TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan tengah menggenjot digitalisasi program tol laut di tahun keenam pelaksanaannya. Kepala Seksi Pelayaran Rakyat Sub Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut, Hasan Sadili, mengatakan seluruh proses pengiriman barang pada layanan kargo laut bersubsidi itu terpantau melalui sistem Logistic Communication System (LCS).
"Mencakup pendataan tarif yang diterapkan di seluruh rute dan pergerakan barangnya," ucapnya kepada Tempo, Rabu 15 Januari 2020.
Digitalisasi tol laut, menurut dia, sudah bermula sejak 2018 dengan sistem Informasi Muatan dan Ruang Kapal (IMRK) yang diterapkan lewat aplikasi bernama Prahu-Hub. Namun, layanannya hanya mencakup kuota muatan, kapasitas ruang kapal, jenis barang, serta jadwal singgah kapal.
"Harga belum terpantau secara real time, meski sudah diatur dalam regulasi pemerintah," tutur Hasan.
Celah itulah yang terkadang dimanfaatkan pengguna jasa, seperti perusahaan ekspedisi alias shipper yang mematok harga lebih tinggi dari seharusnya. Ada kalanya shipper membuat perjanjian dengan peniaga atau consignee tertentu. Sistem baru, menurut Hasan, mengurangi adanya persaingan kuota distribusi yang tak seimbang. Hal itu sempat terindikasi di tiga trayek tol laut Kepulauan Maluku pada awal November 2019, dan dievaluasi sebelum berjalannya periode kontrak pada tahun ini.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan, Wisnu Handoko, mengakui sejumlah destinasi tol laut dikuasai pelaku usaha tertentu. Dia mencontohkan dengan kawasan Dobo dan Morotai di Kepulauan Maluku yang hanya dikuasai dua atau tiga entitas.
"Tapi itu alami, karena di daerah pengusaha barang sedikit. Wajar jika order hanya datang dari yang besar," katanya, kemarin.
Sistem LCS yang dikembangkan kementerian dengan PT Telekomunikasi Indonesia (persero) Tbk, menurut Wisnu, bisa merangsang persaingan karena pelaku usaha bakal saling memantau harga yang diterapkan masing-masing. "Kami wajibkan mengupload biaya jasa masing-masing, itu syarat memakai yang kami subsidi."
Selain dua rute hub dan 19 rute destinasi, tahun ini pemerintah menambah lima trayek perintis yang menjangkau wilayah terdalam Papua. Merujuk data kementerian, pelaksanaannya disubsidi hingga Rp 439,8 miliar.
