TEMPO.CO, Jakarta -Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Rudi Hartono Bangun menyatakan direksi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri (Persero) harus mampu menagih utang dari sejumlah pihak untuk memperbaiki kondisi keuangan.
Rudi mengatakan direksi Asabri harus memastikan utang dari grup BennyTjokro dan Heru Hidayat senilai Rp10,9 triliun dapat kembali ke kantong perseroan. Hal tersebut menjadi penting karena pada 2019 perusahaan asuransi pelat merah ini mengalami unrealized loss investasi senilai Rp 4,94 triliun.
"Yang harus dilakukan, dirutnya (Asabri) harus menagih serta melaporkan Benny dan Heru. Kalau dibiarkan berarti direksi ada main mata dengan Benny dan Heru," ujar Rudi, Kamis, 30 Januari 2020.
Rudi menilai jika direksi tidak mampu menagih utang tersebut maka uang prajurit TNI, Polri, dan ASN Kementerian Pertahanan bisa menjadi tidak jelas nasibnya. Oleh karena itu diperlukan langkah tegas dari direksi, termasuk perlu adanya berbagai upaya penyehatan.
Menurut dia, Asabri dapat menjual sejumlah aset atau mencari pendanaan untuk menambal kondisi keuangan yang negatif. Pada 2019, Asabri mencatatkan risk based capital (RBC) -571,17 persen dan diperkirakan akan membengkak pada 2020 menjadi -643,49 persen.
Selain itu, dia pun menyatakan bahwa DPR akan memanggil sejumlah pihak yang bertanggung jawab atas anjloknya kinerja Asabri, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pertahanan.
Sebelumnya, Direktur Utama Asabri Sonny Widjaja menjelaskan bahwa terdapat penurunan kinerja saham grup bisnis yang dimiliki oleh Benny, yakni PT Hanson International Tbk. (MYRX) serta grup milik Heru yakni PT Trada Alam Minera (TRAM), PT Inti Agri Resources (IIKP), dan PT SMR Utama (SMRU).
Utang investasi saham dari Benny Tjokro tercatat senilai Rp 5,1 triliun sedangkan dari Heru Hidayat senilai Rp 5,8 triliun. Uang dari keduanya, menurut Sonny, akan digunakan untuk pemulihan penurunan nilai aset saham Asabri.
"Penurunan ini terjadi karena nilai saham dan reksa dana yang menurun, khususnya paling besar karena dari dua orang itu, dari Rp400–500 tinggal Rp50 perak. Tanggung jawab beliau sudah kami mintakan pada pertengahan 2019 ketika sahamnya semakin menurun, tidak ada recovery," ujar Sonny dalam rapat di Komisi XI DPR, Rabu, 29 Januari 2020.
