Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Terapkan Pembangunan Rendah Karbon, RI Hadapi 5 Tantangan

Reporter

Editor

Rahma Tri

image-gnews
Sejumlah demonstran membangun tenda-tenda di jalan di Whitehall, di London, Inggris, 8 Oktober 2019. Mereka mendesak Pemerintah Emisi Karbon.REUTERS/Henry Nicholls
Sejumlah demonstran membangun tenda-tenda di jalan di Whitehall, di London, Inggris, 8 Oktober 2019. Mereka mendesak Pemerintah Emisi Karbon.REUTERS/Henry Nicholls
Iklan

TEMPO.CO, Madrid - Pemerintah Indonesia telah mengintegrasikan isu perubahan iklim dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah. Menurut Direktur Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Medrilzam, langkah ini merupakan yang pertama. Namun, ia juga mengakui, pemerintah menghadapi sejumlah tantangan dalam mengintegrasikan isu lingkungan ini untuk mewujudkan pembangunan rendah karbon.

“Dulu, isu lingkungan hanya dibahas sambil lalu. Kini, kami telah memasukkannya dalam dokumen perencanaan pembangunan,” kata Medrilzam dalam sesi Mainstreaming Low Carbon Development Initiative into Policy Planning: Country Expreriences di Paviliun Indonesia, arena konferensi perubahan iklim COP25 di Madrid, Spanyol, Rabu pagi waktu setempat.

Medrilzam menyebut, rencana jangka pembangunan yang memasukkan isu lingkungan itu sebagai “Green Medium Term Development Plan”. Pada Oktober 2017, pemerintah mendeklarasikan Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon atau LCDI, untuk menyelaraskan target pengurangan emisi ke dalam dokumen perencanaan. Di situ disebutkan, LCDI merupakan proses identifikasi kebijakan pembangunan guna mempertahankan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, mempercepat pencapaian tujuan pembangunan sektoral, sekaligus mencegah perubahan lingkungan.

Meg Argyriou, Kepala Program Internasional ClimateWorks Australia, menyebut kebijakan politik Indonesia itu sangat baik. Ada banyak keuntungan yang bisa diperoleh pemerintah. Di antaranya, memperbaiki kebijakan fiskal melalui pengurangan subsidi, peningkatan elektrifikasi, difersifikasi produk-produk berkarbon rendah, serta penambahan akses ke investasi global. Dari sisi bisnis, inisiatif pembangunan berkarbon rendah akan memperluas pasar ekspor, pengurangan risiko, serta peningkatan produktivitas. Dari sisi sosial, langkah ini akan membuka lapangan kerja baru, peningkatan upah karena peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta membaiknya kualitas udara.

Argyriou kemudian memaparkan sejumlah data tentang industri ramah lingkungan di Indonesia. Ia menyebut, pemanfaatan angin untuk energi masih rendah. “Ini cukup mengagetkan bahwa belum banyak investasi untuk pemanfaatan angin di Indonesia,” kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Masuknya target pengurangan emisi karbon ke dalam rencana pembangunan ini dianggap baik oleh sejumlah negara. Pemerintah Kolumbia menyataka,n belum melakukan hal yang sama.

Namun, Medrilzam mengakui pemerintah menghadapi sejumlah tantangan untuk mewujudkan pembangunan rendah karbon tersebut. Hambatan pertama, menerapkan rencana-rencana itu ke dalam tahap eksekusi. Ia menyebutkan, Indonesia mencanangkan target ambisius dalam pengurangan efek gas rumah kaca. Menurut dia, perlu tahapan-tahapan yang jelas agar semua sektor bisa mencapai target. Hambatan kedua, memonitor semua program agar bisa berjalan. Sebab, kata dia, pembangunan pada satu sektor bisa berkaitan dengan sektor-sektor lain. “Perlu kolaborasi yang baik di antara kementerian,” ujarnya.

