Komisi IV DPR Minta Industri Hentikan Impor Sampah Plastik

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga menunjukkan tumbler atau botol minuman dalam acara Indonesia Bersih Melalui Gerakan Satu Juta Tumbler di kawasan Pantai Matahari Terbit Sanur, 1 Agustus 2019. Beragam program digulirkan dalam upaya penyelamatan lingkungan tersebut seperti pengurangan penggunaan kantong plastik di pusat perbelanjaan, gerakan penggunaan botol khusus minuman (tumbler) dan mendorong pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) termasuk komunitas pemuda di Bali untuk bisa memanfaatkan sampah plastik agar dapat menjadi produk bernilai ekonomis melalui inovasi dan kreativitas. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo

    Warga menunjukkan tumbler atau botol minuman dalam acara Indonesia Bersih Melalui Gerakan Satu Juta Tumbler di kawasan Pantai Matahari Terbit Sanur, 1 Agustus 2019. Beragam program digulirkan dalam upaya penyelamatan lingkungan tersebut seperti pengurangan penggunaan kantong plastik di pusat perbelanjaan, gerakan penggunaan botol khusus minuman (tumbler) dan mendorong pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) termasuk komunitas pemuda di Bali untuk bisa memanfaatkan sampah plastik agar dapat menjadi produk bernilai ekonomis melalui inovasi dan kreativitas. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo

    TEMPO.CO, Jakarta - Industri yang memanfaatkan beragam jenis sampah plastik diharapkan segera menghentikan aktivitas impornya. Sebab, sampah plastik ini telah membawa banyak residu dan berpotensi meningkatkan pencemaran lingkungan di Tanah Air.

    "Bagaimana agar industri ini tidak impor sampah dari 42 negara. Namun, harus bisa memanfaatkan sampah domestik dulu, yang dengan syarat bisa didaur ulang," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi dalam rilis yang diterima Antara di Jakarta, Senin 3 Februari 2020.

    Menurut Dedi, industri harus dapat menghentikan impor sampah yang bisa menambah penumpukan pengolahan sampah plastik. Selain itu, ujar dia, ke depannya juga perlu ada kerja sama dengan pemerintah guna memaksimalkan sampah plastik yang perlu untuk segera diatasi dengan cepat dan serius.

    "Yang jadi fokus permasalahan adalah kandungan sampahnya, dan bagaimana pengelolaannya, karena pengelolaan selama ini dikelola oleh masyarakat," ucap politisi Golkar itu.

    Ia mengemukakan, guna memenuhi kebutuhan industri terhadap sampah kertas dan plastik, DPR RI sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, serta Kementerian Desa. Beberapa desa, lanjutnya, bisa diberdayakan dengan mengelola sampah dari tingkat RT sehingga sampah plastik dan kertas yang ada di desa dapat dikumpulkan kemudian bisa dikirim ke industri-industri.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI G Budisatrio Djiwandono mendesak agar impor sampah plastik  dikaji ulang. Harapannya, tidak ada lagi sampah negara lain yang masuk ke Tanah Air. "Benar-benar harus dikaji ulang dari sisi ekonomi, lingkungan hidup, dan juga sisi humanisnya," katanya.

    Komisi IV DPR, ujar dia, menyoroti masalah tersebut sebagai masalah lingkungan hidup yang sangat serius dan juga terkait kedaulatan negara. Beberapa waktu lalu Komisi IV DPR RI bersama jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu, serta PT Sucofindo menemukan sejumlah kontainer berisi sampah plastik dan limbah yang diduga berbahaya dan beracun yang diimpor dari luar negeri di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Resep Mudah Membuat Disinfektan Saat Wabah Virus Corona

    Ketika wabah virus corona merebak, cairan disinfektan kian diminati masyarakat. Bila kehabisan, ada cara alternatif membuat cairan anti kuman itu.