MUI Akan Siapkan Fatwa Haram untuk Netflix, Jika...

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Netflix. youtube.com

    Netflix. youtube.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah siap mengeluarkan fatwa haram untuk platform Netflix. Cap haram itu akan disematkan ke Netflix jika terbukti ditemukan ada konten negatif dalam platform tersebut.

    Ketua Dewan Fatwa MUI, H. Hasanuddin mengatakan, media sosial dan platform digital dewasa ini rentan disusupi konten negatif yang tidak sesuai dengan norma agama dan hukum di Indonesia. Karena itu, ia menyarankan agar seluruh pemangku kepentingan terkait bersama-sama melakukan filter terhadap konten yang ditayangkan oleh Netflix di Tanah Air.

    “Seharusnya pemerintah hadir untuk melindungi masyarakat dari konten negatif dengan memblokir layanan yang masih menayangkan konten negatif. Termasuk jika ada konten negatif di Netflix,” tutur Hasanuddin, Rabu 22 Januari 2020.

    Namun, Hasanuddin menjelaskan hingga saat ini, MUI belum menerima laporan dari masyarakat ihwal konten negatif tersebut di Netflix. Padahal, menurutnya, fatwa seputar perilaku sex menyimpang, kekerasan pornografi dan terorisme serta kekerasan sudah memiliki fatwanya sendiri, sehingga MUI hanya tinggal menunggu laporan dari masyarakat saja. 

    “Jika ada komponen masyarakat yang merasa keberatan dengan layanan Netflix dan membutuhkan fatwa, MUI akan segera pelajari dan akan kami putuskan dalam sidang pleno fatwa MUI. Mengeluarkan fatwa terhadap konten negatif di Netflix, MUI tak membutuhkan waktu yang lama,” katanya.

    MUI mengapresiasi langkah Telkom Group yang telah memblokir konten negatif di Netflix. Menurut Hasanuddin, apa yang sudah dilakukan Telkom Group tersebut sudah benar, untuk melindungi generasi penerus bangsa dari konten negatif. “Pemblokiran yang dilakukan oleh Telkom Group merupakan tanggung jawab sosial mereka untuk memproteksi dan menjaga masyarakat dari tayangan yang tidak baik," kata Hasanuddin.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.