TEMPO.CO, Jakarta - Sedikitnya ada dua kementerian yang menentang rencana kenaikan harga gas industri oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN). Kedua kementerian itu adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Perindustrian.
Ketimbang menaikkan harga gas industri, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto meminta emiten dengan kode saham PGAS tersebut melakukan efisiensi di segala lini. Dia pun mempertanyakan alasan PGN yang menyebut kondisi keuangannya terancam ketika tidak melakukan penyesuaian harga.
"Terakhir PGN setor dividen ke negara berapa triliun? Harga enggak naik saja masih bisa setor sebesar itu," kata Djoko, Kamis, 31 Oktober 2019.
Tahun lalu, PGAS membagikan dividen senilai Rp1,38 triliun kepada para pemegang saham atau setara dengan Rp 56,99 per lembar saham. Nilai tersebut setara dengan 31,79 persen dari laba bersih PGAS pada 2018.
Djoko menyebutkan, dengan adanya efisiensi di segala lini, maka dividen yang disetor kepada pemerintah juga akan bertambah besar. "(Efisiensi) semua sisi pengeluaran. Nah, kalau efisiensi di segala lini, maka setor dividennya bisa tambah besar," ucapnya.
Pernyataan Djoko merespons surat edaran tertanggal 23 Oktober 2019 dari PGN yang menginformasikan kepada sejumlah pelaku industri di sejumlah wilayah tentang rencana penaikan harga gas tersebut. Harga baru yang berlaku per 1 November 2019 itu pun berbeda-beda di setiap wilayah.
