Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

1.409 Formasi CPNS di Jateng, Ganjar Pranowo: Jauh dari Usulan

image-gnews
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wali Kota Solo FX Rudi Hadyatmo usai menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, 17 Desember 2018. Tempo/Friski Riana
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wali Kota Solo FX Rudi Hadyatmo usai menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, 17 Desember 2018. Tempo/Friski Riana
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut kuota calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk Provinsi Jawa Tengah berjumlah 1.409 formasi masih kurang. "Dari kuota yang disediakan masih kurang jauh dari usulan kami yang mencapai puluhan ribu. Kami pun tidak bisa merengek untuk menambah kuota," katanya di Semarang, Kamis, 31 Oktober 2019.

Dia mengatakan ada tiga formasi yang paling dibutuhkan di Jawa Tengah, yakni guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh. "Untuk tenaga guru, di level sekolah dasar yang paling banyak dibutuhkan," ujar Ganjar.

Ganjar berharap, bisa duduk bersama Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk membahas kekurangan pegawai di Jateng. Ia pun optimistis ketiga menteri tersebut bisa memberi solusi terkait dengan kekurangan pegawai di Jateng.

Lebih jauh Ganjar menyatakan bakal mengawal kelancaran seleksi CPNS dan menjaga Jateng sebagai provinsi paling berintegritas versi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Saya akan kawal sendiri, saya akan jaga tradisi selama enam tahun sebagai provinsi paling berintegritas. Kalau masyarakat ada tawaran, lapor ke kita, jangan jadi korban calo yang menjanjikan diterima PNS, kalau ada, langsung kita 'kek' (tangkap)," katanya.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana sebelumnya mengumumkan bahwa masa pendaftaran sekaligus seleksi administrasi (SA) untuk CPNS 2019 akan berlangsung selama 14 hari, yakni pada 11-24 November 2019. Setelah proses pendaftaran rampung, pengumuman hasil Seleksi Administrasi (SA) akan disampaikan pada 16 Desember 2019. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Nanti akan diumumkan siapa yang berhak untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD),” kata Bima dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta Selatan, Rabu, 30 Oktober 2019.

Berbeda dengan seleksi sebelumnya, kini para peserta yang tidak lolos SA dalam seleksi BPJS Kesehatan itu, akan diberikan hak sanggah selama tiga hari sejak pengumuman, yakni pada 16-19 Desember 2019. Adapun hasil sanggahan akan diumumkan pada 26 Desember 2019. Jika sanggahan atau keberatan diterima, maka peserta tersebut akan dinyatakan lolos. “Ini udah kayak pengadaan barang dan jasa,” kata Bima.

ANTARA | FAJAR PEBRIANTO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mulai 30 Juni 2025 BPJS Kesehatan Kelas 1-3 Dihapus, Ini 3 Dampaknya

3 jam lalu

Ilustrasi pasien anak. (ANTARA/HO)
Mulai 30 Juni 2025 BPJS Kesehatan Kelas 1-3 Dihapus, Ini 3 Dampaknya

Peraturan tersebut menghapus sistem kelas 1- 3 BPJS Kesehatan dan menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar disingkat KRIS, paling lambat 30 Juni.


Apa Beda Tapera Indonesia dengan Tabungan Perumahan Rakyat di Singapura, Australia, Cina, dan Korea Selatan

2 hari lalu

Peserta tabungan perumahan rakyat (Tapera) membaca brosur di Kantor Pelayanan Badan Pengelola Tapera, Jakarta, Selasa 4 Juni 2024. Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan dan akuntabilitas pengelolaan dana Tapera. TEMPO/Tony Hartawan
Apa Beda Tapera Indonesia dengan Tabungan Perumahan Rakyat di Singapura, Australia, Cina, dan Korea Selatan

Ramai-ramai soal Tapera di Indonesia. Ini bedanya tabungan perumahan rakyat di Korea Selatan, Australia, hingga Singapura.


Tak Hanya SIM, Ini 10 Layanan Masyarakat yang Wajib Pakai BPJS Kesehatan

2 hari lalu

Tak Hanya SIM, Ini 10 Layanan Masyarakat yang Wajib Pakai BPJS Kesehatan

Selain SIM, ini deretan program pemerintah yang mewajibkan masyarakat sebagai peserta BPJS Kesehatan untuk mengakses layanannya.


