SBY: Kasus Jiwasraya Sangat Bisa Sistemik, Terstruktur dan Masif

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato kontemplasi di Pendopo Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Senin malam, 9 September 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengatakan pemerintah harus segera melakukan perbaikan besar setelah terbukanya krisis besar di PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Ditambah lagi adanya informasi yang dapat dipercaya bahwa sejumlah BUMN yang lain juga mengalami permasalahan yang relatif serius.

"Melakukan perbaikan total. Atau bahkan bersih-bersih. Bisa saja kasus Jiwasraya ini ibarat sebuah puncak dari gunung es. Nampak kecil di atas permukaan, ternyata besar yang tidak kelihatan," kata SBY dalam keterangan tertulis, Senin, 27 Januari 2020.

SBY menilai secara kumulatif kerugian negara yang mencapai jumlah puluhan triliun, sebenarnya itu sudah tergolong krisis besar. "Sangat bisa bersifat sistemik, terstruktur dan masif," ucapnya. "Barangkali tidak keliru apa yang dikatakan oleh BPK bahwa krisis keuangan Jiwasraya ini bersifat sistemik dan gigantic."

Jika pada kelanjutannya setelah dilakukan penyelidikan yang serius dan komprehensif ternyata ditemukan kesamaan modus penggelapan uang rakyat, Yudhoyono menyebutkan, negara tidak boleh menyepelekan kasus-kasus penyimpangan ini. Apalagi jika ternyata otak dan operatornya berasal dari kelompok yang sama dan kecerobohan serta penyimpangan dilakukan dengan metodologi serupa.

SBY juga mengingatkan modus investasi di saham gorengan itu bisa saja terjadi di lembaga asuransi atau menyangkut dana pensiun di lembaga-lembaga yang lain. Ia mencontohkan kasus yang terjadi di Asabri dengan potensi kerugiannya mencapai Rp 10 triliun hingga Rp 16 triliun dan PT Taspen yang diinformasikan memiliki pertumbuhan investasi saham minus 23 persen dalam dua tahun terakhir.

"Mudah-mudahan informasi yang sangat mencemaskan ini tidak benar adanya. Artinya apa yang berkembang di masyarakat luas itu tidak benar," tuturnya. Namun benar atau tidaknya informasi ini yang harus diperiksa dan diselidiki secara terbuka, transparan dan komprehensif.

Masalah menjadi lebih serius, menurut SBY, jika ternyata keserampangan dan juga penyimpangan pengelolaan keuangan korporat ini terjadi di BUMN-BUMN lain. Maksudnya, bukan hanya lembaga asuransi dan dana pensiun semata. "Jangan sampai negara dan rakyat kecolongan bahwa miliknya banyak yang telah raib," katanya.

"Karenanya, saatnya telah tiba untuk melakukan koreksi dan perbaikan total. Membiarkan penyimpangan seperti ini terjadi, dan terus terjadi, menurut saya adalah sebuah kejahatan," ujar dia.

Lebih jauh SBY menilai, negara bisa melakukan pencegahan dan peringatan keras kepada siapapun yang tidak cakap dan lalai dalam mengelola keuangan BUMN. Tapi, jika ternyata jumlah kerugian keuangan negara itu sedemikian besarnya, tindakan yang tegas dan tuntas harus dilakukan. "Tindakan demikian akan dapat menyelamatkan Indonesia dari krisis yang lebih besar lagi di masa depan," kata dia.






Jokowi Cerita Banyak Nasabah Asuransi Menangis Persoalkan Unit Link, Apa Itu Unit Link?

53 menit lalu

Jokowi Cerita Banyak Nasabah Asuransi Menangis Persoalkan Unit Link, Apa Itu Unit Link?

Jokowi bercerita banyak nasabah asuransi mengadu kepadanya sambil menangis, berharap uangnya kembali. Beberapa di antaranya mempersoalkan unit link.


OJK Pantau Intensif 4 Perusahaan Asuransi Bermasalah Ini, Apakah Termasuk yang Disebut Jokowi?

4 jam lalu

OJK Pantau Intensif 4 Perusahaan Asuransi Bermasalah Ini, Apakah Termasuk yang Disebut Jokowi?

OJK terus memantau empat perusahaan asuransi bermasalah ini. Mana saja dan bagaimana perkembangannya?


Vonis Rennier Latif di Korupsi Asabri Cuma Setahun, Kejagung Ajukan Banding

7 jam lalu

Vonis Rennier Latif di Korupsi Asabri Cuma Setahun, Kejagung Ajukan Banding

Pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa kasus Asabri ini dinilai terlalu ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan.


Jokowi Tegur OJK Soal Banyak Kasus Asuransi Rugikan Nasabah, Apa Sebetulnya Masalah Utama Industri Ini?

22 jam lalu

Jokowi Tegur OJK Soal Banyak Kasus Asuransi Rugikan Nasabah, Apa Sebetulnya Masalah Utama Industri Ini?

Jokowi menegur OJK karena banyaknya kasus industri asuransi dan merugikan tak sedikit nasabah. Apa penjelasan otoritas soal hal ini?


Sentil OJK Soal Banyak Masalah di Asuransi, Jokowi Sebut Asabri, Jiwasraya, Wanaartha hingga ...

23 jam lalu

Sentil OJK Soal Banyak Masalah di Asuransi, Jokowi Sebut Asabri, Jiwasraya, Wanaartha hingga ...

Jokowi mengkritik kinerja pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena banyaknya persoalan di industri keuangan yang bermunculan.


Jokowi Ungkit Kasus Asabri hingga Jiwasraya: Rakyat Nangis, Hanya Minta Duit Balik

1 hari lalu

Jokowi Ungkit Kasus Asabri hingga Jiwasraya: Rakyat Nangis, Hanya Minta Duit Balik

Jokowi menyebut beberapa kasus besar, di antaranya kasus Asabri yang merugikan negara hingga Rp 23 triliun dan kasus Jiwasraya.


Indeks Persepsi Korupsi Jeblok, Mahfud Md: Kerisauan Kami, Tapi...

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Jeblok, Mahfud Md: Kerisauan Kami, Tapi...

Menkopolhukam Mahfud Md menanggapi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia turun lagi dari 38 menjadi 34. Merasa risau, tapi...


Syarief Hasan dan SBY Saksikan Laga Jakarta LavAni Allo Bank

3 hari lalu

Syarief Hasan dan SBY Saksikan Laga Jakarta LavAni Allo Bank

Jakarta LavAni Allo Bank melakoni dua pertandingan di Gresik.


Sosok Evelina Fadil Pietruschka, Bos Asuransi Wanaartha yang Diduga Lakukan Tindak Pidana

3 hari lalu

Sosok Evelina Fadil Pietruschka, Bos Asuransi Wanaartha yang Diduga Lakukan Tindak Pidana

OJK meminta Evelina Fadil Pietruschka kembali ke Indonesia untuk bertanggung jawab atas masalah asuransi Wanaartha. Siapa Evelina sebenarnya?


OJK Beberkan Langkah Penguatan Pengawasan Industri Asuransi, Apa Saja?

4 hari lalu

OJK Beberkan Langkah Penguatan Pengawasan Industri Asuransi, Apa Saja?

OJK membeberkan langkah yang dilakukan untuk memperkuat industri asuransi yang semakin melindungi konsumen. Salah satunya, dengan membenahi pengaturan dan pengawasan sektor asuransi.