Ini Alasan Ahok Jadi Komisaris Utama, Bukan Direktur Utama

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menetapkan Basuki Tjahaja Purnama sebagai Komisaris Utama PT Pertamina. Selain nama Ahok, sejumlah posisi bos BUMN juga diumumkan. TEMPO/Subekti

    Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menetapkan Basuki Tjahaja Purnama sebagai Komisaris Utama PT Pertamina. Selain nama Ahok, sejumlah posisi bos BUMN juga diumumkan. TEMPO/Subekti

     TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok telah resmi dilantik menjadi Komisaris Utama PT Pertamina. Sebagai Komisaris Utama Pertamina, Ahok hanya berwenang mengawasi kinerja internal direksi, tidak sampai ke kebijakan bisnis.

    Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga piun membeberkan alasan mengapa Ahok hanya ditunjuk menjadi komisaris, bukan direksi, bahkan direktur utama. Padahal, Menteri BUMN Erick Thohir sempat menyebut Ahok sebagai sosok pendobrak.

    "Karena kami butuh juga, direksinya yang paham bisnis dan operasional, paham bisnis migas," kata Arya setelah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Senin, 25 November 2019.

    Menurut dia, kemampuan Ahok tetap dibutuhkan untuk pengawasan dari kinerja direksi Pertama tersebut. "Ini kan harus kencang, jadi kami butuh kemampuan Pak Ahok," kata dia.

    Penunjukan Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina sebelumnya diumumkan Menteri BUMN Erick Thohir pada Sabtu, 23 November 2019. “Saya rasa bagian terpenting adalah bagaimana target-target Pertamina bisa tercapai, bagaimana mengurangi impor migas bisa tercapai. Kita perlu figur pendobrak supaya ini semua sesuai target,” ujar Erick  memberi alasan penunjukan Ahok.

    Datang ke menerima SK sebagai komisaris utama, Ahok berharap dukungan dan doa dari masyarakat. "Terus juga dukungan info dari masyarakat, karena fungsi saya kan pengawasan," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Kantor dan Tempat Kerja

    BPOM melansir panduan penerapan new normal alias tatanan baru. Ada sembilan rekomendasi agar pandemi tak merebak di kantor dan tempat kerja.