Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

1.409 Formasi CPNS di Jateng, Ganjar Pranowo: Jauh dari Usulan

image-gnews
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wali Kota Solo FX Rudi Hadyatmo usai menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, 17 Desember 2018. Tempo/Friski Riana
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wali Kota Solo FX Rudi Hadyatmo usai menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, 17 Desember 2018. Tempo/Friski Riana
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut kuota calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk Provinsi Jawa Tengah berjumlah 1.409 formasi masih kurang. "Dari kuota yang disediakan masih kurang jauh dari usulan kami yang mencapai puluhan ribu. Kami pun tidak bisa merengek untuk menambah kuota," katanya di Semarang, Kamis, 31 Oktober 2019.

Dia mengatakan ada tiga formasi yang paling dibutuhkan di Jawa Tengah, yakni guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh. "Untuk tenaga guru, di level sekolah dasar yang paling banyak dibutuhkan," ujar Ganjar.

Ganjar berharap, bisa duduk bersama Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk membahas kekurangan pegawai di Jateng. Ia pun optimistis ketiga menteri tersebut bisa memberi solusi terkait dengan kekurangan pegawai di Jateng.

Lebih jauh Ganjar menyatakan bakal mengawal kelancaran seleksi CPNS dan menjaga Jateng sebagai provinsi paling berintegritas versi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Saya akan kawal sendiri, saya akan jaga tradisi selama enam tahun sebagai provinsi paling berintegritas. Kalau masyarakat ada tawaran, lapor ke kita, jangan jadi korban calo yang menjanjikan diterima PNS, kalau ada, langsung kita 'kek' (tangkap)," katanya.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana sebelumnya mengumumkan bahwa masa pendaftaran sekaligus seleksi administrasi (SA) untuk CPNS 2019 akan berlangsung selama 14 hari, yakni pada 11-24 November 2019. Setelah proses pendaftaran rampung, pengumuman hasil Seleksi Administrasi (SA) akan disampaikan pada 16 Desember 2019. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Nanti akan diumumkan siapa yang berhak untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD),” kata Bima dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta Selatan, Rabu, 30 Oktober 2019.

Berbeda dengan seleksi sebelumnya, kini para peserta yang tidak lolos SA dalam seleksi BPJS Kesehatan itu, akan diberikan hak sanggah selama tiga hari sejak pengumuman, yakni pada 16-19 Desember 2019. Adapun hasil sanggahan akan diumumkan pada 26 Desember 2019. Jika sanggahan atau keberatan diterima, maka peserta tersebut akan dinyatakan lolos. “Ini udah kayak pengadaan barang dan jasa,” kata Bima.

ANTARA | FAJAR PEBRIANTO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KPK Telaah Dugaan Klaim BPJS Kesehatan Fiktif di 3 Rumah Sakit

8 jam lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, memberikan keterangan kepada awak media terkait penangkapan oknum KPK gadungan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024. KPK melakukan penangkapan dan mengamankan 6 orang dan satu orang dinyatakan sebagai oknum pegawai KPK gadungan yang diduga melakukan pemerasan terhadap pegawai di Pemkab Bogor serta mengamankan uang sejumlah Rp300 juta, satu unit telepon genggam dan sebuah mobil. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Telaah Dugaan Klaim BPJS Kesehatan Fiktif di 3 Rumah Sakit

KPK masih menelaah soal dugaan klaim fiktif BPJS Kesehatan yang nilainya mencapai miliaran oleh 3 rumah sakit.


KPK Mengendus Skandal 3 Rumah Sakit Nakal Klaim Tagihan Fiktif ke BPJS Kesehatan

11 jam lalu

Ilustrasi BPJS Kesehatan. TEMPO/Tony Hartawan
KPK Mengendus Skandal 3 Rumah Sakit Nakal Klaim Tagihan Fiktif ke BPJS Kesehatan

KPK mengendus tiga rumah sakit yang melakukan kecurangan atau fraud dalam melakukan klaim ke BPJS Kesehatan dengan tagihan fiktif.


Banyak Anak Kena Gagal Ginjal, Berapa Biaya Cuci Darah?

1 hari lalu

Ilustrasi BPJS Kesehatan. TEMPO/Tony Hartawan
Banyak Anak Kena Gagal Ginjal, Berapa Biaya Cuci Darah?

