Selamatkan Negara, Faisal Basri: Pertamina dan PLN Harus Dijaga

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gedung utama Kementerian BUMN yang diresmikan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno pada Ahad, 5 Mei 2019. Gedung yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, tersebut dibangun atas inisiatif dan kerja sama Kementerian BUMN dengan 143 perusahaan pelat merah. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    Gedung utama Kementerian BUMN yang diresmikan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno pada Ahad, 5 Mei 2019. Gedung yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, tersebut dibangun atas inisiatif dan kerja sama Kementerian BUMN dengan 143 perusahaan pelat merah. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Faisal Basri menilai ada dua Badan Usaha Milik Negara yang harus dijaga kinerjanya, yaitu PT PLN dan PT Pertamina (Persero). Jika kedua perseoran itu memiliki kinerja yang baik, maka akan menyelamatkan negara.

    "Kalau itu dijaga tidak dirampok, udah bagus banget, karena itu dua perusahaan terbesar," kata Faisal di Hotel Milenium, Jakarta, Rabu, 20 November 2019.

    Sehubungan dengan isu akan masuknya mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ke Pertamina, Faisal menilai akan ada perubah kinerja di perusahaan pelat merah itu. Namun menurut dia, jangan sampai Ahok dijerumuskan sendirian.  "Ya orang hebat bisa jadi tersandera kalau sistemnya sudah berat. Jadi tidak bisa satu orang saja. Jadi harus tim."

    Faisal menilai Ahok akan lebih baik masuk bersama tim yang juga masuk ke BUMN. "Kalau tanpa tim ya berat. Ahok itu bukan malaikat, tapi roh Ahok bisa menjadi motor perubahan. Tapi itu juga enggak cukup, syarat perlunya harus dipenuhi," kata Faisal 

    Dia mencontohkan Dwi Soetjipto saat menjabat sebagai Dirut Pertamina sebelumnya. Dwi adalah orang luar Pertamina yang saat menjabat tidak didukung bawahannya. "Kan repot, diganjal terus. Karena yang kerja sehari-hari kan birokrasi perusahaan itu," ujar Faisal. 

    Ahok sebelumnya dikabarkan bakal menempati salah satu kursi strategis di perusahaan BUMN. Dugaan itu diperkuat setelah ia menyambangi kantor Kementerian BUMN untuk bersamuh dengan Menteri Erick Thohir pada pekan lalu.

    Koran Tempo edisi Kamis, 14 November 2019, menulis Ahok disinyalir bakal menjadi calon kuat Komisaris Utama Pertamina. Dua sumber Tempo di internal Kementerian BUMN menyatakan bahwa Presien Joko Widodo sendirilah yang meminta Ahok menjabat sebagai bos BUMN. "Permintaan itu dari Presiden, bukan Erick yang mengusulkan ke Istana,” tutur sumber Tempo.

    HENDARTYO HANGGI | FRANCISCA CHRISTY ROSANA | KORAN TEMPO | ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wabah Virus Corona Datang, 13.430 Narapidana Melenggang

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memutuskan pembebasan sejumlah narapidana dan anak demi mengurangi penyebaran virus corona di penjara