Jokowi Ingin CPO untuk Pasar Lokal: Kenapa Tarung dengan Eropa

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo alias Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 22 November 2019. TEMPO/Subekti.

    Presiden Joko Widodo alias Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 22 November 2019. TEMPO/Subekti.

    Tempo.Co, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan salah satu cara untuk menekan defisit neraca berjalan adalah dengan memaksimumkan pengolahan hasil sumber daya alam, misalnya sawit. Sebabnya, saat ini Indonesia masih banyak mengekspor minyak sawit dalam bentuk CPO alias minyak sawit mentah.

    Jokowi pun berharap ke depannya produksi minyak sawit bisa dikonsumsi di dalam negeri. Sehingga, negara tak lagi memusingkan pertentangan sawit dengan uni eropa. "Kenapa kita harus tarung dengan Uni Eropa gara-gara kita dibanned, ada diskriminasi produk CPO kita, ndak kita pakai sendiri saja," ujar dia di Ballroom Ritz Carlton, Jakarta, Kamis, 28 November 2019.

    Menurut Jokowi, dengan diolahnya minyak sawit dan dikonsumsi di dalam negeri, harga komoditas tersebut bisa membaik. "Kan kelihatan nanti harga CPO dalam setahun dua tahun, akan kelihatan," ujar dia. Kenaikan harga akan seiring dengan kualitas olahan CPO yang dihasilkan. Sehingga petani sawit nantinya akan menikmati harga yang baik.

    Saat ini, ujar Jokowi, Indonesia telah berhasil mengolah sawit dengan menjadikannya biodiesel B20. Pemerintah sudah melakukan mandatori penggunaan bahan bakar dengan campuran minyak sawit 20 persen sejak tahun lalu.

    Ke depannya, pemerintah tengah berupaya mengembangkan pemanfaatan minyak sawit tersebut ke tingkatan B30, B50, hingga B100. "Nanti kita lihat setelah B20 harganya naik berapa, B30 naik berapa, saat B100 berada di angka berapa, target kita ke sana," kata Jokowi.

    Jokowi berharap solusi itu dalam beberapa tahun ke depan dapat dilakukan. Sehingga, Indonesia bisa menggenjot kinerja ekspor dan melakukan substitusi impor. Dengan demikian, ia menyebut Indonesia bisa menyelesaikan persoalan defisit neraca transaksi berjalan yang telah berpuluh-puluh tahun mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi.

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemerintah Pangkas 5 Hari Cuti Bersama 2021 dari 7 Hari, Tersisa 2 Hari

    Pemerintah menyisakan 2 hari cuti bersama 2021 demi menekan lonjakan kasus Covid-19 yang biasa terjadi usai libur panjang.