Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Minta Para Menteri Tidak Bertindak Sepotong-potong

image-gnews
Presiden Joko Widodo memimpin rapat kabinet paripurna di Ruang Garuda, Istana Bogor, Jawa Barat, 8 Juli 2019. TEMPO/Ahmad Faiz
Presiden Joko Widodo memimpin rapat kabinet paripurna di Ruang Garuda, Istana Bogor, Jawa Barat, 8 Juli 2019. TEMPO/Ahmad Faiz
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi ingin peringkat kemudahan berusaha Indonesia yang saat ini berada di posisi ke-73, bisa terus naik hingga ke posisi antara peringkat ke-40 atau ke-50 pada masa yang akan datang. Hal ini disampaikan hari ini dalam rapat terbatas membahas kemudahan berusaha di Kantor Presiden, Jakarta.

Presiden Jokowi mengingatkan peringkat kemudahan berusaha Indonesia dulunya di posisi ke-120 namun kemudian naik menjadi peringkat ke-72 pada 2018 dan ke-73 pada 2019.

"Keinginan kita bersama, kita ingin ada sebuah kenaikan peringkat lagi dalam kemudahan berusaha di Indonesia yaitu di peringkat-peringkat 40 - 50, yang kita inginkan," kata Jokowi dalam rapat terbatas yang dihadiri oleh para menteri Kabinet Indonesia Maju, Kamis, 21 November 2019.

Untuk mencapai target itu, Jokowi menyatakan langkah yang diambil tidak boleh sepotong-sepotong. Di samping itu, Indonesia membutuhkan reformasi struktural, deregulasi dan debirokratisasi supaya kemudahan berusaha bisa disederhanakan.

"Dan saya ingin para menteri mempelajari masalah-masalah yang ada secara detail, di mana poin-poin kelemahan serta titik-titik yang menjadi penghambat dari kemudahan berusaha ini," kata Jokowi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam rapat itu, Jokowi juga meminta Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan untuk mengawal langkah-langkah perbaikan dan reformasi di semua titik lemah tersebut.

"Seperti juga sudah sering saya sampaikan reformasi pelayanan perizinan yang cepat, yang terintegrasi dari pusat sampai provinsi, sampai ke kabupaten harus menjadi sebuah design sehingga benar-benar kita bisa melihat, bisa mengontrol, bisa mengawasi proses-proses dimana berhentinya, di mana ruwetnya bisa kita kontrol dan kita awasi," kata Jokowi.

BISNIS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Industri Tekstil Terpuruk, Jokowi Kumpulkan Sri Mulyani hingga Agus Gumiwang di Istana Negara

1 jam lalu

Operator menjalankan mesin di sebuah pabrik kain skala kecil menengah di Desa Rancajigang, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Senin, 9 November 2020. Industri tekstil skala kecil akan semakin terpuruk akibat pandemi dan murahnya harga produk garmen impor. TEMPO/Prima Mulia
Industri Tekstil Terpuruk, Jokowi Kumpulkan Sri Mulyani hingga Agus Gumiwang di Istana Negara

60 persen industri tekstil dan produk tekstil anggotanya yang merupakan Industri Kecil Menengah (IKM) kini tak lagi beroperasi.


Digelar di UI, Sidang Mahkamah Rakyat Luar Biasa Adili Nawadosa Jokowi Dimulai

2 jam lalu

Majelis hakim People's Tribunal atau Pengadilan Rakyat yang dinamakan Mahkamah Rakyat Luar Biasa di Wisma Makara, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa 25 Juni 2024. Sidang berisikan agenda menggugat Presiden Joko Widodo alias Jokowi atas berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintahannya. Dalam gugatan tersebut, Mahkamah Rakyat Luar Biasa menyebutkan bakal mengadili sembilan dosa atau
Digelar di UI, Sidang Mahkamah Rakyat Luar Biasa Adili Nawadosa Jokowi Dimulai

Mahkamah Rakyat Luar Biasa digelar di UI. Elemen masyarakat sipil mengajukan gugatan atas yang mereka sebut sebagai nawadosa Jokowi.


Prabowo Disebut Perlu Naikkan Rasio Pajak hingga 12 Persen untuk Realisasikan Janji Politik

3 jam lalu

Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis, 13 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Prabowo Disebut Perlu Naikkan Rasio Pajak hingga 12 Persen untuk Realisasikan Janji Politik

Presiden terpilih Prabowo Subianto dinilai harus menaikkan rasio pajak hingga 12 persen agar bisa merealisasikan seluruh janji politiknya.


