Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Komisi IV DPR Minta Industri Hentikan Impor Sampah Plastik

Reporter

Editor

Rahma Tri

image-gnews
Warga menunjukkan tumbler atau botol minuman dalam acara Indonesia Bersih Melalui Gerakan Satu Juta Tumbler di kawasan Pantai Matahari Terbit Sanur, 1 Agustus 2019. Beragam program digulirkan dalam upaya penyelamatan lingkungan tersebut seperti pengurangan penggunaan kantong plastik di pusat perbelanjaan, gerakan penggunaan botol khusus minuman (tumbler) dan mendorong pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) termasuk komunitas pemuda di Bali untuk bisa memanfaatkan sampah plastik agar dapat menjadi produk bernilai ekonomis melalui inovasi dan kreativitas. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo
Warga menunjukkan tumbler atau botol minuman dalam acara Indonesia Bersih Melalui Gerakan Satu Juta Tumbler di kawasan Pantai Matahari Terbit Sanur, 1 Agustus 2019. Beragam program digulirkan dalam upaya penyelamatan lingkungan tersebut seperti pengurangan penggunaan kantong plastik di pusat perbelanjaan, gerakan penggunaan botol khusus minuman (tumbler) dan mendorong pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) termasuk komunitas pemuda di Bali untuk bisa memanfaatkan sampah plastik agar dapat menjadi produk bernilai ekonomis melalui inovasi dan kreativitas. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Industri yang memanfaatkan beragam jenis sampah plastik diharapkan segera menghentikan aktivitas impornya. Sebab, sampah plastik ini telah membawa banyak residu dan berpotensi meningkatkan pencemaran lingkungan di Tanah Air.

"Bagaimana agar industri ini tidak impor sampah dari 42 negara. Namun, harus bisa memanfaatkan sampah domestik dulu, yang dengan syarat bisa didaur ulang," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi dalam rilis yang diterima Antara di Jakarta, Senin 3 Februari 2020.

Menurut Dedi, industri harus dapat menghentikan impor sampah yang bisa menambah penumpukan pengolahan sampah plastik. Selain itu, ujar dia, ke depannya juga perlu ada kerja sama dengan pemerintah guna memaksimalkan sampah plastik yang perlu untuk segera diatasi dengan cepat dan serius.

"Yang jadi fokus permasalahan adalah kandungan sampahnya, dan bagaimana pengelolaannya, karena pengelolaan selama ini dikelola oleh masyarakat," ucap politisi Golkar itu.

Ia mengemukakan, guna memenuhi kebutuhan industri terhadap sampah kertas dan plastik, DPR RI sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, serta Kementerian Desa. Beberapa desa, lanjutnya, bisa diberdayakan dengan mengelola sampah dari tingkat RT sehingga sampah plastik dan kertas yang ada di desa dapat dikumpulkan kemudian bisa dikirim ke industri-industri.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI G Budisatrio Djiwandono mendesak agar impor sampah plastik  dikaji ulang. Harapannya, tidak ada lagi sampah negara lain yang masuk ke Tanah Air. "Benar-benar harus dikaji ulang dari sisi ekonomi, lingkungan hidup, dan juga sisi humanisnya," katanya.

Komisi IV DPR, ujar dia, menyoroti masalah tersebut sebagai masalah lingkungan hidup yang sangat serius dan juga terkait kedaulatan negara. Beberapa waktu lalu Komisi IV DPR RI bersama jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu, serta PT Sucofindo menemukan sejumlah kontainer berisi sampah plastik dan limbah yang diduga berbahaya dan beracun yang diimpor dari luar negeri di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PHE Borong Apresiasi Human Capital & Performance Award 2023

1 jam lalu

PHE Borong Apresiasi Human Capital & Performance Award 2023

PT Pertamina Hulu Energi (PHE), selaku Subholding Upstream Pertamina, berhasil meraih penghargaan dalam ajang Human Capital & Performance Award 2023


Genjot Pendapatan, Unpad Dirikan PT Lentera Semesta untuk Jembatani Akademisi dan Industri

1 hari lalu

Unpad mendirikan anak perusahaan baru bernama PT. Lentera Semesta Universitas Padjadjaran. Dok: Unpad.
Genjot Pendapatan, Unpad Dirikan PT Lentera Semesta untuk Jembatani Akademisi dan Industri

Universitas Padjadjaran atau Unpad mendirikan anak perusahaan baru bernama PT. Lentera Semesta Universitas Padjadjaran.


