Kementerian BUMN Tetap Pertahankan Pejabat-pejabat Lama Garuda

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Arya Sinulingga (kiri) dan Yadi Hendriana. ANTARA/Ismar Patrizki

    Arya Sinulingga (kiri) dan Yadi Hendriana. ANTARA/Ismar Patrizki

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN masih akan mempertahankan pejabat-pejabat lama yang saat ini bertahan di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Staf Khusus Bidang Komunikasi, Arya Sinulingga, mengatakan keberadaan mereka dinilai penting lantaran mengetahui seluk-beluk perseroan.

    "Internal tetap ada, karena mereka yang tahu kondisi di dalam," tutur Arya di kantornya, Senin, 13 Januari 2020.

    Saat ini, sejumlah posisi direktur Garuda Indonesia tengah lowong. Kekosongan kursi terjadi pasca-Kementerian BUMN memecat lima Direktur Garuda sekaligus lantaran tersangkut kasus kargo gelap. Kelimanya adalah Direktur Utama, Direktur Human Capital, Direktur Kargo dan Pengembangan Bisnis, Direktur Teknik dan Layanan, serta Direktur Operasi.

    Adapun direktur lama yang sampai hari ini bertahan hanya Direktur Keuangan Fuad Rizal dan Direktur Niaga Pikri Ilham. Fuad kini merangkap jabatan sebagai Plt Direktur Utama, Plt Direktur Operasi, dan Plt Direktur Teknik dan Layanan.

    Sedangkan Pikri kini merangkap jabatan sebagai Plt Direktur Human Capital dan Plt Operasional. Adapun penetapan direktur pengganti lima direktur lama akan dilakukan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB pada 22 Januari 2020.

    Khusus untuk penetapan Direktur Utama Garuda Indonesia, Arya memastikan Kementerian BUMN sudah memiliki tiga kandidat. Namun, ia enggan menggamblangkan ketiganya.

    Arya hanya memastikan bahwa masing-masing berasal dari kalangan bisnis maskapai, keuangan, serta manajemen dan keuangan. Nama-nama itu dianggap memenuhi kriteria sebagai pemimpin yang dapat membereskan persoalan-persoalan yang ada di manajemen saat ini. Dirut anyar nantinya juga akan menanggung tugas menyehatkan keuangan perseroan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Perpres Investasi Miras

    Pemerintah terbitkan perpres investasi miras, singkat dan minuman keras. Beleid itu membuka investasi industri minuman beralkohol di sejumlah daerah.