Omnibus Law Diprotes, Luhut: Tak Mungkin Rakyat Dibuat Sengsara

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menggelar open house perayaan Natal di rumah dinasnya, Jakarta Selatan, Rabu, 25 Desember 2019. Open house itu tampak dihadiri sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dan politikus. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

Tempo.Co, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan merespons ihwal tak transparan dalam menyusun undang-undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Menurutnya, banyak kalangan sudah dilibatkan dalam perumusan draf RUU itu, namun tidak semua dimasukkan.

"Ada yang bilang kenapa kami tidak diikutkan. Diikutkan, tapi ya tidak mungkin semua. Kalau mau 270 juta (penduduk Indonesia) didengarkan semua, sampai kapan-kapan tidak akan selesai itu barang. Tapi segmen-segmen yang ada itu tidak ada yang tidak diundang dan didengar," kata Luhut dalam Katadata Indonesia Data dan Econimic Forum di Kempinski, Jakarta, Kamis, 30 Januari 2020.

Luhut mengatakan dalam menyelesaikan masalah saat ini tidak segampang dan semudah yang dilihat orang. Kadang-kadang, kata dia, banyak pengamat kritik sana sini padahal menyelesaikan itu tidak mudah.

Namun dalam RUU Omnibus Law ini, dia meyakinkan bahwa tidak mungkin pemerintah ingin membuat rakyat sengsara. "Tidak mungkin kita membuat peraturan undang-undang yang akan menyakiti rakyat kita apakah pengusaha kecil, menengah, dan besar. Itu dijamin pasti tidak. Apalagi dengan tipe pak jokowi, yang orang turun ke lapangan, yang asalnya juga dari rakyat kecil," ujar Luhut.

Sebelumnya, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Nasional Ristadi mengatakan pemerintah meminggirkan aspirasi buruh dalam pembahasan rancangan undang-undang Omnibus Law cipta lapangan. Pembahasan tak transparan itu, kata dia, khususnya dalam poin kluster ketenagakerjaan.

"Akhir-akhir ini kami dipinggirkan terus. Kalau selalu begini pasti akan terjadi resistensi dan aksi-aksi akan sulit dihindari," kata Ristadi dalam diskusi Omnibus Law di Upnormal Wahid Hasyim Jakarta, Ahad, 26 Januari 2020.

Dia mengatakan memang pernah dilibatkan dalam diskusi, namun tidak pada pembahasan inti masalah yang berpotensi merugikan buruh. Dalam diskusi, kata dia, pemerintah hanya membicarakan ingin membuka lapangan kerja yang lebih luas dan menumbuhkan investasi. "Hanya itu. Tidak ada yang keberatan soal itu. Yang kami kritisi, jangan abaikan perlindungan pekerja," ujarnya.

Di lokasi yang sama, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal mengatakan juga belum mendapatkan draft RUU Omnibus Law tersebut. Dia mengatakan saat diskusi dengan pemerintah, poin penolakan yang sampaikan buruh khususnya soal pengupahan, dijawab dengan argumeb yang kuat dari pemerintah.

"Pertemuan kami dengan Menteri Perekonomian, Perindustrian dan Ketenagakerjaan itu menjelaskan apa yang kami khawatirkan itu ada karena diberikan jawaban dengan argumen. Kalau tidak ada ya bilang saja tidak ada," kata Iqbal.

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan pembahasan secara terbuka agar tak menimbulkan kecurigaan dari masyarakat. Apalagi kata dia, kaum buruh sangat dirugikan atas adanya aturan itu. "Harusnya dibuka secara umum bukan malah tertutup," kata dia.

 






Gesits Bicara soal Insentif Kendaraan Listrik Rp 7 Juta

1 hari lalu

Gesits Bicara soal Insentif Kendaraan Listrik Rp 7 Juta

WIMA, pemegang merek motor listrik Gesits, belum diberi kesempatan berkomunikasi langsung dengan pemerintah mengenai insentif kendaraan listrik.


