OJK Akan Wajibkan Anak SMP Buka Buku Tabungan Elektronik

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyerahkan buku laporan 2 tahun Bank Wakaf Mikro kepada Presiden Joko Widodo saat acara Pengarahan Presiden Republik Indonesia Pada Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Silaturahmi Nasional Bank Wakaf Mikro (BWM) Tahun 2019 di Jakarta, Selasa 10 Desember 2019. TEMPO/Subekti.

    Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyerahkan buku laporan 2 tahun Bank Wakaf Mikro kepada Presiden Joko Widodo saat acara Pengarahan Presiden Republik Indonesia Pada Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Silaturahmi Nasional Bank Wakaf Mikro (BWM) Tahun 2019 di Jakarta, Selasa 10 Desember 2019. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, JakartaKetua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Wimboh Santoso berupaya meningkatkan akses sistem keuangan masyarakat, salah satunya perkara pembukaan rekening tabungan.

    Ia mengatakan lembaganya terus mendorong literasi keuangan, khususnya tabungan, kepada anak sekolah. "Kami minta dan haruskan anak SMP (Sekolah Menengah Pertama) dibukakan buku tabungan secara elektronik, ini kerja sama dengan pemerintah daerah dan seluruh jasa keuangan," ujar Wimboh  di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa, 10 Desember 2019.

    Melalui program Sampel, Wimboh mengatakan jumlah total tabungan tercatat Rp 8,8 triliun dari 21,6 juta pelajar di 3.500 sekolah. Selain percepatan akses tabungan, ia mengatakan masyarakat juga harus didekatkan kepada akses pembiayaan. Khususnya, untuk masyarakat yang bila tidak difasilitasi maka akan kesulitan mendapat akses.

    "Berbagai program kami punya yang sudah diinisiasi Kementerian Keuangan seperti Kredit Ultra Mikro, lalu dari Kementerian BUMN yaitu PNM Mekaar, dan berbagai program kami monitor," kata Wimboh.

    Di samping itu, OJK memiliki program Bank Wakaf Mikro yang memfasilitasi pinjaman murah dan tanpa biaya, kecuali biaya administrasi sebesar 3 persen. Wimboh mengatakan program itu bisa diakses oleh para pelaku sektor ekonomi informal. "Kami harapkan akses masyarakat lebih cepat sehingga beri dampak positif kepada pembangunan," tutur Wimboh.

    Dengan adanya akses melalui berbagai platform itu, Wimboh mengatakan Indonesia bisa mencapai angka inklusi keuangan yang ditargetkan. Apalagi, saat ini pencapaian target tersebut dikawal langsung oleh Dewan Nasional Inklusi Keuangan.

    Pada 2019, pemerintah menargetkan inklusi keuangan mencapai angka 75 persen. Berdasarkan survei yang dilakukan lembaganya, Wimboh mengatakan angka tersebut sudah tercapai. Ditambah lagi, literasi keuangan saat ini sudah mencapai 35 persen.

    "Ini juga mendukung program yang sudah disepakati bersama, diantaranya penyaluran KUR, dan mendukung ekosistem KUR, serta penyaluran kredit UMKM sebanyak 20 persen," ujar Wimboh.

    Tahun ini, penyaluran KUR alias Kredit Usaha Rakyat ditargetkan sebanyak Rp 140 triliun dan saat ini baru tercapai 90,9 persen, yaitu Rp 127,3 persen. Sementara pada tahun depan target itu naik menjadi Rp 190 triliun.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Komentar Yasonna Laoly Soal Harun Masiku: Swear to God, Itu Error

    Yasonna Laoly membantah disebut sengaja menginformasikan bahwa Harun berada di luar negeri saat Wahyu Setiawan ditangkap. Bagaimana kata pejabat lain?