Neon Moon II, Kapal Pembersih Sampah Cisadane Bantuan Coldplay Tiba di Tangerang

1 hari lalu

Kapal pembersih sampah Cisadane Neon Moon II, Senin, 28 November 2023. Dok. Sekretariat Daerah Pemkab Tangerang
Neon Moon II, Kapal Pembersih Sampah Cisadane Bantuan Coldplay Tiba di Tangerang

Kapal pembersih sampah Neon Moon II akan dioperasikan secara resmi di Sungai Cisadane pada 31 Januari 2024.


BNI Emerald Siap Jadi Terbaik di Industri Wealth Management

1 hari lalu

BNI Emerald Siap Jadi Terbaik di Industri Wealth Management

Tampil Dengan Wajah Baru, BNI Emerald Siap Jadi Terbaik di Industri Wealth Management


Telkomsel Bicara Potensi dan Tantangan Industri Telekomunikasi ke Depan

1 hari lalu

Telkomsel Bicara Potensi dan Tantangan Industri Telekomunikasi ke Depan

Telkomsel mengklaim secara konsisten menghadirkan layanan dan produk Fix Mobile Convergence (FMC) yang menjangkau seluruh wilayah.


Cukai Plastik dan Minuman Berpemanis Belum Pasti Diterapkan 2024, DJBC: Tergantung Situasi

3 hari lalu

Karyawan melintas di depan lemari pendingin minuman kemasan di salah satu gerai Alfamart di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis 20 Februari 2020. Produk yang kena cukai meliputi kantong plastik hingga minuman berpemanis dalam kemasan plastik atau saset. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Cukai Plastik dan Minuman Berpemanis Belum Pasti Diterapkan 2024, DJBC: Tergantung Situasi

Kebijakan pengenaan cukai plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan belum jelas kapan akan diterapkan. Apa kata Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?


Emisi CO2 Sistem Pangan Peternakan Jadi Sorotan COP28 di Dubai

3 hari lalu

Knickers bersama kawanan sapi ternak lain di peternakan Lake Preston, Australia.[ABC South West/Jacqueline Lynch]
Emisi CO2 Sistem Pangan Peternakan Jadi Sorotan COP28 di Dubai

Negara-negara didesak untuk mengekang industri peternakan untuk mencapai tujuan iklim.


Ketua Apindo Beberkan 3 Tantangan Industri untuk Kembangkan Ekonomi Digital

3 hari lalu

Pekerja melakukan pengecekan jaringan di Kampus Pusat Data H2, Karawang, Jawa Barat, Kamis, 22 Juni 2023. Kampus Pusat Data H2 menjadi salah satu pusat penyimpanan data digital karya Indonesia dengan tujuan memperkuat infrastruktur ekonomi digital Indonesia sehingga meningkatkan pertumbuhan dan kekuatan ekonomi Indonesia di dunia. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Ketua Apindo Beberkan 3 Tantangan Industri untuk Kembangkan Ekonomi Digital

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menjelaskan tiga tantangan yang dihadapi industri untuk mengembangkan ekonomi digital.


Jokowi Pangkas Target Penerimaan Cukai Plastik dan MBDK Tahun Ini Jadi Rp 0, Bakal Diterapkan 2024?

7 hari lalu

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani. kemenkeu.go.id
Jokowi Pangkas Target Penerimaan Cukai Plastik dan MBDK Tahun Ini Jadi Rp 0, Bakal Diterapkan 2024?

Presiden Jokowi telah merevisi rincian APBN 2023. Salah satunya target penerimaan cukai plastik dan MBDK menjadi Rp 0. Apakah kebijakan ini akan diterapkan pada 2024?


Jokowi Groundbreaking Kawasan Industri Pupuk Fakfak di Papua Barat

8 hari lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi berswafoto saat mengunjungi di Kawasan Pantai Semau, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, Kamis, 23 November 2023. Jokowi disambut oleh para pelajar yang berbaris mengenakan pakaian sali yang  menyanyikan lagu
Jokowi Groundbreaking Kawasan Industri Pupuk Fakfak di Papua Barat

Menurut Jokowi, pabrik tersebut berpotensi memiliki kapasitas produksi hingga 1,15 juta ton pupuk urea dan 825.000 ton amonia setiap tahunnya.