Ahok Komut Pertamina, Ansor Pasrah pada Keputusan Erick Thohir

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. TEMPO/Johannes P. Christo

    Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. TEMPO/Johannes P. Christo

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok resmi ditunjuk menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor Yaqut Cholil Quomas pun angkat bicara soal penunjukan yang sempat mengundang polemik itu.

    "Kalau jadi komisaris itu kan tidak melakukan pekerjaan teknis sebagaimana direktur, tapi lebih ke pengawasan," ujar Yaqut saat ditemui Tempo di Yogyakarta, Minggu 24 November 2019.

    Yaqut pun menuturkan posisi komisaris juga tidak terlalu membutuhkan keahlian khusus. Atau latar belakang yang sesuai. Seperti halnya yang harus dimiliki direksi.

    "Saya kira oke oke saja Ahok menjadi komisaris, tetapi apakah tidak ada yang lebih baik? Apakah tidak ada yang tidak menimbulkan polemik? Kan masih banyak," ujar dia.

    Namun karena penunjukkan Ahok sudah dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Yaqut memilih bersikap menghargai keputusan itu. Jika keputusan penunjukan Ahok sebagai komisaris utama dipertahankan, Yaqut menilai tak ada yang perlu dipermasalahkan lagi.

    "Ya kita hargai saja penunjukan Ahok oleh Menteri BUMN. Pertanyaan saya hanya apa memang sudah nggak ada (tokoh) yang lain? Nggak masalah kalau saya (komisaris utama Pertamina) tetap Ahok, oke-oke saja," ujarnya.

    Penunjukan Ahok sebagai komisaris sebelumnya diumumkan Menteri BUMN Erick Thohir pada Sabtu, 23 November 2019. “Saya rasa bagian terpenting adalah bagaimana target-target Pertamina bisa tercapai, bagaimana mengurangi impor migas bisa tercapai. Kita perlu figur pendobrak supaya ini semua sesuai target,” ujar Erick memberi alasan penunjukan Ahok.

    PRIBADI WICAKSONO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hasil Sensus 2020 yang Menentukan Penentuan Kebijakan Pembangunan

    Akan ada perbedaan pada penyelenggaraan sensus penduduk yang ketujuh di tahun 2020. Hasil Sensus 2020 akan menunjang penentuan kebijakan pembangunan.