TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan otoritas penerbangan Indonesia saat ini belum menutup penerbangan ke Cina menyusul merebaknya wabah corona di Negeri Tirai Bambu. Menurut dia, penerbangan ke Cina akan dihentikan jika Otoritas Kesehatan Internasional atau World Health Organization (WHO) menerbitkan rekomendasi.
"Penutupan rute penerbangan ke Cina menunggu rekomendasi dari WHO. Kalau WHO mengatakan tidak boleh (ada penerbangan), kami juga akan melakukan rekomendasi itu," ujar Budi Karya seusai rapat dengar pendapat di Komisi V DPR, Jakarta, Selasa, 28 Januari 2020.
Budi Karya melanjutkan, WHO merupakan lembaga yang memiliki wewenang mengikat terhadap penetapan status darurat untuk kondisi kesehatan di dunia. Karena itu, rekomendasi WHO merupakan rujukan bagi seluruh kementerian untuk mengambil kebijakan.
Adapun saat ini, Budi Karya memastikan Kementerian Perhubungan hanya menutup penerbangan untuk rute Kota Indonesia-Wuhan dan sebaliknya. Kebijakan ini mengikuti Notam penerbangan internasional yang diterbitkan pada pekan lalu.
Notam penerbangan internasional bernomor G0108/20 menyebutkan bahwa Bandara Internasional Wuhan Tianhe tidak dapat digunakan sebagai bandara alternate kecuali untuk kondisi darurat.
Kebijakan ini berlaku mulai 23 Januari 2020 pukul 11.00 UTC atau 18.00 WIB waktu Indonesia hingga 2 Februari mendatang.
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto memastikan pemerintah telah mengetatkan keamanan di sejumlah titik seperti di pintu masuk internasional, semisal pelabuhan dan bandara. Menurut dia, Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP telah bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan untuk memeriksa penumpang internasional yang masuk ke Indonesia dengan alat pemindai khusus.
"KKP sudah kami latih. Rumah sakit rujukan (sumpama ditemukan turis terjangkit corona) juga telah ditentukan. Kira-kira ada 100 rumah sakit," ucapnya, kemarin.
Sementara itu, untuk turis Cina yang akan masuk ke Indonesia, Terawan memastikan mereka telah melalui pemeriksaan berlapis. Meski begitu, ia meminta pemerintah negara tersebut tetap memastikan kesehatan warganya saat akan bepergian melalui dokumen declaration.
"Pemerintah Cina punya tanggung jawab besar," ujarnya.
Adapun Kementerian Luar Negeri menyatakan telah menyiapkan upaya untuk mengevakuasi warga Indonesia di Wuhan seumpama kondisi di kota itu kian memburuk. Kementerian telah berkomunikasi dengan operator maskapai seandainya sewaktu-waktu harus mengangkut WNI pulang.
"Kami sudah hubungi Air Asia kalau kondisi terburuk mengharuskan adanya evakuasi," ucap Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Andri Hadi di tempat yang sama.
Andri mengklaim pemerintah telah memiliki skenario evakuasi. Namun, ia memastikan untuk saat ini, upaya evakuasi baru dilakukan sebatas memindahkan WNI dari Wuhan ke kota lain di di sekitar daratan Negeri Tirai Bambu.
Pemerintah Wuhan pertama kali mengkonfirmasi persebaran virus corona pada 31 Desember 2019 setelah sejumlah rumah sakit di kota tersebut menangani belasan pasien yang mengalami pneumonia tanpa sebab yang jelas. Selain merebak di Wuhan, virus Corona terdeteksi ditemukan di Vietnam, Singapura, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, Perancis, dan Australia.
Virus ini ditemukan di tubuh orang-orang yang memiliki riwayat bepergian ke Wuhan. Saat ini, pemerintah Cina menutup setidaknya sepuluh kota di Provinsi Hubei untuk meminimalisasi penyebaran virus tersebut.
Bloomberg sebelumnya melaporkan bahwa jumlah korban tewas dan terinfeksi akibat virus corona terus meningkat. Komisi Kesehatan Nasional Cina mengonfirmasikan 2.744 kasus penularan di Cina daratan dan jumlah kematian yang bertambah menjadi 80 korban jiwa.
FRANCISCA CHRISTY ROSANA
