Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bukan Basmi Mafia Migas, Ternyata Ini Tugas Ahok di Pertamina

Reporter

Editor

Rahma Tri

image-gnews
Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. TEMPO/Muhammad Hidayat;
Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. TEMPO/Muhammad Hidayat;
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ternyata, tak seperti yang diduga dan digaungkan publik, tugas yang diemban Basuki Tjahja Purnama atau Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) bukan untuk memberantas mafia. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut ternyata diminta berfokus mencari cara bagaimana bisa menurunkan ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak dan gas (migas).

"Gini, bagaimana supaya BBM itu yang penting impor turun," kata Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, 26 November 2019.

Arya mengungkapkan, dalam menurunkan impor migas itu bisa menggunakan berbagai macam cara, seperti pakai energi baru terbarukan (EBT). Selain itu, memanfaatkan B30 (atau 30 persen minyak sawit untuk solar), juga bisa mengurangi ketergantungan impor Indonesia.

Kemudian, Arya menjelaskan, Ahok juga ditarget untuk mengegolkan  proyek pengembangan kilang minyak atau Refinery Development Master Plan alias RDMP. Seperti halnya Kilang Cilacap  saat ini, kelanjutan proyek itu masih sumir. Kerja sama Pertamina dan Saudi Aramco yang dimulai empat tahun lalu pun belum ada kepastian.

"Pokoknya bagaimana turunkan impor BBM itu target untuk Pak Ahok. Kilang dibangun dan sebagainya itu bagian turunkan impor," ungkap Arya.

Adapun sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif sebelumnya meminta Pertamina mempercepat pengembangan kilang minyaknya agar bisa selesai tepat waktu. Hal ini seiring dengan kebutuhan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) yang terus membumbung. Saat ini, dari empat proyek pengembangan, baru dua yang sudah bergulir, yaitu Kilang Balikpapan dan Kilang Cilacap.

Arifin mengakui proyek kilang yang digarap bersama Saudi Aramco memang harus dikebut. Ia pun menyatakan siap mendorong dan memberikan dukungan kepada Pertamina agar proyek kilang ini cepat selesai.



EKO WAHYUDI l FRANCISCA CHRISTY ROSANA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini Bisnis: Pegawai BUMN Kerja 4 Hari dalam Sepekan, Gaji Tsamara Amany sebagai Komisaris PTPN

1 jam lalu

Sejumlah tamu berfoto bersama di depan logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis 2 Juli 2020. Kementerian BUMN meluncurkan logo baru pada Rabu (1/7) yang menjadi simbolisasi dari visi dan misi kementerian maupun seluruh BUMN dalam menatap era kekinian yang penuh tantangan sekaligus kesempatan. ANATAR FOTO/Aprillio Akbar
Terkini Bisnis: Pegawai BUMN Kerja 4 Hari dalam Sepekan, Gaji Tsamara Amany sebagai Komisaris PTPN

Kementerian BUMN telah menerapkan uji coba empat hari kerja sepekan untuk sebagian pegawainya.


Kader Gerindra Ditunjuk Jadi Komut Pupuk Sriwidjaja, Kementerian BUMN: Masa Anda Ragukan?

3 jam lalu

Ketua MPR Bambang Soesatyo, saat melantik pergantian antar waktu (PAW) anggota MPR RI yang juga anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Siti Nurizka Puteri Jaya, di komplek MPR/DPR/DPD RI, Selasa (17/5/22).
Kader Gerindra Ditunjuk Jadi Komut Pupuk Sriwidjaja, Kementerian BUMN: Masa Anda Ragukan?

Kader Partai Gerindra Siti Nurizka Puteri Jaya, sekaligus anggota DPR, ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Sriwidjaja Palembang


DPR Kritisi Jumlah Subholding Pertamina, Khawatir Bebani Induk

3 jam lalu

DPR Kritisi Jumlah Subholding Pertamina, Khawatir Bebani Induk

Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat mengkritisi PT Pertamina (Persero) soal banyaknya subholding. Ia meminta ada kajian terhadap tiap subholding


Penerapan Empat Hari Kerja Sepekan, Simak Jenis dan Ketentuan Jam Kerja di Undang-undang

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Menteri BUMN Erick Thohir saat ditemui di Pasar Senggol, Dumai, Riau pada Sabtu, 1 Juni 2024. Sebelum meninjau harga pasar dan bahan pangan, Jokowi menghadiri peringatan upacara Hari Lahir Pancasila di Lapangan Garuda Pertamina Hulu Rokan, Dumai. TEMPO/Adinda Jasmine
Penerapan Empat Hari Kerja Sepekan, Simak Jenis dan Ketentuan Jam Kerja di Undang-undang

Sistem ini memungkinkan karyawan BUMN untuk bekerja hingga 40 jam dalam waktu kurang dari lima hari kerja alias empat hari kerja sepekan.


