Terima Duit Iuran, OJK Sebut Tak Awasi Langsung Asabri

Gedung PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) di Jakarta. Tempo/Tony Hartawan

Tempo.Co, Jakarta - Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Riswinandi kembali mengatakan bahwa kewenangan pengawasan terhadap PT Asabri (Persero) tidak berada pada Otoritas Jasa Keuangan. Kendati, ia mengakui bahwa lembaganya memang menerima pembayaran iuran dari perusahaan asuransi pelat merah tersebut.

"Mereka memang membayar iuran, tetapi pengawasan langsung tidak dilakukan," ujar Riswinandi dalam rapat bersama Komisi Keuagan Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 4 Februari 2020. Menurut dia, Asabri pun tidak melakukan pelaporan kondisi keuangan perseroan secara menyeluruh, melainkan laporan bulanan terkait suatu hal yang spesifik saja.

Terkait dengan pengawasan kepada Asabri, Riswinandi mengatakan OJK sudah mengacu kepada Peraturan Pemerintah 102 Tahun 2015. Beleid tersebut mengatur bahwa pengawasan terhadap Asabri dilakukan oleh empat lembaga. Lembaga-lembaga tersebut antara lain Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan-Inspektorat Pengawasan Mabes Polri-Inspektorat Jenderal TNI, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Auditor Independen.

"Di sini memang tidak termasuk OJK, dipahaminya begitu," tutur dia. Ke depannya, Riswinandi mengatakan akan membicarakan hal tersebut, khususnya dengan anggota Dewan Komisioner OJK ex-officio Kementerian Keuangan.

Direktur Utama PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri Sonny Widjaja mengatakan perusahaannya saat ini diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pernyataan ini menegasikan penjelasan OJK beberapa waktu lalu yang menyatakan otoritas tidak mengawasi seluruh operasional Asabri.

"Kalau di media disebutkan kami tidak diawasi OJK, kami sebetulnya diawasi. Bahkan fit and proper test kami di OJK dan kami membayar iuran setahun Rp 400 juta," ujar Sonny dalam rapat dengar pendapat di Komisi IX, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 29 Januari 2020.

Selain oleh OJK, Sonny menjelaskan Asabri memperoleh pemantauan langsung dari sejumlah kementerian. Di antaranya Kementerian Pertahanan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Kementerian Keuangan. Selanjutnya, Asabri juga diawasi langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Meski demikian, manajemen Asabri mengklaim perusahaan memang belum pernah menemukan kunjungan langsung dari OJK. "Tapi untuk risk management, kami selalu laporkan (ke OJK)," ucapnya

CAESAR AKBAR | FRANCISCA CHRISTY






Terkini Bisnis: Penjelasan BRI Soal Uang Nasabah Raib, Daftar Perusahaan yang PHK Karyawannya

18 jam lalu

Terkini Bisnis: Penjelasan BRI Soal Uang Nasabah Raib, Daftar Perusahaan yang PHK Karyawannya

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Sabtu sore, 26 November 2022 antara lain tentang penjelasan BRI soal uang nasabah raib Rp 10 juta.


Soroti Tanggung Jawab Menkeu, OJK, dan LPS, Berikut Catatan Penting Indef atas RUU PPSK

1 hari lalu

Soroti Tanggung Jawab Menkeu, OJK, dan LPS, Berikut Catatan Penting Indef atas RUU PPSK

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyoroti sejumlah perubahan dalam Rancangan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK).


Siapkan Produk Khusus Orang Kaya', BPJS Kesehatan: Tidak Ada Perbedaan Perlakuan

1 hari lalu

Siapkan Produk Khusus Orang Kaya', BPJS Kesehatan: Tidak Ada Perbedaan Perlakuan

Pemerintah akan segera menerbitkan beleid yang mengatur ketentuan kombinasi biaya perawatan asuransi kesehatan BPJS Kesehatan dan swasta.


Bulan Ini, Kemenkes Akan Keluarkan Aturan BPJS untuk Orang Kaya

1 hari lalu

Bulan Ini, Kemenkes Akan Keluarkan Aturan BPJS untuk Orang Kaya

Kolaborasi pembayaran antara BPJS Kesehatan dan asuransi swasta telah dibahas sejak awal tahun ini.


IKN Siapkan Lahan Khusus Pusat Kegiatan Keuangan, OJK: Mungkin 2,5 Kalinya BSD

2 hari lalu

IKN Siapkan Lahan Khusus Pusat Kegiatan Keuangan, OJK: Mungkin 2,5 Kalinya BSD

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai mengalokasikan anggaran untuk perpindahan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada tahun depan.


Kaji Bantuan Cegah Gelombang PHK, Sri Mulyani Ajak BI, OJK hingga Kemnaker Berembug

2 hari lalu

Kaji Bantuan Cegah Gelombang PHK, Sri Mulyani Ajak BI, OJK hingga Kemnaker Berembug

Sri Mulyani akan mempertimbangkan pemberian bantuan untuk mengatasi badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)


Ini Rencana OJK Setelah Kredit Macet Paylater Mendekati 8 Persen

2 hari lalu

Ini Rencana OJK Setelah Kredit Macet Paylater Mendekati 8 Persen

OJK menyampaikan rata-rata rasio kredit macet (nonperforming loan/NPL) di industri bayar tunda alias paylater mendekati angka 8 persen.


Gempa Cianjur, Klaim Asuransi Berpotensi Mencapai Rp 38,4 Triliun

2 hari lalu

Gempa Cianjur, Klaim Asuransi Berpotensi Mencapai Rp 38,4 Triliun

Gempa Cianjur kembali mengingatkan pentingnya masyarakat memiliki asuransi bencana alam, salah satunya asuransi gempa bumi.


Gempa Cianjur, OJK Sebut Debitur Bisa Mendapat Keringanan Kredit

3 hari lalu

Gempa Cianjur, OJK Sebut Debitur Bisa Mendapat Keringanan Kredit

OJK menyebutkan bahwa debitur terdampak gempa berkekuatan magnitudo 5,6 di Cianjur, Jawa Barat, berpotensi mendapatkan keringanan kredit.


11 Tahun OJK Gantikan Bapepam-LK, Konglomerasi Sistem Keuangan Jadi Alasan

4 hari lalu

11 Tahun OJK Gantikan Bapepam-LK, Konglomerasi Sistem Keuangan Jadi Alasan

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah 11 tahun. Dibentuk menggantikan Bapepam-LK, saat terjadinya konglomerasi sistem keuangan pada 2009.