DPR Panggil Asuransi BUMN, Termasuk Jiwasraya dan Asabri

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • (Dari kiri) Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima, Martin Manurung, dan Gde Sumarjaya Linggih mengumumkan pembentukan Panja Jiwasraya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Januari 2020. TEMPO/Putri.

    (Dari kiri) Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima, Martin Manurung, dan Gde Sumarjaya Linggih mengumumkan pembentukan Panja Jiwasraya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Januari 2020. TEMPO/Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR memanggil beberapa perusahaan asuransi pelat merah untuk memantau kondisi keuangan. Rapat dengar pendapat tersebut berlangsung pada Rabu, 19 Februari 2020 di ruang rapat Komisi VI DPR, Jakarta.

    Rapat dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB, tetapi baru dibuka paka pukul 10.44 WIB. Anggota dewan memanggil para Direktur Utama dari PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) atau Askrindo, PT Jasa Raharja (Persero), PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) atau Jasindo, dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re.

    Selain itu, para Direktur Utama dari PT Taspen (Persero), PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau Asabri, PT Pengembangan Armada Niaga Nasional, dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) turut dipanggil oleh Komisi VI.

    Wakil Ketua Anggota Komisi VI DPR Aria Bima, selaku pemimpin rapat menjelaskan bahwa pemanggilan sejumlah perusahaan asuransi tersebut untuk memantau perkembangan asuransi pelat merah.

    "Kami ingin mendapatkan peta bisnis perasuransian saat ini sehingga Komisi VI dapat memberikan masukan-masukan. Kami tetap berkeinginan perusahaan asuransi milik negara ini maju ke depan," ujar Aria.

    Dia menjelaskan bahwa dari beberapa perusahaan asuransi pelat merah, Komisi VI akan melakukan rapat secara khusus dengan Jiwasraya karena terdapat Panitia Kerja (Panja) Jiwasraya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Untung Buntung Status Lockdown akibat Wabah Virus Corona

    Presiden Joko Widodo berharap pemerintahannya memiliki visi dan kebijakan yang sama terkait Covid-19. Termasuk dampak lockdown pada sosial ekonomi.