Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kemudahan Berbisnis Naik ke Peringkat 73, Jokowi Minta Posisi 40

image-gnews
Presiden Joko Widodo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa 11 Februari 2020. Sidang kabinet membahas antisipasi dampak perekonomian global. TEMPO/Subekti.
Presiden Joko Widodo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa 11 Februari 2020. Sidang kabinet membahas antisipasi dampak perekonomian global. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak puas dengan peringkat Indonesia dalam kemudahan berbisnis atau ease of doing business yang naik dari 120 pada 2014 menjadi 73 pada tahun 2020. Ia menilai peringkat 73 masih jauh dari harapan.

"Sebuah lompatan yang baik, tapi saya minta agar kita berada pada posisi di 40," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas Akselerasi Peningkatan Peringkat Kemudahan Berusaha di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020.

Untuk menggenjot kenaikan peringkat kemudahan berbisnis itu, Jokowi menyebutkan ada sejumlah hal untuk menjadi fokus pembenahan pemerintah. Ia mencatat ada beberapa sektor yang mencatat ease of doing business atau EoDB di atas 100. 

Sedikitnya terdapat 4 komponen yang berada pada peringkat di atas 100, yakni starting a business yang tercatat pada posisi 140, dealing with construction permit 110, registering property 106, dan trading across border 116. 

Jokowi juga mencatat dua komponen yang telah berada di bawah 100, tetapi justru mengalami kenaikan. Pertama, getting credit dari 44 ke 48 dan resolving insolvency dari 36 ke 38. "Kok naik lagi ini yang berkaitan dengan kebangkrutan," ucapnya. 

Dalam pembukaan rapat tersebut Jokowi juga meminta Menko Perekonomian dan BKPM membuat dashboard monitoring dan evaluasi secara berkala sehingga dapat memastikan perbaikan di beberapa komponen yang masih bermasalah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Lebih jauh Jokowi menyebutkan masalah utama yang harus dibenahi adalah prosedur dan waktu yang harus disederhanakan. Dia menilai prosedur di Indonesia masih tergolong ruwet dan membutuhkan waktu lama. 

Ia mencontohkan saat ini di Indonesia untuk memulai usaha membutuhkan 11 prosedur yang akan memakan waktu 13 hari. Sementara itu di Cina hanya perlu 4 prosedur dalam 9 hari. 

Laporan Doing Business 2020 yang dirilis oleh Bank Dunia pada pertengahan Oktober 2019 lalu menyebutkan tingkat kemudahan berbisnis atau ease of doing business di Indonesia tetap berada pada peringkat ke-73 dari 190 negara.

Artinya, peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia tak berubah dengan posisi tahun lalu. Peringkat itu juga tak mencapai target yang sebelumnya dicanangkan Presiden Jokowi yakni di ranking 40. Meski begitu, Indonesia mencatatkan peningkatan skor pada indeks dari 67,96 pada tahun lalu menjadi 69,6.

Doing Business 2020 menggunakan metode sederhana untuk menghitung ekonomi mana saja yang sudah meningkatkan kemudahan bisnis. Awalnya Bank Dunia memilih negara yang menerapkan reformasi kebijakan yang membuatnya lebih mudah melakukan bisnis sepanjang 2018-2019. Lalu akan dilihat dari tiga atau lebih dari 10 faktor penentu yang termasuk dalam tema laporan tahun ini.

BISNIS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemerintah Bangun 5 Pabrik Gula dan Bioetanol di Merauke, Total Investasi Rp84,27 Triliun

1 jam lalu

Aktivitas bongkar muat gula mentah dari Brasil di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu, 22 November 2023. Sebanyak 50 ribu ton gula pasir impor Brasil akan dikirim ke pabrik di kawasan Marunda Center untuk pengemasan sebelum diedarkan ke seluruh Indonesia. TEMPO/Tony Hartawan
Pemerintah Bangun 5 Pabrik Gula dan Bioetanol di Merauke, Total Investasi Rp84,27 Triliun

Pemerintah kini tengah membangun lima pabrik gula dan bioetanol di Merauke, Papua Selatan.


Transisi Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo Munculkan Matahari Kembar

1 jam lalu

Pelantikan dua orang dekat Prabowo di kabinet Jokowi dinilai sebagai proses transisi yang terlalu dini.
Transisi Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo Munculkan Matahari Kembar

Transisi rezim Jokowi ke Prabowo melalui masuknya Thomas Djiwandono dan Sudaryono terlalu dini. Ditengarai bakal muncul matahari kembar.


Hasto Soroti Pelantikan 3 Wakil Menteri oleh Jokowi: Harap Bagian dari Proses Transisi

1 jam lalu

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto saat ditemui di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu, 29 Juni 2024. ANTARA/Agatha Olivia Victoria
Hasto Soroti Pelantikan 3 Wakil Menteri oleh Jokowi: Harap Bagian dari Proses Transisi

Hasto merespons pengangkatan tiga wakil menteri oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara pada Kamis 18 Juli 2024.