Hambatan berikutnya adalah melibatkan swasta, yang disebut Medrilzam merupakan prioritas tertinggi. Sejauh ini, belum banyak investasi yang berkaitan dengan proyek pembangunan rendah karbon. Padahal, anggaran negara untuk hal ini juga tidak besar. Hambatan kelima adalah jangkauan pembangunan ramah lingkungan yang belum menyentuh ke semua pihak. Tidak hanya pada pemerintah pusat, kata dia, melainkan juga di pemerintah-pemerintah daerah. “Meski berat, kami yakin bisa menghadapi hambatan-hambatan itu,” ia menambahkan.

BS

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Studi Terbaru: IKN Nusantara dan Wilayah Lain di Kalimantan Terancam Kekeringan Ekstrem pada 2050

9 jam lalu

Pekerja menyelesaikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis 15 Februari 2024. Pembangunan PLTS tersebut untuk fase pertama sebesar 10 megawatt (MW) dari total kapasitas 50 MW yang akan menyuplai energi terbarukan untuk IKN dan akan beroperasi pada 29 Pebruari 2024. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Studi Terbaru: IKN Nusantara dan Wilayah Lain di Kalimantan Terancam Kekeringan Ekstrem pada 2050

Kajian peneliti BRIN menunjukkan potensi kekeringan esktrem di IKN Nusantara dan wilayah lainnya di Kalimantan pada 2033-2050. Dipicu perubahan iklim.


BRIN Genjot Penelitian Mengenai Krisis Air, Apa Saja Solusi yang Dikembangkan?

4 hari lalu

Sejumlah warga Muara Angke membawa jerigen saat melakukan aksi di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa, 22 Februari 2022. Para warga yang datang dari blok Limbah, blok Eceng dan blok Empang RW 022 Muara Angke ini menggelar aksi terkait krisis air bersih yang melanda di pemukiman mereka. Selain meminta layanan air bersih, mereka juga meminta agar PAM Jaya melakukan pelayanan suplai air minum menggunakan kios air sementara untuk warga sebanyak 293.208 liter per hari, dan pemberlakuan tarif air sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 57 tahun 2021 yaitu seharga Rp. 1.575,-/ meter kubik. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
BRIN Genjot Penelitian Mengenai Krisis Air, Apa Saja Solusi yang Dikembangkan?

BRIN mendorong penguatan riset dan inovasi terkait solusi krisis air. Berbagai teknologi pengelolaan air dikembangkan.


Komisi Fatwa MUI Pergi ke Kalteng dan Riau Sebelum Haramkan Deforestasi

17 hari lalu

Pemandangan udara terlihat dari kawasan hutan yang dibuka untuk perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, 6 Juli 2010. REUTERS/Crack Palinggi/File Foto
Komisi Fatwa MUI Pergi ke Kalteng dan Riau Sebelum Haramkan Deforestasi

MUI mengeluarkan fatwa yang mengharamkan penggundulan hutan (deforestasi) serta pembakaran hutan dan lahan yang berdampak pada krisis iklim.


Ashoka dan Kok Bisa Seleksi 29 Finalis Penemu Solusi Krisis Iklim

17 hari lalu

Pengrajin membuat kerajinan daur ulang sampah di Bank Sampah Persatuan, Pondok Kelpa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat, 26 Januari 2024. Bank Sampah yang di dirikan pada 2019 ini memperkerjakan sejumlah ibu-ibu rumah tangga untuk membuat kerajinan dari olahan sampah plastik yang dijadikan menjadi tas, lampu hias hingga berbagai ornamen dan memiliki nilai jual mulai dari 30 ribu hingga 130 ribu per produknya. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ashoka dan Kok Bisa Seleksi 29 Finalis Penemu Solusi Krisis Iklim

Ashoka dan Kok Bisa menyaring para pemilik inisiatif baru untuk menghadapi tantangan perubahan iklim.


