Sri Mulyani Sebut Realisasi Belanja Negara 73,1 Persen dari APBN

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didampingi Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) menyapa para anggota DPR sebelum mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2019. TEMPO/Tony Hartawan

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didampingi Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) menyapa para anggota DPR sebelum mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2019. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja negara hingga 31 Oktober 2019 baru sampai 73,1 persen atau Rp1.798 triliun dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar Rp 2.461,1 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, secara tahunan belanja negara hanya tumbuh sebesar 4,5 persen, jauh lebih rendah jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang tumbuh 11,9 persen.

    “Belanja negara masih menunjukkan kinerja yang on track dan berperan dalam memberikan stimulus terhadap perekonomian,” kata Sri Mulyani saat paparan APBN Kita di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin 18 November 2019.

    Sri Mulyani menyatakan, realisasi belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.121,1 triliun atau 68,6 persen dari target APBN dan alami pertumbuhan secara tahunan sebesar 4,3 persen, ini lebih rendah dari periode yang sama di tahun 2018 yakni 19,6 persen.

    Sementara itu, untuk Belanja Pemerintah Pusat sendiri didukung oleh belanja kementerian dan lembaga (K/L) yang realisasinya baru mencapai Rp633,5 triliun atau 74 persen dari target, dan ini hanya tumbuh 8 persen secara year on year (yoy).

    Adapun dengan rincian realisasi belanja pegawai sebesar Rp 204,4 triliun atau 91,1 persen, belanja barang Rp 236,5 triliun atau 68,6 persen, belanja modal Rp 100,8 triliun atau 53,2 persen, dan bantuan sosial Rp 91,7 triliun atau 94,5 persen.

    Sri Mulyani menjelaskan, meningkatnya realisasi untuk bantuan sosial yang sudah mencapai 94,5 persen pada akhir Oktober 2019 adalah untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. "Realisasinya memang hampir 100 persen untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah," ungkap dia

    Sedangkan untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), hingga Oktober 2019 nominalnya mencapai Rp 676,87 triliun atau 81,9 persen dari target APBN, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang realisasinya mencapai 84,4 persen atau Rp 646,4 triliun.

    Sementara itu Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani masih optimis realisasi belanja KL hingga akhir tahun akan mencapai 98 persen dari pagu anggaran. Dari sisa satu bulan terakhir ini akan terus menggenjot belanja untuk bantuan sosial, demi menggenjot pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan mendorong pertumbuhan ekonomi ke atas 5 persen.

    "Kita push belanja sosial yang tinggi dan itu bentuk perlindungan masyarakat. Kalau untuk perlindungan masyarakat tentu itu akan membantu konsumsi RT di atas 5 persen. Agar tetap dapat memacu pertumbuhan kita tetap di atas 5 persen di kuartal 4," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.