Komisaris BUMN Diisi Politisi, Staf Khusus Erick Thohir: Tak Ada Larangan, Perusahaan Negara Berhubungan dengan Politik

3 jam lalu

Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (Menteri BUMN) Arya Sinulingga dalam acara Ngopi BUMN di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, pada Kamis, 26 Oktober 2023. TEMPO/ Moh KHory Alfarizi
Komisaris BUMN Diisi Politisi, Staf Khusus Erick Thohir: Tak Ada Larangan, Perusahaan Negara Berhubungan dengan Politik

Staf Khusus Menteri BUMN Erick Thohir, Arya Sinulingga, menegaskan setiap perusahaan pelat merah tetap akan diisi orang berlatar belakang politisi.


Pertamina Raih Laba Rp 72 Triliun Sepanjang Tahun 2023

4 jam lalu

Pertamina Raih Laba Rp 72 Triliun Sepanjang Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023, PT Pertamina (Persero) mencatatkan laba total sebesar US$ 4,77 miliar atau sekitar Rp 72,7 triliun (asumsi kurs Rp 15.255 per US$)


Kementerian BUMN Uji Coba 4 Hari Kerja Sepekan, Pengamat: Melanggar Aturan, Kacau Tata Kelolanya..

17 jam lalu

Staf Pengelola Kegiatan Anggaran dan Kepegawaian di Kementerian BUMN, Huwaida,  menceritakan pengalamannya kerja empat hari dalam seminggu lewat unggahan di Instagram, Sabtu, 8 Juni 2024 (Sumber: IG @lifeatkbumn)
Kementerian BUMN Uji Coba 4 Hari Kerja Sepekan, Pengamat: Melanggar Aturan, Kacau Tata Kelolanya..

Pengamat BUMN dari Datanesia Institute, Herry Gunawan mengatakan penerapan empat hari kerja sepekan melanggar aturan. Kenapa?


Pertamina Setor Rp 304,7 triliun ke Penerimaan Negara 2023, Turun Rp 2,5 triliun dari Setoran Tahun Sebelumnya

17 jam lalu

Emma Sri Martini Direktur Keuangan Pertamina. Foto : Pertamina
Pertamina Setor Rp 304,7 triliun ke Penerimaan Negara 2023, Turun Rp 2,5 triliun dari Setoran Tahun Sebelumnya

Direktur Keuangan Pertamina menyampaikan pihaknya berkontribusi atas penerimaan negara untuk 2023 sebesar Rp 304,7 triliun yang digabung dari pajak, dividen, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan signature bonus.


Stafsus Erick Thohir Blak-blakan Ungkap Alasan Grace Natalie Diangkat jadi Komisaris MIND ID

17 jam lalu

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/5/2024). ANTARA/Rangga Pandu
Stafsus Erick Thohir Blak-blakan Ungkap Alasan Grace Natalie Diangkat jadi Komisaris MIND ID

Stafsus Erick Thohir blak-blakan membeberkan alasan pengangkatan politikus PSI Grace Natalie menjadi Komisaris MIND ID.


Terkini: Anggota DPR Pertanyakan ke Bahlil yang Sebut Investasi di IKN Tak Macet, Daftar Kerabat Jokowi yang Diangkat Jadi Petinggi BUMN

18 jam lalu

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Bahlil mengatakan bahwa Starlink sudah mengantongi izin investasi di Indonesia. Berdasarkan data pengurusan izin investasi Online Single Submission (OSS) yang dikantonginya, jumlah investasi yang ditanamkan Starlink di Indonesia hanya Rp30 miliar. Tak hanya itu, jumlah tenaga kerja yang terdaftar juga hanya 3 orang. TEMPO/M Taufan Rengganis
Terkini: Anggota DPR Pertanyakan ke Bahlil yang Sebut Investasi di IKN Tak Macet, Daftar Kerabat Jokowi yang Diangkat Jadi Petinggi BUMN

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa proses investasi di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur tidak macet.