TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengawal penerapan biodiesel 30 persen atau B30. Perintah diberikan karena Jokowi tak mau B30 bernasib sama seperti program B20, yang molor sampai 2 tahun.
“Presiden tidak mau ada masalah, belajar dari B20,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa, 10 Desember 2019.
Luhut bercerita, saat menjadi pelaksana tugas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 2016, dirinya sebenarnya sudah memerintahkan Pertamina menjalankan B20. Kenyataannya, program baru bisa berjalan September 2018.
Lebih jauh Luhut menyebutkan, masalahnya ada pada sekelompok orang yang masih suka impor BBM. Luhut tidak menjelaskan siapa kelompok yang dimaksud. Tapi dalam konferensi pers, dia secara tegas mengatakan saat ini Pertamina saat ini jadi sumber kekacauan yang paling banyak.
Sehingga kini, kata Luhut, Jokowi telah mengingatkan semua anak buahnya soal rencana penerapan B30. “Saya gak mau main-main,” kata Luhut menirukan ucapan Jokowi.
Sehingga kemarin, Ahok dan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati telah bertemu Jokowi di Istana Negara. Kedua melapor ke Jokowi ihwal kesiapan implementasi B30 pada Januari 2020. Pertamina pun menyatakan siap menjalankan sesuai jadwal.
Jika B30 berhasil diterapkan Januari 2020, maka pemerintah telah menyiapkan program B40 di 2021-2022. Lalu berlanjut hingga B50. Untuk itu, Ahok diminta mengawal Pertamina agar rencana ini berjalan sesuai rencana. “Saya yakin Pak Ahok akan sangat bagus mengawasi,” kata Luhut.
