Iklan
TEMPO.CO, Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi sepanjang 2019 sebesar Rp 809,6 triliun, melebihi target realisasi investasi tahun sebelumnya sebesar Rp 792 triliun. Meski begitu, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan pelaku usaha belum merasakan perubahan iklim investasi dan iklim usaha yang signifikan.
Shinta mengatakan justru yang terjadi sebaliknya, yaitu adanya peningkatan beban tenaga kerja dan beban produksi lain. Di saat bersamaan, peningkatan permintaan global dan permintaan pasar belum meningkat secara signifikan. "Regulasi investasi juga masih belum berubah secara signifikan karena omnibus law belum ditetapkan dan dijalankan," ujar Shinta kepada Tempo, Rabu 29 Januari 2020.
Menurut dia, regulasi saat ini masih membuat beban biaya usaha di Indonesia menjadi lebih besar. Imbasnya, iklim usaha dan investasi di Indonesia menjadi tidak lebih kompetitif dibanding negara-negara tetangga. Shinta berharap pemerintah segera menyelesaikan pekerjaan rumah agar arus investasi menjadi lebih lancar dan pertumbuhan ekonomi nasional lebih merata di seluruh Indonesia.
Direktur Riset Centre of Reform on Economics (Core) Piter Abdullah mengatakan pemerintah sudah belajar banyak dari kegagalan paket kebijakan yang lalu untuk menggenjot investasi. Ujungnya, pemerintah merencanakan mengeluarkan omnibus law dengan tujuan utama meningkatkan investasi. Piter berharap semua tumpang tindih aturan dan undang-undang yang selama ini menghambat investasi diselesaikan dengan cepat lewat omnibus law.
"Dengan asumsi omnibus law akan berjalan efektif, investasi tahun ini akan meningkat signifikan," kata Piter.
Namun demikian perlu jadi catatan bahwa kenaikan investasi yang besar tidak selalu sejalan dengan kenaikan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Catatan lainnya adalah selama ini investasi kita cenderung mahal tapi tida k efektif menciptakan kegiatan ekonomi. "Selama ini Incremental Capital Output Ratio (ICOR) kita terlalu tinggi. Ini harus diperhatikan," ujar Piter.
Ekonom Bank Permata Josua Pardede berharap rencana penyelesaian rancangan omnibus law perpajakan dan cipta lapangan kerja bisa menjadi landasan untuk kebijakan stimulus-stimulus yang lain dan mendorong investasi di Indonesia. Kebijakan omnibus law perpajakan misalnya, diharapkan dapat menjadi landasan hukum untuk stimulus pajak berikutnya yang menjadi salah satu alat pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, omnibus law cipta lapangan kerja juga diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengurangan birokrasi dan aturan yang memberatkan investasi di Indonesia. Selain itu, pembenahan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta mendorong pembahasan manajemen perusahaan --dari sebelumnya super holding menjadi subholding, diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan BUMN. "Sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi," kata Josua.
Josua mengatakan ada beberapa kebijakan yang dirasakan cenderung mempengaruhi daya beli masyarakat dan berpotensi mendorong peningkatan inflasi harga diatur pemerintah. Untuk itu, pemerintah dinilai harus terus memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga. "Sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah dapat selaras dan sinkron sehingga dapat efektif memberikan stimulasi bagi perekonomian," kata Josua.
Selain itu, Josua mengatakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) juga perlu diperkuat dengan peningkatan produktivitas belanja negara serta peningkatan optimalisasi penerimaan negara terutama penerimaan pajak. Selain itu, pemerintah perlu mempercepat pelaksanaan program kerja prioritas sehingga dapat memenuhi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Saat ini, Indonesia menempati peringkat ke-73 atas kemudahan berusaha (Ease of Doing Business atau EoDB) dibuat oleh Bank Dunia. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menargetkan Indonesia bisa naik ke peringkat 50 besar EoDB) pada 2023. Pada 2021, Bahlil menargetkan Indonesia menduduki posisi ke-60.
"BKPM telah melakukan konsolidasi internal dengan seluruh kementerian yang terkait dengan izin-izin yang menjadi syarat utama yang disorot oleh bank dunia," ujar Bahlil.
Iklan