Petani Food Estate Kekurangan Modal, Anak Buah Luhut Gencar Tawarkan 4 Skema Bagi Hasil ke Investor

1 hari lalu

Petani Food Estate Kekurangan Modal, Anak Buah Luhut Gencar Tawarkan 4 Skema Bagi Hasil ke Investor

Pemerintah gencar menggaet investor untuk menggarap food estate di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Begini skema bagi hasil yang ditawarkan.


Menteri ESDM Rapat Antarmenteri di Kemenko Marves, Matangkan Rencana Insentif Kendaraan Listrik

2 hari lalu

Menteri ESDM Rapat Antarmenteri di Kemenko Marves, Matangkan Rencana Insentif Kendaraan Listrik

Menteri ESDM mengikuti rapat antarmenteri ihwal rencana pemberian insentif kendaraan listrik di Kemenko Marves.


Soal Food Estate Dinilai Gagal, Kementan: Pembukaan 215 Hektare Lahan Kurang dari 6 Bulan

2 hari lalu

Soal Food Estate Dinilai Gagal, Kementan: Pembukaan 215 Hektare Lahan Kurang dari 6 Bulan

Kementan terdesak untuk menyelesaikannya proyek food estate di Kabupaten Humbang Hasundutan demi realisasi anggaran 2020 yang tak bisa loncat tahun.


Kontroversi APDESI: Dukung Jokowi 3 periode, Luhut Ketua Dewan Pembina, Jabatan Kades 9 Tahun

4 hari lalu

Kontroversi APDESI: Dukung Jokowi 3 periode, Luhut Ketua Dewan Pembina, Jabatan Kades 9 Tahun

APDESI disorot usai menyerukan dukungan kepada Presiden Jokowi 3 periode. sebut Luhut Ketua Dewan Pembina, terakhir tuntut jabatan Kades 9 tahun.


Food Estate di Humbang Hasundutan Dinilai Gagal, Ini Penjelasan Lengkap Anak Buah Luhut

4 hari lalu

Food Estate di Humbang Hasundutan Dinilai Gagal, Ini Penjelasan Lengkap Anak Buah Luhut

Tenaga Ahli Kemenko Marves sekaligus Manajer Lapangan Food Estate Humbang Hasundutan, Van Basten Pandjaitan, merespons tudingan proyek itu gagal.


Luhut Kirim Surat ke Bupati untuk Kelola Food Estate Humbang Hasundutan, Tak Lagi Dikelola Kementan

4 hari lalu

Luhut Kirim Surat ke Bupati untuk Kelola Food Estate Humbang Hasundutan, Tak Lagi Dikelola Kementan

Kementerian Pertanian (Kementan) tak lagi menjadi penanggung jawab pengelolaan food estate di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.


Insentif Kendaraan Listrik Disebut sebagai Langkah Dekarbonisasi, Walhi: Bukan Sepenuhnya Solusi

4 hari lalu

Insentif Kendaraan Listrik Disebut sebagai Langkah Dekarbonisasi, Walhi: Bukan Sepenuhnya Solusi

Insentif kendaraan listrik disebut sebagai bagian dari langkah dekarbonisasi. Namun Walhi menilai hal itu bukan sepenuhnya solusi. Ini penjelasannya.


Terkini Bisnis: Diskon 45 Persen Holland Bakery, Susunan Baru Direksi PT Pindad

4 hari lalu

Terkini Bisnis: Diskon 45 Persen Holland Bakery, Susunan Baru Direksi PT Pindad

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Jumat kemarin, 27 Januari 2023 dimulai dari Holland Bakery Indonesia memberikan diskon 45 persen.


Luhut: Aturan Insentif Kendaraan Listrik Akan Dikeluarkan Bulan Depan

5 hari lalu

Luhut: Aturan Insentif Kendaraan Listrik Akan Dikeluarkan Bulan Depan

Pemerintah telah merencanakan penerapan insentif kendaraan listrik di pasar otomotif Indonesia. Nantinya aturan itu bakal dikeluarkan pada Februari.