PPTAK Selidiki Aliran Duit di Kasus Asabri

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin mengaku telah menerima permintaan untuk melakukan penyelidikan terhadap transaksi keuangan pada kasus PT Asabri (Persero).

    Kiagus mengatakan dirinya belum dapat menjelaskan secara detail terkait perkembangan pemeriksaan aliran dana kasus Asabri. Pasalnya hingga saat ini proses penyelidikan kasus Asabri belum dimulai.

    “Belum, belum. Jadi memang sudah ada permintaan tapi belum selesai untuk kasusnya Asabri,” kata Kiagus di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa 21 Januari 2020.

    Kiagus menuturkan dalam kasus ini PPATK mempunyai peran untuk mendukung proses pemeriksaan yang dilakukan aparat penegak hukum melalui aliran transaksi atau pendekatan follow the money.

    “Prinsipnya PPATK ingin mendukung khususnya dari pendekatan follow the money jadi dari aliran transaksinya saja,” ujar " Kiagus.

    Sementara itu, Kiagus mengatakan PPATK juga telah menerima permintaan untuk melakukan penyelidikan terhadap aliran dana pada kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dari pihak Kejaksaan Agung.

    Ia menyebutkan permintaan tersebut diterima pada pekan lalu dan nantinya hasil dari penelurusan akan langsung diserahkan kepada aparat penegak hukum.

    Ia menjelaskan proses penyelidikan oleh PPATK harus melalui prekuisit atau atas permintaan sehingga pihaknya harus menunggu adanya permintaan dari suatu pihak dahulu sebelum melakukan pemeriksaan.

    “PPATK itu melakukan pemeriksaan melalui prekuisit atau atas permintaan. Artinya, karena ini persoalannya kompleks jadi trigger-nya juga tidak ada sehingga yang kita masuk berdasarkan permintaan,” jelasnya.

    Kiagus mengatakan untuk permintaan memproses aliran dana kasus Jiwasraya oleh Kejaksaan Agung baru masuk setelah PPATK menyelesaikan permohonan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mendeteksi kerugian negara.

    “Kita masuk berdasarkan permintaan seperti dari BPK untuk melihat kerugian negara dan kami sudah sampaikan ke sana dan dari Kejaksaan yang saat ini sedang berproses,” katanya.Berikan reaksi Anda!

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.