TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diminta turun tangan untuk memperbaiki jalan Trans Kalimantan yang rusak akibat banjir.
"Permasalahan banjir yang menggenangi jalan Trans Kalimantan sudah kita sampaikan ke Balai Jalan Kementerian PU agar bisa ditindak lanjuti, karena jalan ini merupakan wewenang dari pemerintah pusat dan statusnya adalah jalan nasional," kata Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji di Pontianak, Selasa 24 Desember 2019.
Menurut dia, rusaknya jalan Trans Kalimantan ini rutin terjadi setiap tahun. Sebab, ada beberapa titik ruas jalan yang dibangun di daerah rendah sehingga mudah tergenang air ketika banjir atau curah hujan tinggi.
"Ini perlu ditelaah lagi, karena perencanaan pembangunannya saya nilai tidak tepat. Sudah tahu daerah rendah dan gampang tergenang banjir, kenapa masih dibangun jalan," katanya.
Untuk itu, Pemprov Kalbar mengharapkan Balai Jalan Kementerian PUPR segera mencarikan solusi buat Trans Kalimantan ini. Karena, akibat tergenang air, selain macet, kondisi jalan juga sudah banyak yang rusak.
"Solusinya adalah apakah jalan yang ada di daerah rendah itu ditinggikan, namun kalau jalannya yang ditinggikan rumah masyarakat sekitar tetap terkena banjir. Jadi menurut saya yang perlu dilakukan adalah membuat drainase untuk mengalirkan air," tuturnya.
Namun, lanjutnya, drainase yang dibuat di Trans Kalimantan itu harus terhubung dari drainase primer, sekunder ke drainase primer agar air yang ada bisa disalurkan ke sungai. "Ini yang harus dicari titik temunya, karena kalau tidak permasalahannya akan seperti ini terus setiap tahunnya," kata Sutarmidji.
BISNIS
