PGN Ingin Harga Gas Industri Naik, Kemenperin: Harusnya Turun

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas PT Perusahaan Gas Negara Tbk (Persero) sedang memeriksa instalasi pipa gas Metering Regulating Station (MRS) di mall Botani Square, Bogor, Jawa Barat,  28 September 2017. Pelanggan PGN mencapai 22.494 terdiri dari 21.937 pelanggan rumah tangga, 279 pelanggan komersil, 53 pelanggan industri jasa komersil, dan 225 industri manufaktur pembangkit listrik. TEMPO/Amston Probel

    Petugas PT Perusahaan Gas Negara Tbk (Persero) sedang memeriksa instalasi pipa gas Metering Regulating Station (MRS) di mall Botani Square, Bogor, Jawa Barat, 28 September 2017. Pelanggan PGN mencapai 22.494 terdiri dari 21.937 pelanggan rumah tangga, 279 pelanggan komersil, 53 pelanggan industri jasa komersil, dan 225 industri manufaktur pembangkit listrik. TEMPO/Amston Probel

    Tempo.Co, Jakarta - Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Muhammad Khayam berharap harga gas industri bisa diturunkan. Alasannya kenaikan harga gas yang direncanakan oleh Perusahaan Gas Negara alias PGN mulai November 2019 dinilai bakal mempengaruhi daya saing industri.

    "Dalam keadaan begini seharusnya bahkan orang bicara penurunan, ini kok malah naik," ujar Khayam di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019. Ia mengatakan harga gas semestinya dipatok pada tingkat yang bisa dijangkau industri namun tetap menguntungkan perseroan. Sehingga, tidak ada yang merasa dirugikan.

    Apalagi, kata Khayam, di negara lain pun harga gas relatif tidak terlalu tinggi harganya. Harga gas itu pun disesuaikan dengan pergerakan harga minyak dunia. Saat ini, harga minyak mentah memang mulai naik lagi setelah sempat terpuruk pada 2015 lalu.

    Hanya saja, ia menggarisbawahi bahwa harga minyak pun kenaikannnya tidak begitu tinggi, yaitu masih di kisaran US$ 60 per barel alias di bawah US$ 80-100 per barel. "Jadi kalau dilihat dari pergerakan harga minyak mentah harusnya harga gas, hukum supply demand harus berlaku di Indonesia," tutur Khayam.

    Karena itu, Khayam mengingatkan perlunya Peraturan Presiden Nomor 40 Soal Penetapan Harga Gas Bumi untuk diterapkan. Beleid itu mematok harga gas bumi sebesar US$ 6 per mmbtu. Ia mengatakan pemerintah memang harus diikutkan dalam penentuan harga gas dan tidak hanya urusan business to business.

    Saat ini, menurut dia, pemerintah sedang menggenjot daya saing industri di dalam negeri dengan cara menekan komponen-komponen yang masuk ke dalam faktor produksi, misalnya biaya logistik hingga harga energi listrik. Karena itu ia menyayangkan adanya rencana kenaikan harga gas tersebut.

    "Tapi kan kita juga usaha supaya produsen gas juga untung. Sekarang lagi studi kemenko perekonomian dan bank dunia soal harga gas ini," kata Khayam.  Di samping ia meminta produsen gas untuk kreatif mencari keuntungan dari jalur lain, ketimbang hanya menaikkan harga. "Di era 4.0 memang kita harus mengubah mindset, karena ini membebani dan berdampak kepada daya saing, kita malah tidak akan mendapat revenue pajak yang maksimum."

    Tak hanya Kemenperin, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga memberi lampu merah kepada PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk. untuk menaikkan harga gas industri.

    Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Djoko Siswanto menjelaskan alasan mengapa PGN sebaiknya tidak menaikkan harga gas industri. Menurutnya, biaya produksi industri dalam negeri akan bertambah besar sehingga bakal berujung pada melemahnya daya saing.

    "Sebab kalau harga gas naik kan biayanya jadi naik. Nanti tidak bisa bersaing kalau (produknya) diekspor dengan produk yang sama dari negara lain," katanya, di kantor Kementerian ESDM, Rabu, 30 Oktober 2019.  

    Oleh karena itu, ujar Djoko, pihaknya tidak menyetujui rencana PGN untuk menyesuaikan harga gas konsumen industri per 1 November 2019.Berdasarkan surat edaran tertanggal 23 Oktober 2019 yang diterima Bisnis.com, PGN menginformasikan kepada sejumlah pelaku industri di sejumlah wilayah tentang rencana penaikan harga gas tersebut.

    Harga baru yang berlaku per 1 November 2019 itu pun berbeda-beda di setiap wilayah. Di Karawang, misalnya, harga yang ditetapkan berada di atas US$9,5 per million british thermal unit (MMBtu). Harga gas baru yang ditetapkan perusahaan untuk pelaku industri di Tangerang lebih tinggi, yakni mencapai US$10 per MMBtu. Bahkan, di Medan lebih dari US$10,5 per MMBtu.

    CAESAR AKBAR | BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dampak Screen Time pada Anak dan Cara Mengontrol

    Sekitar 87 persen anak-anak berada di depan layar digital melebihi durasi screen time yang dianjurkan.