BKPM Sebut Daerah Hambat Investasi Masuk Rp 700 Triliun

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala BKPM Bahlil Lahadalia bersiap mengikuti foto bersama seusai pelantikan menteri Kabinet Indonesia Maju di Beranda Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 23 Oktober 2019. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

    Kepala BKPM Bahlil Lahadalia bersiap mengikuti foto bersama seusai pelantikan menteri Kabinet Indonesia Maju di Beranda Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 23 Oktober 2019. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia berkali-kali menyebutkan investasi hingga Rp700 triliun masih tertahan masuk dan terealisasi di Indonesia karena mayoritas masih terkendala di daerah.

    "(Investasi) Rp 700 triliun belum terealisasi salah satunya karena urusan lahan di daerah kurang lebih Rp 220 triliun kemudian urusan perizinan itu di daerah Rp 100 triliun lebih, kemudian yang lainnya di pusat itu hampir Rp 200an triliun juga," katanya dalam Rapat Koordinasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi seluruh Indonesia di Jakarta, Senin, 18 November 2019.

    Menurut Bahlil, masalah yang mayoritas terjadi di daerah itu utamanya karena tumpang tindih aturan. "Tinggal disinkronisasi. Makanya sekarang saya adakan rapat ini agar kita mampu mendeteksi dan mengidentifikasi masalah yang ada di lapangan," ujarnya.

    Setelah mendapatkan masukan terkait masalah-masalah yang menghambat investasi di daerah, Bahlil mengatakan pihaknya akan membuat keputusan strategis baik untuk BKPM maupun menyampaikan langsung ke kementerian terkait.

    Mantan Ketua Hipmi itu mengakui tumpang tindih aturan yang ada memang cukup membingungkan bagi pengusaha. BKPM pun perlu terus berkoordinasi dengan kementerian teknis untuk memperbaiki aturan agar tidak mempersulit atau menghambat investor.

    "Misalnya hari ini keluar Permen (Peraturan Menteri), besok keluar lagi SK (Surat Keputusan) Menteri. Hal itu yang membuat kami butuh informasi," imbuhnya.

    Rapat Koordinasi Peningkatan Kebijakan Investasi Nasional itu dihadiri oleh sekitar 123 Kepala DPMPTSP Provinsi seluruh Indonesia serta Kepala KPBPB dan KEK.

    Lebih lanjut, terkait Rp700 triliun investasi yang masih tertahan, Bahlil mengaku akan fokus untuk mendorong realisasi investasi tersebut.

    Menurut Bahlil, Presiden Jokowi bahkan telah memerintahkan kejaksaan tinggi, kepala daerah, hingga kepolisian daerah untuk ikut mendukung realisasi investasi yang tertahan itu.

    "Jadi betul-betul Pak Presiden 'notice' dengan omongan saya soal investasi (tertahan) Rp 700 triliun itu," katanya.

    Bahlil pun mengaku akan mengubah strategi promosi investasi melalui investor yang akan dibantu BKPM merealisasikan investasinya.

    "Jadi kita balik. Yang ada (dan tertahan) ini kita eksekusi (hingga terealisasi). Tapi kita buat komitmen. Kita bantu dia (investor yang tertahan investasinya) lalu dia bantu promosi ke tempat lain. Biar dia yang bicara sehingga tidak dianggap tipu lagi," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Donald Trump dan Para Presiden AS yang Menghadapi Pemakzulan

    Donald Trump menghadapi pemakzulan pada September 2019. Hanya terjadi dua pemakzulan terhadap presiden AS, dua lainnya hanya menghadapi ancaman.