Peneliti yang Sebut Puting Beliung Rancaekek Tornado Menilai Banyak Ilmuwan Tak Paham Perubahan Iklim

19 hari lalu

Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Erma Yulihastin saat ditemui seusai acara Media Lounge Discussion perihal cuaca ekstrem, Rabu 31 Januari 2024. TEMPO/Alif Ilham Fajriadi
Peneliti yang Sebut Puting Beliung Rancaekek Tornado Menilai Banyak Ilmuwan Tak Paham Perubahan Iklim

Peneliti di BRIN ini paparkan tiga fenomena cuaca ekstrem yang dulu tak dibayangkan bakal bisa terjadi di Indonesia


WALHI Apresiasi dan Beri Catatan Fatwa MUI soal Perubahan Iklim

19 hari lalu

Aktivis lingkungan WALHI Jakarta saat melakukan aksi di depan Kedutaan Besar Jepang, Jakarta, Rabu 3 Agustus 2022. Dalam aksinya, aktivis mengkritisi Japan Energy Summit 2022  yang sedang berlangsung di Tokyo. Dalam pertemuan tersebut transisi energi masih memberi ruang terhadap solusi palsu untuk mengatasi perubahan iklim. TEMPO/Subekti.
WALHI Apresiasi dan Beri Catatan Fatwa MUI soal Perubahan Iklim

WALHI menyambut baik fatwa MUI nomor 86 tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global. Ada juga catatan atas fatwa itu.


Dirjen di KLHK Beberkan Cara Mitigasi Puting Beliung Rancaekek

19 hari lalu

Citra satelit yang menunjukkan pusaran awan penyebab puting beliung Rancaekek, Rabu sore, 21 Februari 2024. Foto : BRIN
Dirjen di KLHK Beberkan Cara Mitigasi Puting Beliung Rancaekek

Bencana puting beliung bisa terjadi di Rancaekek disebutkan karena faktor perubahan iklim dan kenaikan suhu global.


Sri Mulyani Sebut Kerja Sama RI-Nordik Penting untuk Hadapi Perubahan Iklim

24 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan keterangan kepada media hasil Kinerja dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 2 Januari 2024. Sri Mulyani menyebutkan realisasi APBN 2023 defisit sebesar Rp347,6 triliun atau 1,65 persen dari produk domestik bruto (PDB), sementara penerimaan negara ditutup pada angka Rp2.774,3 triliun atau 105,2 persen dari target, yang terdiri dari perpajakan Rp2.155,4 triliun dan PNBP Rp605,9 triliun dan hibah Rp13 triliun. Tempo/Tony Hartawan
Sri Mulyani Sebut Kerja Sama RI-Nordik Penting untuk Hadapi Perubahan Iklim

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pentingnya kerja sama Indonesia dengan negara-negara Nordik, terutama soal perubahan iklim.


Pertamina Dukung Gerakan Penanaman 100.000 Bibit Pohon untuk Lestarikan Lingkungan

24 hari lalu

Pertamina Dukung Gerakan Penanaman 100.000 Bibit Pohon untuk Lestarikan Lingkungan

PT Pertamina (Persero) proaktif mewujudkan keberlanjutan lingkungan untuk mencapai target penurunan emisi atau net zero emission 2060. lewat gerakan penanaman 100.000 bibit pohon


Indonesia Rugi Rp 544 Triliun Akibat Perubahan Iklim 2020-2024

24 hari lalu

Aktivis lingkungan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Tengah memasang instalasi manekin menyerupai pejabat pengambil keputusan yang ditenggelamkan di laut saat aksi respon terhadap KTT perubahan iklim COP26, di pesisir Tambakrejo, Semarang, Jawa Tengah, Jumat 5 November 2021. Mereka mendesak agar pemerintah Indonesia memberikan solusi dan kontribusi nyata dalam mengatasi krisis iklim dengan menghentikan penggunaan bahan bakar fosil, deforestasi, serta mengedepankan pembangunan yang berkesinambungan dengan alam. ANTARA FOTO/Aji Styawan
Indonesia Rugi Rp 544 Triliun Akibat Perubahan Iklim 2020-2024

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia rugi besar akibat fenomena perubahan iklim.