TEMPO.CO, Jakarta - Ternyata, tak seperti yang diduga dan digaungkan publik, tugas yang diemban Basuki Tjahja Purnama atau Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) bukan untuk memberantas mafia. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut ternyata diminta berfokus mencari cara bagaimana bisa menurunkan ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak dan gas (migas).
"Gini, bagaimana supaya BBM itu yang penting impor turun," kata Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, 26 November 2019.
Arya mengungkapkan, dalam menurunkan impor migas itu bisa menggunakan berbagai macam cara, seperti pakai energi baru terbarukan (EBT). Selain itu, memanfaatkan B30 (atau 30 persen minyak sawit untuk solar), juga bisa mengurangi ketergantungan impor Indonesia.
Kemudian, Arya menjelaskan, Ahok juga ditarget untuk mengegolkan proyek pengembangan kilang minyak atau Refinery Development Master Plan alias RDMP. Seperti halnya Kilang Cilacap saat ini, kelanjutan proyek itu masih sumir. Kerja sama Pertamina dan Saudi Aramco yang dimulai empat tahun lalu pun belum ada kepastian.
"Pokoknya bagaimana turunkan impor BBM itu target untuk Pak Ahok. Kilang dibangun dan sebagainya itu bagian turunkan impor," ungkap Arya.
Adapun sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif sebelumnya meminta Pertamina mempercepat pengembangan kilang minyaknya agar bisa selesai tepat waktu. Hal ini seiring dengan kebutuhan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) yang terus membumbung. Saat ini, dari empat proyek pengembangan, baru dua yang sudah bergulir, yaitu Kilang Balikpapan dan Kilang Cilacap.
Arifin mengakui proyek kilang yang digarap bersama Saudi Aramco memang harus dikebut. Ia pun menyatakan siap mendorong dan memberikan dukungan kepada Pertamina agar proyek kilang ini cepat selesai.
EKO WAHYUDI l FRANCISCA CHRISTY ROSANA
