TEMPO.CO, Jakarta - Managing Director The Management Institute Universitas Indonesia Toto Pranoto menilai ada sejumlah kebijakan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir yang sudah tepat pada seratus hari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kebijakan tersebut, tutur dia, khususnya yang menyangkut pembenahan perusahaan pelat merah.
"Pembenahan yang dilakukan di Kementerian BUMN terutama terkait isu penegakan Good Corporate Governanve dan penempatan pejabat baru pimpinan Badan Usaha Milik Negara yang kredibel patut diapresiasi," ujar Toto melalui pesan singkat kepada Tempo, Ahad, 9 Februari 2020.
Sebelumnya, Survei Indonesia Political Opinion (IPO) menempatkan Erick Thohir sebagai menteri yang paling dipersepsikan positif oleh publik.
Di awal periode kepemimpinannya, Erick melakukan perombakan dan bongkar pasang pejabat di tubuh perusahaan milik pemerintah. Sejumlah tokoh ngetop pun ditunjuk untuk menempati posisi-posisi petinggi di BUMN.
Misalnya saja pada awal periode, Erick langsung mengangkat bekas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Penunjukan itu sempat menuai pro kontra di masyarakat.
Selain Ahok, tokoh yang juga didaulat menempati kursi bos BUMN adalah bekas Komisioner Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK, Chandra Hamzah untuk menduduki jabatan Komisaris Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Erick juga merampingkan organisasi di kementeriannya dengan mencopot deputi-deputinya dan menugaskan mereka ke BUMN.
