TEMPO.CO, Palangka Raya - Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas Fanshurullah Asa menyebutkan akan dibangun jaringan pipa gas di Trans Kalimantan sepanjang 2.200 kilometer.
Baca: HoA Blok Masela Diteken, Produksi Gas Dipatok 10,5 Juta Ton
Hal tersebut disampaikan usai Fanshurullah bertemu dengan Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran di Palangka Raya, hari ini, Kamis, 11 Juli 2019.
Fanshurullah menjelaskan, nantinya jaringan pipa gas itu meliputi Kalimantan Barat - Kalimantan Timur (500 kilometer) , Kalimantan Selatan - Kalimantan Tengah (200 kilometer), Kalimantan Tengah - Kalimantan Barat (1.000 kilometer), dan Kalimantan Barat - Natuna (500 kilometer).
Nantinya, kata Fanshurullah, sumber pasokan gas selain diharapkan dari provinsi lain juga akan mengambil sumber lain yang selama ini sudah siap yaitu di Kalimantan Timur dan Natuna.
Saat ini untuk jaringan pipa gas yang sudah terpasang baru berada di Kalimantan Timur. Sedangkan untuk provinsi lain seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan masih harus dibangun.
Saat ini pembangun jaringan pipa gas sudah pada tahap badan usaha yang mengajukan feasibility study ke BPH Migas dan nantinya bila sudah tuntas baru dilakukan pelelangan. Fanshurullah berharap agar badan usaha bisa bekerjasama sama dengan Badan usaha milik daerah (BUMD) supaya daerah juga dapat manfaatnya,ujarnya.
"Selain itu untuk mempercepat pembangunannya pada tanggal 31 Juli hingga 1 Agustus 2019 akan diadakan pertemuan gubernur se-Kalimantan untuk membicarakan masalah ini." kata Fanshurullah.
Nantinya, menurut Fanshurullah, bila jaringan pipa pipa ini tuntas dibangun, maka industri akan mendapatkan gas yang lebih murah. "Dan rumah tangga tidak lagi kekurangan pasokan gas."
Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menyambut baik adanya pembangunan pipa gas Trans Kalimantan ini. Ia berharap agar pembangunannya selain melibatkan masyarakat lokal tapi juga memberikan manfaat bagi daerah.
Baca: BPH Migas : 18 Lokasi Jaringan Gas Dibangun Tahun Ini
"Kita berharap agar pembangunannya melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sehingga bisa gunakan untuk pembangunan Kalteng,"ujar Sugianto.