Penderita penyakit gagal ginjal kronis harus melakukan prosedur cuci darah dengan biaya yang tak sedikit. Berapa biayanya?


Nama Kaesang Menguat di Pilgub Jateng, Begini Tanggapan Ganjar Pranowo

2 hari lalu

Kaesang Diprediksi Bakal Menguat di Pilgub Jateng Setelah Sudaryono Dilantik Jadi Wamentan
Nama Kaesang Menguat di Pilgub Jateng, Begini Tanggapan Ganjar Pranowo

Ganjar Pranowo menanggapi menguatnya nama Kaesang Pangarep di bursa Pilgub Jawa Tengah.


Kolaborasi Kementerian Kesehatan, KPK, BPKP, dan BPJS Kesehatan Hadapi Fraud

2 hari lalu

Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Lily Kresnowati saat memaparkan BPJS Kesehatan berkomitmen mengedepankan kehati-hatian dan akuntabilitas dalam pengelolaan klaim layanan kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai dengan amanah perundangan. di Gedung KPK, Rabu 24 Juli 2024. Dok, BPJS Kesehatan
Kolaborasi Kementerian Kesehatan, KPK, BPKP, dan BPJS Kesehatan Hadapi Fraud

BPJS Kesehatan berkomitmen mengedepankan kehati-hatian dan akuntabilitas dalam pengelolaan klaim layanan kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai dengan amanah perundangan


KPK Endus Praktik Lancung Klaim BPJS Kesehatan yang Rugikan Negara Rp 34 Miliar

2 hari lalu

Deputi Pencegahan Korupsi KPK Pahala Nainggolan. Tempo/Tony Hartawan
KPK Endus Praktik Lancung Klaim BPJS Kesehatan yang Rugikan Negara Rp 34 Miliar

Temuan KPK itu terjadi di tiga rumah sakit yang berada di wilayah Jawa Tengah dan Sumatera Utara.


Hilmar Farid Dorong Pemenuhan Hak Jaminan Sosial Pelaku Budaya

2 hari lalu

Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Hilmar Farid (tengah), didampingi Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin (kiri), menyerahkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis kepada penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia, yaitu Oen Sin Yong (kanan), Abdul Rachman (kedua dari kanan), serta Anitawati (kedua dari kiri), di Gedung Kemendikbudristek, Jakarta, Selasa, 23 Juli 2024. Dok. BPJS Kesehatan.
Hilmar Farid Dorong Pemenuhan Hak Jaminan Sosial Pelaku Budaya

Kemendikbudristek memberikan perlindungan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi para pelaku budaya yang memperoleh penghargaan dari Mendikbudristek.


Program PESIAR Bawa Kupang Menuju UHC

3 hari lalu

Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan, Lily Kresnowati saat acara Program GOES TO PESIAR.di Desa Oesana, Kabupaten Kupang, Selasa23 Juli 2024. Dok. BPJS Kesehatan
Program PESIAR Bawa Kupang Menuju UHC

Langkah Indonesia menuju Universal Health Coverage (UHC) semakin mantap. Implementasi Progam Petakan, Sisir, Advokasi, dan Registrasi (PESIAR) memiliki andil besar dalam mengantarkan berbagai daerah di nusantara mencapai UHC, termasuk salah satunya Kabupaten Kupang.


Cerita Dosen yang Terlambat Dapat SK Pengangkatan CPNS: Viral Dulu Baru Ditindaklanjuti Kemendikbud

5 hari lalu

Penjelasan tentang persyaratan minimal pendidikan bagi pelamar CPNS dalam jabatan Dokter, Dokter gigi, Dokter pendididkan klinis, Dosen, Peneliti, dan Perekayasa.
Cerita Dosen yang Terlambat Dapat SK Pengangkatan CPNS: Viral Dulu Baru Ditindaklanjuti Kemendikbud

Pendistribusian Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS dosen seleksi tahun 2023 terlambat. Ribuan dosen tidak mendapat kejelasan.


Cara Ubah Faskes BPJS Kesehatan secara Online

5 hari lalu

Menjalani operasi menggunakan jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), Pramesti Kun Hardini (26) dimudahkan secara administrasi
Cara Ubah Faskes BPJS Kesehatan secara Online

Peserta BPJS Kesehatan bisa memilih fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama dan disarankan memilih faskes yang dekat dengan tempat tinggal.