![Petugas Sensus Penduduk 2010 mendata warga di Depok, Jawa Barat. [TEMPO/Gunawan Wicaksono]](https://statik.tempo.co/data/2010/06/16/id_38029/38029_620.jpg)
TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik menggelontorkan anggaran Rp 4 triliun untuk menyelenggarakan sensus penduduk Indonesia 2020. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suhariyanto menyatakan total anggaran tersebut sekitar 80 persen dialokasikan untuk biaya pelatihan, akomodasi, dan transportasi bagi petugas statistik.
Menurut Suhariyanto, meski pada 2020 sensus penduduk Indonesia mengandalkan sistem kombinasi melalui daring dan penghitungan ke lapangan, tetapi medan yang ditempuh para petugas tidaklah mudah. Selain itu, diperlukan pelatihan untuk menyamakan standar kapasitas setiap petugas statistik dalam melakukan pendataan.
“Total petugas 390.000 petugas di seluruh Indonesia kita harapkan partisipasi masyarakat mengisi online besar,” pungkas Suhariyanto, di Hotel Harris Vertu Harmoni, Selasa, 26 November 2019.
Dia menyatakan, metode kombinasi pada sensus penduduk Indonesia tahun depan dimulai pada 15 Februari 2020 sampai 31 Maret 2020 dengan sistem daring atau online. Adapun tantangan dari penerapan sistem ini adalah sosialisasi ke masyarakat. Dia menyebut, masyarakat dipastikan harus mengetahui proses dan jangka waktu sensus.
Meski demikian, pengetahuan itu tidaklah cukup tanpa disertai kesediaan masyarakat untuk mengisi data tersebut.
Untuk menjaga akurasi data, dengan metode kombinasi maka selain melalui penjaringan data online, BPS akan melakukan pengecekan ulang sampai Juli 2020. Pengecekan ini berlangsung di lapangan, di mana para petugas akan turun langsung ke rumah-rumah penduduk. Hasil pengecekan ini pula yang akan menentukan margin eror dari metode online.
Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy menyatakan dengan metode kombinasi dan guyuran anggaran yang tidak kecil, sensus penduduk Indonesia 2020 dituntut untuk memiliki tingkat akurasi yang valid. Apalagi, Sensus Penduduk tahun depan adalah implementasi perdana dari Satu Data Indonesia, guna mendukung penyusunan kebijakan pemerintahan yang tepat sasaran.
“Maka saya minta yang ditekankan adalah tanggung jawab petugas dalam menguasai teknis sensus sesuai standar statistik. Mereka juga harus punya tanggung jawab, jangan sampai melakukan malpraktik pengumpulan data,” terang Muhadjir.
