Tempo.Co, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim berencana menerapkan kurikulum pendidikan yang fleksibel. Hal ini sejalan dengan rencana pemangkasan jumlah aturan dan regulasi, sembari meningkatkan jumlah layanan dan sumber daya kepada sekolah-sekolah.
"Kami pelayan bukan pengawas, kami bukan regulator saja tapi pelayan dan pembantu sekolah dengan dengan cara membuat fleksbiltias dalam kurikulum, fleksibilitas tata kelola organisasi di suatu sekolah," ujar Nadiem di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis, 28 November 2019.
Nadiem Makarim menilai keberagaman Indonesia begitu besar. Sehingga, hal-hal semacam standardisasi justru berdampak buruk. Ia mengatakan Indonesia tidak bisa diatur dengan satu standar dan satu cara.
Contohnya saja untuk sebuah sekolah di Jakarta pelajaran matematika dan seni bisa dibarengi untuk anak kelas dua. Namun, di daerah lain bisa saja matematika dipelajari di kelas dua, namun seni di kelas enam.
Menurut Nadiem Makarim, selama ini kurikulum pendidikan di Tanah Air cenderung mengungkung. "Ini sistem administratif tidak ada kelonggaran, semua harus kejar silabus, harus tuntas, dan banyak yang tertinggal," tuturnya.
Nadiem Makarim mengatakan nantinya konsep yang ditawarkan adalah 'Merdeka Belajar'. ia berharap semua instansi dalam rantai sistem pendidikan bisa merdeka dari aturan.
Dengan konsep tersebut, sekolah yang mulanya bersifat mengawasi akan berubah melayani. Selain itu, kemerdekaan guru guru bertransformasi menjadi kemerdekaan murid menentukan arah dan level yang cocok.
Konsep yang ditawarkan tersebut, kata Nadiem, bakal sangat berbeda dengan konsep yang diterapkan sekarang. Sehingga, ia menyadari bahwa konsep tersebut tidak mungkin tercapai dalam periode 5 tahun saja, melainkan butuh 10-15 tahun. "Ini adalah suatu path sistem pendidikan kita, dalam lima tahun ini kita akan mengganti prosesnya," ujar Nadiem Makarim.