Mulai 1 Juli, Ini Tahapan Pembuatan SIM Pakai BPJS Kesehatan

2 hari lalu

Warga mengendarai sepeda motor saat ujian praktik SIM (Surat Izin Mengemudi) C di Satpas (Satuan Penyelenggaraan Administrasi) Polres Bekasi Kota, Jawa Barat, Senin 7 Agustus 2023. Polri mengganti lintasan berbentuk angka 8 serta zig zag dengan lintasan baru berbentuk huruf S di seluruh Satpas Polda se-Indonesia dan Satpas Polres Bekasi menyatakan kelulusan uji praktek pembuat SIM mencapai 90 persen setelah pergantian lintasan tersebut. ANTARA/ Fakhri Hermansyah
Mulai 1 Juli, Ini Tahapan Pembuatan SIM Pakai BPJS Kesehatan

Korlantas Polri mulai uji coba penggunaan BPJS Kesehatan untuk mengurus SIM, ini tahapan pengecekan kepesertaan JKN dan pembuatan SIM-nya.


Kemenkes Evaluasi Penerapan Kelas Standar BPJS Kesehatan

3 hari lalu

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024. Rapat tersebut membahas penjelasan pelaksanaan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dalam Perpres 59 tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dan membahas perkembangan penataan koordinasi benefit antara BPJS Kesehatan dengan asuransi swasta dan pembiayaan inovatit demi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan JKN. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kemenkes Evaluasi Penerapan Kelas Standar BPJS Kesehatan

Kementerian Kesehatan masih melakukan evaluasi penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan.


Penerapan KRIS Berpotensi Naikkan Iuran BPJS Kesehatan Kelas 3, Anggota Komisi IX DPR: Bakal Timbul Kegaduhan

3 hari lalu

Petugas melayani peserta BPJS Kesehatan di kantor cabang Proklamasi, Jakarta.
Penerapan KRIS Berpotensi Naikkan Iuran BPJS Kesehatan Kelas 3, Anggota Komisi IX DPR: Bakal Timbul Kegaduhan

Rencana penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan dinilai berpotensi menaikan iuran BPJS khususnya bagi kelas 3. Komisi IX menilai kenaikan iuran akan timbulkan kegaduhan


Politikus Nasdem Ini Sebut KRIS BPJS Belum Siap Diterapkan: Dilihat dari Infrastruktur, SDM, Alat Kesehatan..

3 hari lalu

Ilustrasi BPJS Kesehatan. Dok.TEMPO/Aditia Noviansyah
Politikus Nasdem Ini Sebut KRIS BPJS Belum Siap Diterapkan: Dilihat dari Infrastruktur, SDM, Alat Kesehatan..

Menurut politikus Nasdem ini, kajian akademis KRIS belum pernah dikonsultasikan dengan komisi yang membidangi Kesehatan dan Ketenagakerjaan tersebut.


Inilah 4 Jenis Kecelakaan Lalu Lintas yang Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan

3 hari lalu

Ilustrasi BPJS Kesehatan. TEMPO/Tony Hartawan
Inilah 4 Jenis Kecelakaan Lalu Lintas yang Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan di Indonesia memiliki beberapa pengecualian dalam layanan yang ditanggungnya, termasuk untuk kasus kecelakaan lalu lintas.


30 Persen Peserta BPJS Kesehatan Nunggak Iuran, Anggota DPR Minta Ada Pemutihan

4 hari lalu

Irma Suryani. antaranews.com
30 Persen Peserta BPJS Kesehatan Nunggak Iuran, Anggota DPR Minta Ada Pemutihan

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan setidaknya 28 juta peserta BPJS Kesehatan menunggak iuran


Kemenhan Buka Lowongan 25.258 Formasi CPNS 2024

5 hari lalu

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menggelar acara Halal Bihalal bersama 1.000 pegawai Kemhan di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024. Tim Media Prabowo
Kemenhan Buka Lowongan 25.258 Formasi CPNS 2024

Kementerian PANRB membuka 25.258 formasi calon Aparatur Sipil Negara (CASN) untuk Kemenhan di 2024.