Luhut Pandjaitan Godok Omnibus Law Soal Bakamla

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan sedang menggarap Omnibus Law soal Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang ditargetkan selesai dalam satu bulan.

"Nanti UU yang tercecer bisa disatukan sehingga Bakamla punya peran coast guard," tutur Luhut di Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi pada Selasa, 28 Januari 2020.

Menurut Luhut, omnibus law baru tersebut sedang dalam pengerjaan untuk menyatukan UU yang tercecer. Di antaranya UU pelayaran dan kelautan.

Omnibus law, kata dia, telah dibahas dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mahfud MD. 

Saat ditanya soal nama omnibus law tersebut, Luhut menjawab "Saya gak tahu, bisa jadi Omnibus Law pelayaran, coast guard Indonesia juga bisa, kita lihat nanti."

Saat ini pemerintah sedang mengusulkan tiga Omnibus Law yaitu Cipta Lapangan Kerja, Perpajakan dan Harmonisasi Ibu Kota Baru. Ketiganya sedang dalam proses pengusulan ke DPR RI.

DEA REZKI GERASTRI | KODRAT






Omnibus Law Sektor Keuangan Masih Dibahas, Wamenkeu: Semoga Selesai Secepat Mungkin

1 hari lalu

Omnibus Law Sektor Keuangan Masih Dibahas, Wamenkeu: Semoga Selesai Secepat Mungkin

Omnibus Law Sektor Keuangan ini telah masuk program legislasi nasional (prolegnas) prioritas.


Kemenkes Imbau Dokter PNS Tidak Ikut Demo Tolak Omnibus Law Kesehatan

2 hari lalu

Kemenkes Imbau Dokter PNS Tidak Ikut Demo Tolak Omnibus Law Kesehatan

Kemenkes menyampaikan agar dokter-dokter lebih mengutamakan pelayanan kepada pasien pada fasilitas kesehatan.


Aral Evakuasi Korban Gempa Cianjur

8 hari lalu

Aral Evakuasi Korban Gempa Cianjur

Sebanyak 151 korban gempa Cianjur, Jawa Barat, diperkirakan masih tertimbun reruntuhan bangunan.


Badan Keamanan Laut Buka Seleksi PPPK, Simak Persyaratan dan Jadwal Seleksinya

15 hari lalu

Badan Keamanan Laut Buka Seleksi PPPK, Simak Persyaratan dan Jadwal Seleksinya

Bakamla RI membuka lowongan kerja melalui jalur PPPK.


Kabar Gelombang PHK Perusahaan Mulai Terdengar, Apa Itu PHK?

18 hari lalu

Kabar Gelombang PHK Perusahaan Mulai Terdengar, Apa Itu PHK?

Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PHK merupakan pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu.


Luhut Pandjaitan Sebut Persiapan KTT G20 Hampir 100 Persen

18 hari lalu

Luhut Pandjaitan Sebut Persiapan KTT G20 Hampir 100 Persen

KTT G20 di bawah kepemimpinan Indonesia tahun ini akan melibatkan 17 kepala negara/pemerintahan dan 3.443 delegasi.


No Work No Pay Minim Empati pada Buruh, Aspek: Agar Pengusaha Lepas dari Tanggung Jawab

18 hari lalu

No Work No Pay Minim Empati pada Buruh, Aspek: Agar Pengusaha Lepas dari Tanggung Jawab

Kalangan pekerja merespons usul Apindo ke Menaker menerbitkan aturan dengan prinsip 'no work no pay'. Para pengusaha dinilai tak bertanggung jawab.


Luhut Pandjaitan Minta TNI dan Polri Solid Amankan KTT G20 Bali

20 hari lalu

Luhut Pandjaitan Minta TNI dan Polri Solid Amankan KTT G20 Bali

Luhut sebelumnya mengingatkan pasukan gabungan TNI dan Polri untuk tidak membuat kesalahan saat menjaga kegiatan G20.


Moeldoko Minta Publik Tak Terjebak Politik Adu Domba Jelang Pemilu 2024

21 hari lalu

Moeldoko Minta Publik Tak Terjebak Politik Adu Domba Jelang Pemilu 2024

KSP Moeldoko mewanti-wanti masyarakat agar tidak terjebak dalam politik adu domba. Terlebih sebentar lagi Indonesia gelar Pemilu 2024.


Pagi Ini, 200 Nasabah Akan Geruduk Wisma Bumiputera Tuntut Pembayaran Klaim

21 hari lalu

Pagi Ini, 200 Nasabah Akan Geruduk Wisma Bumiputera Tuntut Pembayaran Klaim

Sebanyak 200 nasabah gagal bayar AJB Bumiputera 1912 akan mendatangi Wisma Bumiputera, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan pada pagi hari ini.