TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan laporan adanya desa tak berpenduduk, namun mendapat kucuran dana desa sebesar Rp 1 miliar atau desa siluman, sedang ditinjau oleh kementeriannya.
"Lagi diminta Ibu (Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati) untuk di-review ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan," ujar dia di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis, 7 November 2019.
Askolani mengatakan tinjauan itu sudah berjalan dan membuahkan hasil. Namun, itu akan dikoordinasikan lebih lanjut oleh Ditjen Perimbangan. "Itu akan menjadi bahan kebijakan ke depan untuk perbaikan."
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bakal menginvestigasi adanya laporan desa fiktif. Dia mengatakan mendengar kabar ini usai mengikuti rapat perdana kabinet.
"Kami mendengarnya sesudah pembentukan kabinet dan nanti akan kami investigasi," kata Sri Mulyani usai mengikuti rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin 4 November 2019.
Dalam rapat kerja bersama dengan Komisi Keuangan DPR, Sri Mulyani mengungkapkan adanya laporan terkait desa fiktif tersebut. Dia mengatakan desa tersebut mendapat jatah dana desa namun nyatanya tak berpenduduk.
Desa yang fiktif tersebut bisa muncul diduga sebagai modus supaya bisa mendapat bagian dan memanfaatkan dana desa. Menurut dia, ini bisa muncul sejalan tugas ajek pemerintah yang hanya menyalurkan dana desa ke kepala desa tanpa peninjauan lebih ketat.
Menurut Sri Mulyani, desa fiktif tersebut dilakukan dengan cara mengusulkan pengajuan dana desa, namun desa tersebut baru dibuat belakangan. Karena itu, dia akan menginventarisasi desa-desa bersama dengan Menteri Dalam Negeri untuk mencegah hal ini berlanjut.
CAESAR AKBAR | DIAS PRASONGKO
