Avtur Tak Lagi Dimonopoli Pertamina, PHRI: Harga Bisa Kompetitif

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja memeriksa alat di Depot Pengisian Pesawat Udara di (DPPU) Pertamina Cengkareng, Tangerang, Banten, 26 Januari 2016. Kebutuhan avtur setiap tahun untuk memenuhi operasional maskapai penerbangan di Indonesia mencapai 5 juta kiloliter (KL) atau 5 miliar liter. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    Pekerja memeriksa alat di Depot Pengisian Pesawat Udara di (DPPU) Pertamina Cengkareng, Tangerang, Banten, 26 Januari 2016. Kebutuhan avtur setiap tahun untuk memenuhi operasional maskapai penerbangan di Indonesia mencapai 5 juta kiloliter (KL) atau 5 miliar liter. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menyambut baik rencana pemerintah untuk membuka kesempatan perusahaan swasta menjual bahan bakar pesawat atau avtur di Indonesia. Hal tersebut dinilai akan berdampak positif dalam peningkatan daya saing.

    Pasalnya, saat ini penjualan avtur masih dimonopoli oleh PT Pertamina (Persero). Dengan kehadiran pihak swasta, Hariyadi mengatakan akan terjadi persaingan harga yang membuat pasar avtur menjadi lebih kompetitif.

    Hal ini yang diharapkan bakal berdampak pada penurunan harga tiket pesawat yang merupakan komponen utama dalam industri pariwisata Indonesia. Saat ini harga tiket pesawat di Indonesia tidak kompetitif. Penerbangan berdurasi satu hingga dua jam pada low cost carrier (LCC) di Indonesia masih terbilang mahal bila dibandingkan dengan rute yang sama di wilayah ASEAN atau Eropa juga.

    “Saat tidak ada kompetisi, harga (tiket) akan jadi mahal. Ini menjadi tidak adil, karena nanti yang dirugikan adalah masyarakat,” kata Hariyadi saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada pekan ini. "Sama-sama penerbangan 1-2 jam LCC (low cost courier), kita lebih mahal. Di mana tidak ada kompetisi," tambahnya.

    Adapun hingga kini, sudah ada dua perusahaan yang diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk ikut menjual avtur di Indonesia, yakni  PT AKR Corporindo Tbk dan British Petroleum (BP). Namun, kata Hariyadi, hingga kini rencana tersebut belum juga terealisasi lantaran terganjal kesepakatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Ia mengeluhkan proses kedatangan perusahaan baru terjadi pada sektor ini. Padahal, dirinya telah menyampaikan keluhan ini sejak Februari 2019. "Selama ini terus dihambat, saya duga ada yang mengganjal dari pihak BUMN,” kata Hariyadi tanpa menyebut BUMN yang dimaksud.

    Sebelumnya, pemerintah akan mewujudkan setidaknya ada dua operator yang bisa memasok avtur di Indonesia guna menciptakan harga yang terjangkau. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan mengatakan pemasok avtur tidak bisa hanya dilayani oleh satu pemain.

    Ia menyebutkan perlu ada pemain baru agar terjadi kompetisi, sehingga dapat bersaing dalam menciptakan efisiensi. "(Pemasok) avtur nggak mungkin satu. Nanti kami lihat, paling tidak dua lah, jangan satu," katanya, Selasa, 3 Desember 2019.

    Luhut menambahkan akan membahas masalah avtur tersebut bersama para pemangku kepentingan. Operator avtur juga diminta untuk melakukan efisiensi biaya operasional agar harga jualnya bisa diturunkan.

    Lebih jauh Luhut juga mempertanyakan harga avtur yang dijual di negara lain bisa lebih murah dibandingkan dengan di Tanah Air. Adapun, selisih harga avtur nasional dengan Singapura mencapai 35 persen.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Catatan Kinerja Pemerintahan, 100 Hari Jokowi - Ma'ruf Amin

    Joko Widodo dan Ma'ruf Amin telah menjalani 100 hari masa pemerintahan pada Senin, 27 Januari 2020. Berikut catatan 100 hari Jokowi - Ma'ruf...