TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dari Universitas Indonesia Faisal Basri mengkritik ihwal tugas pokok dan fungsi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Investasi, menurut dia, merupakan wewenang di Badan Koordinasi Penanaman Modal, di mana nomenklatur itu urusannya Menko Perekonomian.
"Kenapa di maritim? Apakah hanya maritim yang didorong investasinya? Tidak juga, kan. Kalau ingin meningkatkan peran Pak Luhut, angkat saja jadi Perdana Menteri sekalian," kata Faisal di Hotel Milenium, Jakarta, Rabu, 20 November 2019.
Tak hanya itu. Dari pengamatan Faisal, Luhut mengurus hampir semua kementerian. "Sampai uang dari Hong Kong masuk ke Indonesia dia urus juga. Ini calo apa menteri? Semua diurus. Memang nomenklaturnya di dia, tapi jadi tapi tidak benar. Kalau mau jelas, angkat saja dia jadi Perdana Menteri, dia suruh semua menterinya," kata Faisal.
Faisal heran sebenarnya siapa yang menjadi panglima dalam urusan investasi, Kementerian Koordinator Kemaritiman atau Kementerian Koordinator Perekonomian. Bahkan, kata dia, Luhut juga mengurusi persoalan mobil listrik. "Yang begini-begini akibatnya saya rasa suatu saat akan chaos."
Dengan manajemen pemerintahan seperti ini, menurut Faisal, tak tertutup kemudian tahun kedua akan terjadi reshuffle di kabinet. "Karena susah dengan komposisi seperti ini. Tidak akan mengegolkan gawang, tapi akan bobol terus. Jadi makin cepat sadar, makin baik," ucapnya.
Secara keseluruhan, dia menilai kinerja investasi di Indonesia tidak jelek. Pertumbuhan investasi Indonesia itu lebih tinggi dari rata-rata Negara ASEAN, lebih tinggi dari Cina dan hanya lebih kalah dari Vietnam dan India. "Kenapa kita tidak lebih peduli kepada pertumbuhan kredit yang kian hari kian turun. Dari dulu investasi asing kecil perannya," kata Faisal.
Berita Selanjutnya
Artikel Terkait
-
Pro Kontra Rencana Pemerintah Buka Lahan Sejuta Hektar di Kalimantan untuk Padi Cina
-
Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya
-
Sekjen Gerindra Tepis Isu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang
-
Golkar Ragu Jokowi Tak Lagi Kader PDIP: Kami Enggak Mau 'Ge-er'
Rekomendasi Artikel
Video Pilihan
Pro Kontra Rencana Pemerintah Buka Lahan Sejuta Hektar di Kalimantan untuk Padi Cina
24 menit lalu
Rencana pemerintah membuka lahan sejuta hektar di Kalimantan Tengah untuk proyek penanaman padi Cina dinilai tidak perlu.
Jokowi Terima Kunjungan Menlu Singapura di Istana
45 menit lalu
Presiden Jokowi terima kunjungan Menlu Singapura.
Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya
48 menit lalu
Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.
Dukungan Jokowi untuk Masa Transisi Prabowo-Gibran
1 jam lalu
Walau menyatakan tidak ada bentukan khusus tim transisi, Jokowi siap mengakomodasi program unggulan Prabowo-Gibran dalam perencanaan makro tahun depan dan menyokong seluruh proses politik mereka.
Sekjen Gerindra Tepis Isu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang
2 jam lalu
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menepis rumor kerenggangan hubungan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Golkar Ragu Jokowi Tak Lagi Kader PDIP: Kami Enggak Mau 'Ge-er'
2 jam lalu
Partai Golkar tidak ingin mengandai-andai mengenai keanggotaan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Partai Demokrasi Indonesia Perjuang (PDIP).
Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi
3 jam lalu
Pakar Hukum Universitas Andalas atau Unand memberikan tanggapan soal putusan MK dan dissenting opinion.
Program Makan Siang Gratis Prabowo Masuk RAPBN 2025, Ekonom Ini Ingatkan Anggaran Bakal Sangat Tertekan
3 jam lalu
Direktur Ideas menanggapi rencana Presiden Jokowi membahas program yang diusung Prabowo-Gibran dalam RAPBN 2025.
Jokowi Keluhkan Banyak Masyarakat Berobat ke Luar Negeri, Ini 3 Negara Populer Tujuan Wisata Medis WNI
3 jam lalu
Presiden Jokowi mengeluhkan hilangnya Rp 180 triliun devisa karena masih banyak masyarakat berobat ke luar negeri.
Terpopuler: Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo di RAPBN 2025 hingga AS Larang TikTok
4 jam lalu
Berita terpopuler bisnis pada Kamis, 25 April 2024, dimulai dari program unggulan Prabowo - Gibran telah dibahas oleh Presiden Jokowi di RAPBN 2025.