DPP Projo Dukung Sejumlah Kandidat di Pilkada 2024, Ini Daftarnya

2 jam lalu

Ketua Desk Pilkada DPP Projo, Roy Abimanyu, bersama Sekretaris Jenderal DPP Projo, Handoko, dan Bendahara Umum Projo, Panel Barus, dalam konferensi pers di Kantor DPP Projo, Jakarta Selatan, Jumat, 31 Mei 2024. TEMPO/Defara
DPP Projo Dukung Sejumlah Kandidat di Pilkada 2024, Ini Daftarnya

Dukungan Projo kepada sejumlah calon yang akan maju dalam Pilkada 2024 adalah dukungan dalam upaya melaksanakan program keberlanjutan Jokowi.


Airlangga Hartarto: Harga per Porsi Makan Siang Gratis Akan Disesuaikan di Tiap Daerah

3 jam lalu

Penjual nasi warteg saat menyajikan paket nasi Rp. 7500 di sebuah warteg di Jakarta, Jumat 19 Juli 2024.  Program Makan Siang Gratis yang berganti nama jadi Makan Bergizi Gratis jadi sorotan. Pasalnya, harga satuan per porsi Makan Bergizi Gratis dikabarkan turun dari Rp 15 ribu menjadi Rp 7.500. TEMPO/Subekti.
Airlangga Hartarto: Harga per Porsi Makan Siang Gratis Akan Disesuaikan di Tiap Daerah

Pemerintahan Jokowi memasukkan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk makan siang gratis dalam RAPBN 2025.


Ribka Tjiptaning Desak Jokowi Akui Kudatuli Sebagai Peristiwa Pelanggaran HAM Berat

4 jam lalu

Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning saat ditemui Tempo di ruangannya, lantai 4 kantor DPP PDIP Diponegoro, Sabtu, 27 Juli 2019. TEMPO/Dewi Nurita
Ribka Tjiptaning Desak Jokowi Akui Kudatuli Sebagai Peristiwa Pelanggaran HAM Berat

Ribka Tjiptaning mendesak Jokowi agar memasukkan peristiwa Kudatuli ke dalam daftar pelanggaran HAM berat.


Terkini: Satgas Impor Ilegal Mulai Bekerja Selasa Pekan Depan, BI-Bank of Korea Kerja Sama QRIS Segera Bisa Dipakai di Korsel

5 jam lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menunjukkan produk keramik dan tableware ilegal saat Ekspose Barang Hasil Pengawasan di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 20 Juni 2024. Kemendag akan memusnahkan sebanyak 4.565.598 biji produk keramik dan tableware senilai Rp79.897.965.000 asal Cina karena tidak memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) SNI. ANTARA FOTO/Rizal Hanafi
Terkini: Satgas Impor Ilegal Mulai Bekerja Selasa Pekan Depan, BI-Bank of Korea Kerja Sama QRIS Segera Bisa Dipakai di Korsel

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyebut satuan tugas (satgas) pengawasan impor ilegal akan mulai bekerja paling cepat Selasa, 23 Juli


Ribka Tjiptaning Sindir Jokowi: Sudah Lupa PDIP, Salah Minum Obat atau Bagaimana?

6 jam lalu

Anggota DPR RI, Ribka Tjiptaning P, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 1 Februari 2024. Ribka Tjiptaning, diperiksa sebagai saksi didalami kaitan mitra kerja antara Komisi IX DPR RI dengan Kemenaker untuk tersangka mantan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI, Reyna Usman, dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja RI Tahun 2012, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.17,6 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
Ribka Tjiptaning Sindir Jokowi: Sudah Lupa PDIP, Salah Minum Obat atau Bagaimana?

Politikus PDIP Ribka Tjiptaning, menyindir Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal asal usulnya sebelum menjabat menjadi orang nomor satu di Indonesia.


Sandiaga Uno Pamitan ke Kiai Menjelang Akhir Masa Tugas, Bicara Kegiatan Setelah Pensiun Jadi Menteri

8 jam lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menunjukkan knalpot
Sandiaga Uno Pamitan ke Kiai Menjelang Akhir Masa Tugas, Bicara Kegiatan Setelah Pensiun Jadi Menteri

Sandiaga Uno mulai berpamitan ke para kyai seiring akan berakhir masa jabatannya di Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin pada Oktober 2024.


Tingkatkan Akses Investor ke Pasar Modal, KSEI Tunjuk 8 Bank Tambahan Jadi Bank Pembayaran Periode 2024-2029

9 jam lalu

Ilustrasi bursa saham. REUTERS/Issei Kato
Tingkatkan Akses Investor ke Pasar Modal, KSEI Tunjuk 8 Bank Tambahan Jadi Bank Pembayaran Periode 2024-2029

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) resmi memperbaharui kerja sama Bank Administrator Rekening Dana Nasabah (RDN) dan Bank Pembayaran dengan menunjuk 8 bank tambahan.