Luhut Pandjaitan Godok Omnibus Law Soal Bakamla

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti

    Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan sedang menggarap Omnibus Law soal Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang ditargetkan selesai dalam satu bulan.

    "Nanti UU yang tercecer bisa disatukan sehingga Bakamla punya peran coast guard," tutur Luhut di Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi pada Selasa, 28 Januari 2020.

    Menurut Luhut, omnibus law baru tersebut sedang dalam pengerjaan untuk menyatukan UU yang tercecer. Di antaranya UU pelayaran dan kelautan.

    Omnibus law, kata dia, telah dibahas dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mahfud MD. 

    Saat ditanya soal nama omnibus law tersebut, Luhut menjawab "Saya gak tahu, bisa jadi Omnibus Law pelayaran, coast guard Indonesia juga bisa, kita lihat nanti."

    Saat ini pemerintah sedang mengusulkan tiga Omnibus Law yaitu Cipta Lapangan Kerja, Perpajakan dan Harmonisasi Ibu Kota Baru. Ketiganya sedang dalam proses pengusulan ke DPR RI.

    DEA REZKI GERASTRI | KODRAT


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    ETLE, Berlakunya Sistem Tilang Elektronik Kepada Sepeda Motor

    Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya telah memberlakukan sistem tilang elektronik (ETLE) kepada pengendara sepeda motor.