TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki mengatakan selaman ini anggaran pembiayaan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tersebar di 18 kementerian/lembaga (K/L). Karena itu, sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi, anggaran yang tersebar itu akan diupayakan untuk dikonsolidasikan pada Kementerian Koperasi dan UKM.
"Presiden telah meminta ke Menkeu, Menteri BUMN, dan kepada seluruh menteri karena pembiayaan pemberdayaan UMKM yang selama ini nyebar di 18 kementerian, dikonsolidasikan,” kata Teten Masduki melalui keterangan tertulis, Senin, 11 November 2019.
Teten pun mengaku diminta oleh Jokowi untuk menyiapkan roadmap atau peta jalan dan rencana strategi. Kami sedang menyiapkan renstra dan roadmap pengembangan UMKM,” ucapnya.
Menurut Teten, pembinaan UMKM menjadi sangat penting karena instruksi dari Presiden Jokowi agar dilakukan perekrutan sebanyak-banyaknya tenaga ahli untuk disebar ke sentra UMKM di seluruh Indonesia. Nantinya kata Teten, mereka akan ditugaskan untuk melakukan pendampingan secara end to end kepada pelaku usaha dari mulai merencanakan usaha, pengemasan, hingga pemasaran produk. “Model seperti ini banyak dilakukan di banyak negara,” katanya.
Ia menjelaskan, Jokowi juga meminta agar UMKM fokus ke sektor produksi dan kemudian bisa naik kelas ke skala usaha yang lebih tinggi. “Presiden meminta saya untuk mengembangkan bisnis model di berbagai sektor unggulan yang berorientasi ekspor dan produk substitusi impor sebagai akselerasi bagi pertumbuhan UMKM,” ujar Teten.
Sementara itu, Presiden Jokowi pada saat rapat terbatas dengan menteri-menteri bidang ekonomi mengeluhkan anggaran program pemberdayaan UMKM yang masih tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga, sehingga dinilai kurang efektif.
"Tersebar di mana-mana, tidak fokus, tidak terkoordinasi dan terkonsolidasi, sehingga hasilnya kurang nendang," kata Jokowi dalam rapat terbatas tentang pemberdayaan UMKM di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 11 November 2019.
Program-program yang diadakan kementerian juga diulang oleh BUMN dan swasta. Sehingga, kata Jokowi, target grup UMKM-nya itu-itu saja. Selain itu, Jokowi juga melihat program pemberdayaan UMKM masih rutinitas, monoton, dan sering tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan kalangan UMKM.
EKO WAHYUDI l FRISKI RIANA
