Erick Thohir: Mahfud MD Beri Masukan Soal Radikalisasi di BUMN

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri BUMN Erick Thohir saat mengikuti sidang kabinet pertama Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 24 Oktober 2019. TEMPO/Subekti.

    Menteri BUMN Erick Thohir saat mengikuti sidang kabinet pertama Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 24 Oktober 2019. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD membahas tentang ancaman paham radikalisme di jajaran perusahaan plat merah.

    "Saya mendapatkan laporan yang beliau dapatkan dari timnya, di mana beliau juga memberikan masukan mengenai radikalisasi yang ada di BUMN," katanya, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis, 5 Desember 2019.

    Namun, Erick enggan menjelaskan secara rinci mengenai apa saja yang dibahas dengan Mahfud terkait radikalisme dalam pertemuan tersebut.

    "Ya, saya enggak boleh cerita lah," katanya, mengenai bahasan pertemuannya dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

    Yang jelas, Erick menegaskan bahwa persoalan ideologi sudah jelas, yakni Pancasila sebagai ideologi negara, dan tidak ada ideologi lain di Indonesia.

    "Yang namanya ideologi kan sudah putus (diputuskan). Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika. Tidak ada ideologi lain yang ada di Indonesia, dan itu sendiri kan sudah diputuskan. Bukan saat ini lho, 'the founding father' jaman dulu," katanya.

    Menurut Erick, berkembangnya paham radikal di kalangan BUMN lebih karena mereka mendapatkan pemahaman yang salah mengenai ajaran Islam.

    "Saya rasa mereka juga punya perasaan yang positif atas pembangunan yang sudah terjadi. Mungkin mereka itu mendapat masukan yang tidak benar saja yang harus dijelaskan," katanya.

    Dalam pertemuan itu, Erick mengaku Mahfud juga menyampaikan data dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menanggulangi penyebaran paham radikalisme.

    Namun, Erick enggan menceritakan lebih jauh, seraya menegaskan akan merealisasikan apa yang telah disarankan. "Ya harus (direalisasikan), kan Menko. Kalau Menko yang perintah kita harus," katanya.

    Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius juga memberikan tanggapannya tentang adanya pegawai di BUMN yang terpapar radikalisme.

    Bahkan, tidak hanya di BUMN, tetapi ada di tempat lain. "Jangankan BUMN, semuanya ada. Polisi saja ada kok (terpapar radikalisme), Polwan. Saya (sudah) ngomong sama Polri," ujar Suhardi.

    ANTARA
     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.