Kementerian PUPR, di Kementerian BUMN, di Kementerian Perhubungan kemudian Kementerian Pertanian dalam membangun irigasi misalnya, KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) saya minta dipercepat realisasinya," kata Presiden.
Terakhir Presiden meminta langkah konkret untuk menurunkan defisit neraca transaksi berjalan.
"Neraca perdagangan kita betul-betul dijalankan secara efektif dan di lapangan dikontrol sehingga kita bisa menekan impor. Saya kira ini yang menjadi prioritas kita," ungkap Presiden.
Presiden pun memuji keputusan Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga. "Dari sisi moneter saya menyambut positif keputusan dari Bank Indonesia dalam menurunkan suku bunga, BI rate-nya dan juga relaksasi moneter untuk mendukung pergerakan ekonomi nasional," kata Presiden.
ANTARA
