TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo berharap dilantiknya tiga deputi dan beberapa staf ahli dari berbagai latar belakang di kementeriannya adalah agar perusahaan pelat merah benar-benar bertransformasi lebih baik. Dengan begitu kejadian gagal bayar seperti yang terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) bisa dicegah.
"Sehingga transparansi dan integritas laporan keuangan serta risiko keuangan ke depan bisa kita manage dengan baik, supaya tidak ada kejadian-kejadian seperti Jiwasraya atau Krakatau Steel lagi ke depan," tutur Kartika di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu, 5 Februari 2020.
Adanya deputi anyar, misalnya Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko Nawal Nely, harapannya Kementerian BUMN bisa lebih dalam melihat laporan keuangan. Kartika juga ingin ke depannya ada early warning system dari laporan keuangan yang membuat kementerian bisa memastikan bahwa seluruh perusahaan kita sehat dan berkelanjutan.
Selanjutnya, keberadaan Carlo Brix Tewu sebagai Deputi Bidang Hukum dan Perundang Undangan, menurut Kartika, diharapkan bisa mendukung kementerian dalam produk-produk hukum. Di samping juga mengawal seluruh aktivitas BUMN, peraturan-peraturan menteri dan sebagainya. "Juga nantinya secara terbatas juga melihat investigasi waktu ada kejadian-kejadian fraud di BUMN-BUMN kita."
Kemarin, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir resmi melantik empat pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian BUMN. Empat pejabat itu antara lain Susyanto ditunjuk sebagai Sekretaris Kementerian BUMN, lalu Carlo Brix Tewu sebagai Deputi Bidang Hukum dan Perundang Undangan, kemudian Nawal Nely jadi Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko dan terakhir Loto Srinaita Ginting diangkat menjadi Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM.
Selanjutnya Erick menjelaskan kerja tim sangat dibutuhkan ketika menjadi pejabat BUMN karena menjadi salah satu kunci bagi pengelolaan 142 BUMN dengan total nilai aset capai Rp 8.200 triliun. Sehingga ia berpendapat bahwa hal tersebut tidak bisa dijalankan secara individual tanpa adanya koordinasi
EKO WAHYUDI