Jokowi: Di Ibu Kota Baru Tak Ada Si Kaya Kalahkan yang Miskin

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gestur Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Presiden Joko Widodo saat menghadiri Rapat Tingkat Pimpinan Kementerian Pertahanan di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis 23 Januari 2020. TEMPO/Subekti.

    Gestur Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Presiden Joko Widodo saat menghadiri Rapat Tingkat Pimpinan Kementerian Pertahanan di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis 23 Januari 2020. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan kepindahan ibu kota dari Jakarta ke ibu kota baru di Kalimantan Timur, bukan hanya memindahkan gedung atau lokasi. Dia berharap, agar pemindahan ini juga berkaitan dengan perubahan pola pikir. 

    "Yang kami rencanakan bukan pindah gedung, bukan pindah lokasi, tapi yang kita inginkan adalah berubahnya pola pikir dan pola kerja," kata Jokowi di Kantor Kementerian Pertahanan, Kamis, 23 Januari 2020. 

    Ia menyebutkan harus ada sistem dan kultur baru di pemerintahan yang mengedepankan kecepatan. "Ke depan tidak ada lagi negara besar mengalahkan yang kecil atau yang kaya mengalahkan yang miskin," kata Jokowi.

    Menurut dia, yang ada adalah negara yang cepat akan memakan negara yang lambat. "Kuncinya ada di situ. Biarpun kaya dan besar, tapi kalau lambat pasti akan tertinggal oleh yang cepat," kata Jokowi.

    Setelah itu, di hadapan lebih dari 500 peserta Rapim Kemenhan, TNI dan Polri, Presiden Jokowi menayangkan sebuah video tentang ibu kota. "Ini kami harapkan menjadi sebuah loncatan menjadi negara maju," ujar Presiden Jokowi.

    Jokowi menyebutkan sistem transportasi di ibu kota baru di Kalimantan Timur akan serba elektronik dan otomatis. "Di ibu kota baru semua transportasi adalah serba elektrik dan otomatis," kata Jokowi saat memberikan pengarahan pada Rapat Pimpinan Jajaran Kemenhan, TNI dan Polri di Lapangan Bhinneka Tunggal Ika Kemenhan, Jakarta.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.