Komplain ke Jokowi, Syahrul Yasin Limpo Sebut Negara Seharusnya Beri Penghargaan Kepadanya

3 jam lalu

Terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) memberikan kesaksian untuk terdakwa Kasdi Subagyono dan Muhammad Hatta dalam sidang lanjutan kasus pemerasan dan gratifikasi, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 24 Juni 2024. Sidang ini menghadirkan SYL sebagai saksi untuk terdakwa mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta dalam kasus penyalahgunaan kekuasaan dengan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian.  TEMPO/Imam Sukamto
Komplain ke Jokowi, Syahrul Yasin Limpo Sebut Negara Seharusnya Beri Penghargaan Kepadanya

Syahrul Yasin Limpo measa nilai korupsi yang didakwakan tidak sebanding dengan kontribusinya kepada negara selama 4 tahun menjadi Menteri Pertanian.


IDEAS Menyarankan Prabowo Evaluasi Proyek IKN jika Program Makan Bergizi Gratis Dijalankan

5 jam lalu

Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto.  TEMPO/M Taufan Rengganis
IDEAS Menyarankan Prabowo Evaluasi Proyek IKN jika Program Makan Bergizi Gratis Dijalankan

Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) menyarankan Prabowo evaluasi proyek IKN jika ingin menjalankan program makan siang gratis.


Jokowi dan Kekhawatiran Turbulensi Politik Menjelang Transisi Pemerintahan ke Prabowo

8 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan arahan saat Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 14 Juni 2024. Dalam Rakornas pengendalian inflasi yang bertemakan Pengamanan Produksi dan Peningkatan Efisiensi Rantai Pasok untuk Mendukung Stabilitas Harga itu, Jokowi mengatakan inflasi Indonesia pada Mei 2024 berada di angka 2,84 persen dan merupakan salah satu yang terbaik di dunia. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Jokowi dan Kekhawatiran Turbulensi Politik Menjelang Transisi Pemerintahan ke Prabowo

Presiden Jokowi memberikan perhatian khusus mengenai pentingnya stabilitas politik menjelang pergantian pemerintahan.


Basuki Hadimuljono Akui Belum Ada Realisasi Investor Asing di IKN: Baru Tertarik

8 jam lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (kedua kanan), Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana (kanan), Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu (kedua kanan) berjalan bersama saat meninjau proyek tanggul laut (Sheet Pile) tahap II di kampung Tambaklorok, Semarang, Jawa Tengah, Senin 17 Juni 2024. Proyek tanggul laut sepanjang 3,6 kilometer untuk pengendalian banjir rob dan penataan kampung nelayan Tambaklorok yang dibangun oleh Kementerian PUPR tersebut sudah menghabiskan anggaran sebanyak Rp386 miliar dan ditargetkan akan selesai pada Agustus 2024 serta menjadi percontohan untuk daerah lain. ANTARA FOTO/Makna Zaezar
Basuki Hadimuljono Akui Belum Ada Realisasi Investor Asing di IKN: Baru Tertarik

Basuki memperkirakan investor asing mau menanamkan modal di IKN jika imbal hasilnya di atas 12 persen.


Istana soal Pengaruh Jokowi di Pilkada: Itu Ranah Parpol atau Gabungan Parpol

9 jam lalu

Presiden Joko Widodo saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin 24 Juni 2024. Sidang kabinet paripurna tersebut membahas perekonomian Indonesia terkini. TEMPO/Subekti.
Istana soal Pengaruh Jokowi di Pilkada: Itu Ranah Parpol atau Gabungan Parpol

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut Presiden Jokowi menghormati kewenangan parpol dalam menentukan calonnya di Pilkada 2024


Terpopuler: 80 Rumah di IKN Terendam Banjir, 210 Instansi Terdampak Serangan Ransomware di Server PDN

10 jam lalu

Banjir merendam Kampung Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Senin, 24 Juni 2024. (Foto: Istimewa)
Terpopuler: 80 Rumah di IKN Terendam Banjir, 210 Instansi Terdampak Serangan Ransomware di Server PDN

Terpopuler bisnis: Banjir di kawasan Sepaku IKN menyebabkan 80 rumah terendam. Sebanyak 210 instansi terdampak serangan ransomware di server PDN.


Saat SYL Sebut Jokowi Pernah ada di Bawahnya

10 jam lalu

Terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) memberikan kesaksian untuk terdakwa Kasdi Subagyono dan Muhammad Hatta dalam sidang lanjutan kasus pemerasan dan gratifikasi, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 24 Juni 2024. Dalam sidang ini, SYL menjadi saksi mahkota  atau terdakwa yang dijadikan saksi untuk terdakwa lain yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana. TEMPO/Imam Sukamto
Saat SYL Sebut Jokowi Pernah ada di Bawahnya

Sebelum menjadi presiden, Jokowi pernah menjadi bawahannya saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kala itu, SYL sebagai Ketua APPSI.