Pekan Ini, Direksi Baru PLN Bahas Detil Rencana Kerja

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejak 2003 hingga 2010, Zulkifli Zaini menduduki sejumlah jabatan yang berbeda-beda di Bank Mandiri. Pada Juli 2010, pria kelahiran 13 Januari 1956 itu dipercaya menjadi Direktur Utama di bank tersebut. TEMPO/Tony Hartawan

    Sejak 2003 hingga 2010, Zulkifli Zaini menduduki sejumlah jabatan yang berbeda-beda di Bank Mandiri. Pada Juli 2010, pria kelahiran 13 Januari 1956 itu dipercaya menjadi Direktur Utama di bank tersebut. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberikan dua tugas utama kepada jajaran direksi baru PT PLN (Persero). Keduanya merupakan tugas berat.

    Erick meminta direksi memulai dengan merealisasikan rasio elektrifikasi 100 persen di Indonesia. "Sehingga menciptakan tarif listrik yang efisien baik untuk masyarakat dan industri," katanya, kemarin. Tahun ini, target rasio elektrifikasi PLN sebesar 99 persen. Hingga September 2019, PLN mengklaim realisasinya telah mencapai 98,86 persen.

    Selain itu, para pimpinan PLN juga ditugaskan meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan (EBT) sebagai sumber listrik. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2019-2028, perusahaan menargetkan bauran dari EBT sekitar 23 persen dari total energi listrik pada 2025 nanti. Artinya dibutuhkan pembangkit dari EBT dengan kapasitas sekitar 16,7 gigawatt. Hingga Oktober 2019, PLN telah membangun pembangkit EBT dengan total kapasitas 7.435 mega watt.

    Salah satu yang harus dipenuhi PLN adalah pemenuhan listrik ramah lingkungan di Ibu Kota Baru. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pasokan tenaga listrik itu masih kurang 1.555 megawatt dengan asumsi perpindahan penduduk sekitar 1,5 juta jiwa, konsumsi listrik 4.000 kWh per kapita, serta produksi listrik 6.600 GWh.

    Erick juga menugaskan PLN membentuk ekosistem bisnis yang sehat dengan swasta, Badan Usaha Milik Daerah hingga Badan Usaha Milik Desa dalam memproduksi listrik. "PLN akan fokus pada distribusi," ujar dia.

    Direktur Utama PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini menyanggupi tugas itu. Dia telah memetakan program prioritas berdasarkan permintaan menteri di atas. Perbaikan kinerja keuangan perusahaan menjadi salah satu yang utama. "Tidak ada perusahaan yang mampu melaksanakan mandatnya kecuali keuangannya baik," kata dia usai dilantik.

    Zulkifli menuturkan jajaran direksi baru PLN akan berupaya membuat keuangan perusahaan sehat. Selama lima tahun terakhir, perusahaan setrum negara ini tercatat merugi. Tahun lalu misalnya, PLN mencatatkan rugi usaha Rp 35,3 triliun. Namun dia meminta waktu untuk mendetilkan strateginya. 

    Untuk mewujudkan ekosistem bisnis, Zulkifli menyatakan akan membangun kemitraan yang sehat, adil, dan kondusif. "Kami mengharapkan persepsi dan reputasi PLN ke depan akan lebih baik. Sudah barang tentu kami harus mengadopsi teknologi, inovasi, dan pelayanan dengan baik," katanya.

    Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyatakan para direksi akan mengadakan pertemuan dan membahas secara mendalam detil rencana kerja PLN selama sepekan ke depan. "Kami akan mempelajari bagaimana tantangannya dan peluangnya," katanya. 

    Wakil Ketua Komisi Energi Gus Irawan Pasaribu menyatakan direksi PLN yang baru juga harus memperhatikan kualitas listrik yang diterima masyarakat. Dia mengingatkan agar peristiwa pada Agustus lalu saat pemadaman listrik di sebagian wilayah Jawa tak terulang. Kejadian ini dipicu gangguang pada Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi atau SUTET Ungaran-Pemalang. "Untuk mengatasi masalah ini PLN harus memastikan transmisi dan gardu cukup," ujarnya.

    PLN telah menargetkan membangun 57.293 kilometer sirkuit transmisi hingga 2028 nanti. Sementara gardu yang dibangun hingga periode tersebut ditargetkan mencapai 124.341 mega volt ampere.

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.